JeettNews, Denpasar | Fraksi Gerindra DPRD Kota Denpasar melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025. Meski mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota Denpasar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Fraksi Gerindra menegaskan masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus segera dibenahi.
Pandangan umum Fraksi Gerindra tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Denpasar dari Komisi I Fraksi Gerindra, I Ketut Ngurah Aryawan, pada Selasa (14/7/2026) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Denpasar dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Denpasar yang kembali berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK RI. Namun, menurut Fraksi Gerindra, penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir dalam tata kelola pemerintahan.
“WTP harus menjadi awal untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian pandangan Fraksi Gerindra.
Sorotan utama Fraksi Gerindra tertuju pada masih tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp644,7 miliar. Besarnya SiLPA tersebut dinilai menunjukkan bahwa perencanaan program maupun pelaksanaan anggaran masih belum berjalan secara optimal.
Fraksi Gerindra menilai besarnya anggaran yang tidak terserap hingga akhir tahun harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Perencanaan yang matang harus dibarengi dengan kemampuan mengeksekusi program secara tepat waktu sehingga anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, Fraksi Gerindra mendorong Pemerintah Kota Denpasar agar pada penyusunan APBD berikutnya lebih memprioritaskan program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Fokus anggaran diharapkan lebih diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta program pengentasan kemiskinan.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan program, memastikan setiap kegiatan tepat sasaran, sekaligus mempercepat realisasi anggaran hingga akhir tahun anggaran agar fenomena tingginya SiLPA tidak kembali terulang.
Fraksi Gerindra menegaskan bahwa pengelolaan APBD tidak hanya diukur dari keberhasilan memperoleh opini WTP, tetapi juga dari sejauh mana anggaran mampu diwujudkan menjadi program nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Gerindra juga menyampaikan perhatian terhadap persoalan infrastruktur yang masih dikeluhkan masyarakat. Salah satunya adalah kondisi Jalan Kebo Iwa Utara di Desa Padangsambian Kaja.
Fraksi Gerindra mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar agar segera memprioritaskan perbaikan ruas Jalan Kebo Iwa Utara sepanjang kurang lebih tiga kilometer.
Menurut Fraksi Gerindra, hingga saat ini kondisi jalan tersebut masih dipenuhi lubang dan mengalami kerusakan pada sistem drainase sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Bahkan, kondisi tersebut disebut telah mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
Karena itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret agar perbaikan jalan dapat segera direalisasikan demi menjamin keselamatan masyarakat sekaligus memperlancar mobilitas warga.
Di akhir pandangannya, Fraksi Gerindra menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi mitra yang kritis sekaligus konstruktif bagi Pemerintah Kota Denpasar. Fraksi Gerindra menyatakan siap bersinergi dan berkolaborasi dalam mengawal APBD yang berkualitas, tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan dampak nyata bagi terwujudnya Denpasar yang maju, berbudaya, dan sejahtera. jet/dit
