JeettNews, Denpasar | Komitmen memperkuat tata kelola pariwisata berkelanjutan di Indonesia kembali ditegaskan melalui Workshop Monitoring Centre Sustainable Tourism Observatory (MCSTO) Universitas Udayana yang diselenggarakan pada Jumat (10/7/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi perjalanan hampir satu dekade MCSTO sekaligus merumuskan arah baru pengembangan Destinasi Pariwisata Sanur sebagai laboratorium implementasi pariwisata berkelanjutan yang berbasis data, kolaborasi, dan kearifan lokal.
Workshop mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Pariwisata, Universitas Udayana, Pemerintah Kota Denpasar, pemerintah desa dan desa adat di wilayah Sanur, asosiasi industri pariwisata, hingga akademisi dan praktisi. Seluruh pihak sepakat bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata tidak lagi cukup diukur melalui jumlah kunjungan wisatawan, melainkan melalui kemampuan destinasi menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat lokal.
Koordinator MCSTO Universitas Udayana, Prof. Anak Agung Suryawan Wiranatha menegaskan observatorium pariwisata memiliki fungsi strategis sebagai pusat pemantauan (monitoring), evaluasi, dan penyedia rekomendasi kebijakan berbasis bukti ilmiah (evidence-based policy). Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi selama beberapa tahun terakhir, baik dari aspek koordinasi maupun implementasi program, justru menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“MCSTO bukan sekadar forum akademik, tetapi merupakan instrumen untuk memastikan pembangunan pariwisata berjalan sesuai prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat agar setiap program dapat diimplementasikan secara terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia melanjutkan, Sanur kembali ditegaskan sebagai kawasan observasi utama MCSTO Universitas Udayana. Pemilihan Sanur dinilai sangat relevan karena kawasan ini memiliki karakteristik destinasi matang (mature destination) yang telah berkembang selama puluhan tahun, namun tetap mempertahankan identitas budaya lokal serta keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan.
Secara ilmiah, keberadaan observatorium di Sanur memungkinkan pengumpulan data secara berkelanjutan mengenai berbagai indikator pembangunan pariwisata, seperti kepuasan wisatawan, persepsi masyarakat, distribusi manfaat ekonomi, kualitas lingkungan, pengelolaan sampah, konsumsi energi, hingga dampak sosial budaya.
Model pengelolaan tersebut sejalan dengan pendekatan Sustainable Tourism Observatory yang dikembangkan UN Tourism, di mana pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil pemantauan indikator keberlanjutan, bukan semata-mata berdasarkan asumsi atau tren pasar.
Selain memiliki kekuatan pada wisata bahari dan budaya, Sanur juga dipandang sebagai representasi destinasi yang mengintegrasikan nilai lokal melalui filosofi Tri Hita Karana, sehingga menjadi contoh penting dalam penerapan pembangunan pariwisata yang harmonis antara manusia, alam, dan budaya.
Dalam pemaparannya, Dr. Frans Teguh, MA., CHE. dari Kementerian Pariwisata menjelaskan bahwa MCSTO Universitas Udayana merupakan bagian dari jaringan global observatorium pariwisata di bawah UN Tourism bersama MCSTO Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Sumatera Utara (USU), dan Universitas Mataram.
Menurutnya, keberadaan MCSTO sangat penting karena Bali merupakan barometer pariwisata Indonesia sekaligus salah satu destinasi wisata dunia. Oleh sebab itu, pengukuran keberlanjutan harus dilakukan secara konsisten melalui mekanisme pelaporan yang memenuhi standar internasional.
“Pariwisata berkelanjutan bukan lagi sekadar konsep. Implementasinya harus dapat diukur melalui indikator yang jelas, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, wisatawan, dan lingkungan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar menyoroti perlunya strategi rejuvenasi Kawasan Sanur. Sebagai destinasi yang telah berkembang sejak era perintis pariwisata Bali, Sanur menghadapi tantangan baru berupa meningkatnya kepadatan lalu lintas, pengelolaan sampah, limbah cair, serta tekanan pembangunan akibat pertumbuhan investasi.
Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan berbagai upaya penataan, seperti pembangunan pedestrian, penataan utilitas bawah tanah, penerapan kawasan rendah emisi melalui Peraturan Wali Kota, hingga penyusunan tata kelola kawasan.
Namun demikian, keberhasilan pembangunan fisik dinilai perlu diimbangi dengan penguatan regulasi, pengawasan terhadap legalitas usaha pariwisata, evaluasi sistem perizinan berbasis OSS, serta peningkatan kualitas pelayanan destinasi. Dalam konteks tersebut, hasil kajian MCSTO diharapkan menjadi dasar ilmiah dalam penyusunan berbagai kebijakan daerah, termasuk penyempurnaan regulasi pariwisata di Kota Denpasar.
Sesi diskusi memperlihatkan bahwa isu keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga mencakup keselamatan wisatawan, pengelolaan kawasan pesisir, hingga pelestarian sejarah dan identitas budaya.
Dr. Agus Dharma sebagai tim MCSTO Universitas Udayana menekankan pentingnya peningkatan sistem keselamatan wisata air, khususnya di kawasan pesisir utara Sanur dan Padanggalak melalui penyediaan fasilitas keselamatan, sistem tanggap darurat, serta koordinasi lintas instansi.
Di sisi lain, akademisi Prof. I Nyoman Darma Putra menyoroti perlunya pembangunan destinasi yang tidak menghilangkan karakter sejarah Sanur. Pengembangan jalur wisata berbasis warisan budaya (heritage trail) serta penguatan seni visual dinilai mampu memperkaya pengalaman wisatawan sekaligus memperkuat identitas kawasan.
Narasi sejarah mengenai pendaratan Kapal Komala Sari pada Tahun 1906 yang kemudian menjadi bagian dari rangkaian peristiwa menuju Puputan Badung diusulkan untuk dikembangkan sebagai bagian dari interpretasi sejarah destinasi. Pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan kualitas pengalaman wisata melalui penyampaian cerita sejarah yang edukatif dan kontekstual.
Berbagai peserta workshop juga menekankan pentingnya integrasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri pariwisata, desa adat, serta masyarakat lokal. Secara akademik, model kolaborasi tersebut mencerminkan penerapan konsep collaborative governance, di mana keberhasilan pembangunan destinasi tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi oleh sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan.
Workshop ini juga menghasilkan komitmen untuk memperpanjang Nota Kesepahaman (MoU) antar lembaga sebagai dasar penguatan kelembagaan MCSTO sekaligus menjaga keberlanjutan observatorium pariwisata di Bali.
Melalui penguatan fungsi observatorium, revitalisasi kelembagaan, serta kolaborasi lintas sektor, Sanur diharapkan tidak hanya menjadi destinasi pariwisata unggulan Indonesia, tetapi juga menjadi contoh praktik terbaik (best practice) pengelolaan destinasi berkelanjutan di tingkat internasional. Dengan demikian, keberlanjutan pariwisata tidak lagi dipandang sebagai slogan, melainkan sebagai sistem pengelolaan yang terukur, inklusif, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, lingkungan, dan industri pariwisata. tim/jet
