JeettNews, Badung | Pembongkaran enam dari delapan kios dalam proyek pembangunan fasilitas di kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) Pantai Pandawa, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, mulai menjadi perhatian DPRD Badung. Komisi I DPRD Badung membuka kemungkinan turun langsung ke lokasi untuk mengecek persoalan yang memicu perubahan pembangunan proyek senilai Rp9,43 miliar tersebut.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Lanang Umbara, S.Sos., mengatakan pihaknya belum mengetahui secara utuh persoalan pembangunan kios tersebut. Karena itu, DPRD belum ingin terburu-buru memberikan penilaian sebelum mengetahui proses perencanaan, penentuan lokasi, dan teknis pekerjaan yang menjadi dasar pembangunan.
Saat dihubungi awak media pada Sabtu (14/11/2026), Lanang Umbara menyampaikan bahwa persoalan tersebut harus ditelusuri sejak awal, terutama mengenai pihak yang menyusun perencanaan dan bagaimana proses teknisnya dilakukan.
“Karena itu kan yang belum tahu seutuhnya tentang permasalahan itu. Nah, bagaimana perencanaannya dulu, dengan siapa yang merencanakan, bagaimana teknisnya perencanaannya seperti apa, itu kan yang dia tahu betul ini dan baru dia tahu,” ujarnya.
Menurutnya, informasi mengenai pembangunan fasilitas yang dilakukan Pemkab Badung di kawasan Pantai Pandawa tersebut perlu dicocokkan terlebih dahulu dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Setelah memperoleh gambaran yang lebih lengkap, barulah pihaknya dapat memberikan pendapat.
“Nanti dia akan crosscheck dulu ke lapangan atau bila perlu nanti ada waktu dia turun baru ke lapangan, baru dia bisa berpendapat,” katanya.
Lanang Umbara juga membuka kemungkinan Komisi I melakukan pengecekan langsung. Namun, agenda tersebut perlu dikoordinasikan karena melibatkan sejumlah anggota dewan dengan jadwal kegiatan masing-masing.
“Nanti mungkin Komisi I ada turun ngecek,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan pengecekan tidak bisa dilakukan secara mendadak. Jadwal anggota komisi perlu disinkronkan terlebih dahulu agar kunjungan lapangan dapat dilakukan bersama-sama.
“Iya, kalau turun itu kan karena dia harus memadukan banyak ini, banyak jadwal, terus banyak manusia juga. Harus disinkronkan dulu turun itu,” jelasnya.
Perhatian DPRD ini muncul setelah proyek pembangunan kios Pantai Pandawa menghadapi persoalan batas lahan. Proyek dengan nilai kontrak Rp9.435.487.592 tersebut semula merencanakan pembangunan delapan unit kios. Namun, enam unit kemudian dibongkar setelah muncul persoalan sebagian tapak pembangunan yang diduga berada di luar batas lahan yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Badung.
Proyek ini dilaksanakan PT Megah Tama Perkasa dengan Direktur I Wayan Sutaya. Berdasarkan data pengadaan, paket pembangunan kios Pantai Pandawa memiliki kode RUP 63019898 dengan pagu anggaran Rp12 miliar.
Proses pengadaan dilakukan melalui tender terbuka. Tahapan pengumuman pascakualifikasi dimulai pada 10 Juni 2026, dilanjutkan dengan pengunduhan dokumen pemilihan dan pemberian penjelasan kepada peserta tender.
PT Megah Tama Perkasa kemudian ditetapkan sebagai penyedia dengan nilai kontrak Rp9.435.487.592. Kontrak pekerjaan tercatat bernomor 000.0.3/1427/Dispar tertanggal 10 Juli 2026.
Selanjutnya, Dinas Pariwisata Badung menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 000.3.3/1445/Dispar pada 14 Juli 2026 dengan waktu pelaksanaan selama 160 hari kalender.
Sejak pekerjaan dimulai, kontraktor menyatakan melaksanakan pembangunan berdasarkan dokumen kontrak dan perencanaan yang menjadi dasar pekerjaan. Namun, dalam perkembangannya muncul keberatan dari pemilik lahan yang mengklaim sebagian area proyek masuk ke bidang tanah milik mereka.
Pemilik lahan mempersoalkan penggunaan tanah tersebut untuk pembangunan kios, termasuk dugaan penempatan dan penumpukan material konstruksi tanpa izin, penimbunan puing atau sisa bongkaran, serta penggalian tanah.
Persoalan kemudian dikaitkan dengan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 14 Oktober 2026. Hasil pengukuran yang disebut diterbitkan pada 30 Oktober 2026 menjadi dasar keberatan pemilik tanah karena menunjukkan adanya bagian tapak kios yang diduga masuk ke bidang tanah warga.
Pada Oktober 2026, pemilik lahan juga mengajukan permohonan pemulihan atau penegasan kembali batas tanah. Mereka meminta penggunaan bidang tanah yang diklaim sebagai milik warga dihentikan dan bangunan yang telanjur berdiri di atasnya dibongkar.
Persoalan tersebut kemudian dibahas dalam koordinasi di Kejaksaan Negeri Badung pada Senin (9/11/2026), yang dipimpin Kasi Datun. Berdasarkan keterangan pemilik lahan, dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa bangunan yang berada di atas tanah warga harus dibongkar.
“Yang membangun di tanah orang harus dibongkar. Yang belum ada bangunan jangan membangun baru,” demikian pernyataan pemilik lahan mengenai tuntutannya.
