JeettNews, Jakarta | Rencana pembentukan satuan polisi khusus di lingkungan pengadilan mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dr. I Wayan Sudirta, SH, MH. Ia meminta Polri dan Komisi Yudisial (KY) tidak terburu-buru merealisasikan gagasan tersebut sebelum memastikan urgensi, dasar hukum, serta batas kewenangannya.
Sudirta mengingatkan, pengadilan merupakan ruang tempat keadilan ditegakkan. Karena itu, kemerdekaan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus menjadi prinsip utama yang tidak boleh dikompromikan dengan alasan apa pun, termasuk kepentingan pengamanan.
Menurutnya, kebutuhan menjaga keamanan persidangan bukan berarti harus dijawab dengan membentuk satuan kepolisian baru yang secara khusus ditempatkan di lingkungan peradilan.
“Jangan sampai, alasan pengamanan justru menjadi pintu masuk bagi perluasan kewenangan yang dapat mencederai kemerdekaan proses hukum itu sendiri,” tegas Sudirta di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia berpandangan, kepolisian sebenarnya telah memiliki fungsi dan kewenangan untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, termasuk melakukan pengamanan terhadap objek vital dan kegiatan persidangan.
Dengan demikian, kebutuhan pengamanan pengadilan semestinya dapat dioptimalkan melalui mekanisme dan personel yang sudah tersedia. Pembentukan satuan baru justru perlu dipertanyakan apabila belum ditemukan persoalan mendasar yang tidak bisa ditangani melalui sistem pengamanan saat ini.
Sudirta juga mengingatkan agar tidak muncul tumpang tindih kewenangan antara satuan polisi khusus yang diwacanakan dengan institusi kepolisian maupun lembaga peradilan. Apalagi, hingga kini gagasan tersebut masih membutuhkan penjelasan lebih terperinci mengenai posisi kelembagaan, tugas, fungsi, dan batas kewenangannya.
Ia menilai, persoalan pengamanan tidak boleh hanya dilihat dari aspek ketertiban fisik di ruang sidang. Ada prinsip yang jauh lebih mendasar, yakni memastikan hakim tidak berada dalam situasi yang dapat menimbulkan tekanan, baik secara langsung maupun psikologis.
Sebab, independensi hakim merupakan salah satu fondasi utama negara hukum. Hakim harus memiliki kebebasan untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan menjatuhkan putusan berdasarkan fakta persidangan serta ketentuan hukum, bukan karena pengaruh atau tekanan dari pihak lain.
Menanggapi alasan bahwa polisi khusus pengadilan akan bekerja dengan pendekatan humanis dan mendukung proses peradilan yang imparsial, Sudirta menegaskan bahwa jaminan independensi tidak cukup hanya disampaikan melalui konsep atau pernyataan.
Menurutnya, harus ada kepastian bahwa keberadaan satuan tersebut tidak menciptakan ruang intervensi baru di lingkungan pengadilan. Jangan sampai lembaga yang seharusnya independen justru menghadapi situasi yang membuat hakim maupun pencari keadilan merasa berada dalam pengawasan aparat.
“Rekomendasi kami jelas: Polri dan Komisi Yudisial harus duduk kembali dan meninjau ulang rencana ini. Sebelum melangkah lebih jauh pada tataran teknis, pemerintah wajib membuktikan di mana letak urgensi absolut dari pembentukan satuan tersebut. Harus ada jaminan dan kajian akademis yang solid bahwa tidak akan ada intervensi maupun perluasan kewenangan yang mengancam independensi peradilan,” ujar Sudirta.
Ia menegaskan, setiap kebijakan yang menyangkut lingkungan peradilan harus mempertimbangkan keseimbangan antarlembaga negara. Keinginan memperkuat keamanan tidak boleh justru melahirkan persoalan baru dalam tata kelola penegakan hukum.
Sudirta pun meminta agar wacana tersebut dikaji kembali secara terbuka dan komprehensif sebelum diputuskan untuk dilaksanakan. Menurutnya, pengadilan membutuhkan sistem pengamanan yang menjamin keselamatan seluruh pihak tanpa mengurangi kemerdekaan hakim.
“Negara hukum yang sehat membutuhkan hakim yang merdeka, bukan hakim yang merasa diawasi oleh satuan khusus di rumahnya sendiri,” pungkasnya. tim/jet




















