JeettNews, Gianyar | Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi BKS LPD se-Bali di Sekretariat BKS LPD Kabupaten Gianyar, Senin (20/7/2026). Rapat tersebut menjadi forum untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda), menyelaraskan program kerja dari tingkat provinsi hingga kecamatan, sekaligus memperkuat sinergi dalam pengembangan LPD di seluruh Bali.
Kepala BKS LPD Provinsi Bali, Drs. I Nyoman Cendikiawan, SH., M.Si., mengatakan rapat koordinasi kali ini merupakan agenda khusus yang dilaksanakan secara triwulanan dengan fokus utama pada penyampaian laporan pertanggungjawaban organisasi, khususnya laporan keuangan serta pembagian hasil kepada BKS LPD kabupaten/kota.
Menurutnya, dana hasil pembagian tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada BKS LPD tingkat kecamatan sehingga terjadi sinkronisasi program dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan. “Yang kita lakukan hari ini adalah laporan pertanggungjawaban dari hasil Rapat Kerja Daerah, terutama menyangkut keuangan dan pembagian hasil kepada kabupaten/kota. Selanjutnya akan ditindaklanjuti hingga ke tingkat kecamatan agar seluruh kegiatan BKS LPD dari provinsi sampai kecamatan dapat berjalan selaras,” ujarnya.
Ia menjelaskan, BKS LPD telah menetapkan delapan bidang kerja yang masing-masing telah memperoleh alokasi anggaran berdasarkan keputusan Rakerda. Bidang tersebut meliputi sosial, keagamaan, pendidikan dan pelatihan, hukum, pengembangan, hubungan masyarakat (humas), teknologi informasi (IT), serta bidang strategis lainnya.
Seluruh bidang tersebut diharapkan segera mengeksekusi program kerja yang telah disepakati sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh LPD maupun desa adat. Menurut Cendikiawan, keberadaan berbagai program tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat LPD di tengah berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Ia menegaskan masih banyak LPD di Bali yang memiliki kinerja baik serta memberikan kontribusi nyata bagi desa adat. “Kadang-kadang ada informasi yang dibesar-besarkan seolah-olah LPD mengalami banyak persoalan. Faktanya masih sangat banyak LPD yang berkembang baik dan memberikan kontribusi kepada desa adatnya,” tegasnya.
Ia menjelaskan sumber pendanaan BKS LPD berasal dari penyetoran sebesar lima persen laba LPD se-Bali yang kemudian dihimpun oleh BKS LPD Provinsi Bali. Dana tersebut selanjutnya dikembalikan dalam bentuk berbagai program penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, bantuan kepada kabupaten/kota hingga kecamatan, serta kegiatan bidang lainnya. “Ini baru tahap pertama. Tahap berikutnya akan ada lagi kontribusi dana kepada bidang-bidang sesuai program yang sudah disusun,” katanya.
Selain penguatan internal, BKS LPD juga terus memperluas kerja sama dengan berbagai mitra strategis, di antaranya Lembaga Penjamin Simpanan Perkreditan (LPSP), Bank BPD Bali, serta berbagai lembaga lainnya. Dalam kesempatan itu juga hadir Koperasi Arsa Winara Sedana yang beranggotakan karyawan LPD, baik yang masih aktif maupun yang telah memasuki masa purna tugas. Menurut Cendikiawan, koperasi tersebut dibentuk sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan para insan LPD, khususnya dalam mempersiapkan masa pensiun. “Koperasi Arsa Winara Sedana ini menjadi wadah bagi karyawan LPD yang masih aktif maupun yang sudah purna tugas. Harapannya dapat menjadi sarana menghimpun dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya,” jelasnya.
Ia menambahkan, prioritas program BKS LPD tahun ini lebih difokuskan pada penguatan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan teknologi informasi (IT). Karena itu, porsi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan SDM memperoleh perhatian lebih besar dibandingkan bidang lainnya. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan LPD menghadapi perkembangan zaman, termasuk transformasi digital. Selain itu, bidang hukum juga tetap mendapat perhatian mengingat BKS LPD secara aktif memberikan masukan terhadap penyusunan regulasi, baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai LPD. “Kita terus memberikan masukan terhadap penyusunan Perda maupun Pergub tentang LPD. Namun yang menjadi penekanan utama tahun ini tetap penguatan SDM dan IT,” katanya.
Ia juga mendorong peningkatan peran bidang hubungan masyarakat (humas) melalui kerja sama dengan media massa, seminar, maupun pelatihan agar informasi positif mengenai perkembangan LPD dapat tersampaikan kepada masyarakat secara luas. Mengakhiri arahannya, Cendikiawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus BKS LPD se-Bali yang telah mendukung suksesnya Rakerda. Ia berharap seluruh program yang telah disahkan dalam laporan pertanggungjawaban segera dapat direalisasikan oleh masing-masing bidang. “Kalau nanti laporan pertanggungjawaban ini sudah disetujui, tinggal kita eksekusi seluruh program. Anggarannya sudah ada, tinggal bagaimana masing-masing bidang menjalankan kegiatan sehingga semuanya berjalan beriringan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan LPD Provinsi Bali, Gusti Nyoman Rijasa, mengapresiasi kinerja seluruh insan LPD di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih dihadapi. Menurutnya, secara umum kinerja LPD di Bali masih menunjukkan tren positif sehingga patut disyukuri sebagai hasil kerja bersama seluruh pengelola LPD. “Kita patut bersyukur, di tengah berbagai situasi yang ada, kinerja teman-teman LPD masih tetap positif. Ini menunjukkan kerja keras seluruh pengurus dan pengelola LPD di Bali,” katanya.
Meski demikian, Rijasa menilai masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki, terutama dari sisi regulasi untuk memperkuat keberadaan LPD ke depan. Ia mengungkapkan saat ini terdapat dua rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan LPD dan telah masuk dalam proses pembahasan di Pemerintah Provinsi Bali. Menurutnya, tim penyusun juga telah melakukan pemaparan kepada Gubernur Bali dan berharap salah satu rancangan perda tersebut segera dapat ditetapkan menjadi regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi keberlangsungan LPD. “Mudah-mudahan rancangan perda yang sedang diproses pemerintah bisa segera diselesaikan sehingga menjadi landasan hukum yang semakin memperkuat keberadaan LPD di Bali,” harapnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri pengurus BKS LPD Provinsi Bali, pengurus BKS LPD kabupaten/kota se-Bali, perwakilan BKS LPD kecamatan, mitra kerja, serta unsur Koperasi Arsa Winara Sedana. Forum ini diharapkan menjadi momentum memperkuat koordinasi, sinkronisasi program, peningkatan kualitas SDM, transformasi digital, serta penguatan regulasi demi menjaga eksistensi LPD sebagai lembaga keuangan milik desa adat yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat Bali. tim/jet