Pemilik lahan menegaskan tidak meminta seluruh proyek dibatalkan. Mereka hanya meminta bangunan yang berdiri di atas tanah yang diklaim sebagai milik warga dibongkar dan tidak ada pembangunan baru tanpa persetujuan pemilik tanah.
Di tengah persoalan tersebut, kontraktor PT Megah Tama Perkasa melalui I Wayan Sutaya mengakui enam dari delapan kios yang semula direncanakan telah dibongkar.
” Dari sekitar delapan unit, enam unit itu dibongkar,” ujar Sutaya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (13/11/2026).
Perkembangan penting lainnya adalah terbitnya surat Dinas Pariwisata Badung Nomor 000.3.3/3297/Dispar tertanggal 11 November 2026. Surat yang ditandatangani Kepala Dinas Pariwisata Badung, Anak Agung Putri Mas Agung, ST, tersebut merupakan tanggapan atas surat kontraktor Nomor 240/MTP/XI/2026 tertanggal 11 November 2026.
Surat itu mengatur penyesuaian pembangunan dari delapan unit kios tipe I menjadi dua unit. Penyesuaian dilakukan karena sebagian tapak rencana pembangunan berada di luar batas lahan yang dikuasai Pemkab Badung.
Dispar Badung juga menegaskan bahwa seluruh bangunan yang dilanjutkan harus berada di dalam batas lahan milik atau yang dikuasai Pemkab Badung. Sementara pembongkaran pekerjaan yang telah terbangun di luar batas lahan dilakukan setelah adanya perintah tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
Selain pengurangan jumlah kios, surat tersebut mengatur pemindahan lokasi toilet ke area penataan gate. Perubahan lokasi dilakukan karena sebagian tapak toilet dalam rencana awal disebut berada di luar batas lahan Pemkab Badung.
Kontraktor diminta berkoordinasi dengan konsultan perencana dan konsultan pengawas untuk menyesuaikan site plan, denah kios, serta detail toilet berdasarkan kondisi lapangan dan hasil pengukuran batas lahan. Gambar revisi harus disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk memperoleh persetujuan sebelum pekerjaan dilaksanakan.
Perubahan pekerjaan juga harus dituangkan melalui adendum kontrak sesuai Pasal 36 dan Pasal 37 Syarat-Syarat Umum Kontrak. Dokumen pendukungnya meliputi perintah perubahan tertulis, berita acara pemeriksaan bersama, gambar revisi, perhitungan volume dan biaya pekerjaan tambah-kurang, berita acara negosiasi teknis dan harga, serta penyesuaian jadwal pelaksanaan.
Penambahan nilai kontrak akibat perubahan pekerjaan, apabila ada, dibatasi maksimal 10 persen dari nilai kontrak awal dan harus didukung ketersediaan anggaran. Pekerjaan lain yang berada di dalam batas lahan Pemkab Badung dan tidak terdampak penyesuaian tetap dilanjutkan sesuai kontrak dan jadwal.
Berikut data pokok dan kronologi perkembangan proyek pembangunan kios Pantai Pandawa:
| Uraian | Data dan keterangan |
|---|---|
| Lokasi | DTW Pantai Pandawa, Desa Kutuh, Kuta Selatan |
| Paket pekerjaan | Pembangunan gedung kios/koperasi/pasar |
| Kode RUP | 63019898 |
| Pagu anggaran | Rp12 miliar |
| Penyedia jasa | PT Megah Tama Perkasa |
| Direktur | I Wayan Sutaya |
| Nilai kontrak | Rp9.435.487.592 |
| Nomor kontrak | 000.0.3/1427/Dispar |
| Tanggal kontrak | 10 Juli 2026 |
| Nomor SPMK | 000.3.3/1445/Dispar |
| Tanggal SPMK | 14 Juli 2026 |
| Waktu pelaksanaan | 160 hari kalender |
| Rencana awal kios | 8 unit |
| Kios dibongkar | 6 unit |
| Kios yang disesuaikan | 2 unit |
| Penyesuaian toilet | Dipindahkan ke area gate |
| Surat Dispar | 000.3.3/3297/Dispar, 11 November 2026 |
Kronologi persoalan:
| Tanggal | Peristiwa |
|---|---|
| 10 Juni 2026 | Pengumuman pascakualifikasi tender proyek |
| 10 Juli 2026 | Penandatanganan kontrak pekerjaan |
| 14 Juli 2026 | Penerbitan SPMK dengan masa kerja 160 hari |
| 14 Oktober 2026 | Pengukuran ulang lahan oleh BPN |
| Oktober 2026 | Pemilik lahan mengajukan permohonan penegasan kembali batas tanah |
| 30 Oktober 2026 | Hasil pengukuran BPN disebut diterbitkan |
| 9 November 2026 | Koordinasi persoalan lahan di Kejaksaan Negeri Badung |
| 11 November 2026 | Kontraktor meminta kepastian perubahan pekerjaan dan Dispar menerbitkan surat penyesuaian |
| 13 November 2026 | Sutaya mengonfirmasi enam kios telah dibongkar |
| 14 November 2026 | Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung menyampaikan kemungkinan pengecekan lapangan |
Selain persoalan batas tanah, warga juga mempertanyakan siapa pihak yang menetapkan lokasi pembangunan, apakah pemeriksaan status dan batas tanah telah dilakukan sebelum pekerjaan dimulai, serta siapa yang bertanggung jawab atas penempatan material, penimbunan puing, penggalian, dan pembangunan kios di area yang disengketakan. tim/jet

















