JeettNews, Jakarta | Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dr. I Wayan Sudirta, mempertanyakan sejauh mana peran Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan nama Nusron Wahid.
Dalam keterangannya di Jakarta, Sudirta menyoroti penanganan hukum oleh KPK yang dinilainya terkesan lamban dan belum menunjukkan ketegasan. Ia juga mempertanyakan sikap KPK setelah Nusron Wahid disebut telah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.
Sudirta mengatakan, kondisi tersebut menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum. Menurutnya, KPK tidak boleh menunjukkan ketegasan hanya terhadap masyarakat biasa, oposisi, maupun pejabat daerah, tetapi justru terkesan berhati-hati ketika berhadapan dengan pejabat yang memiliki kedudukan di pemerintahan.
“Sebagai mitra kerja KPK, saya harus menyampaikan kritik ini dengan keras dan tajam, namun semata-mata demi kecintaan kita pada KPK dan penegakan hukum. Rakyat sudah cerdas dan bisa melihat ada kesan ‘tebang pilih’ dan ketakutan dari KPK dalam mengusut kasus yang mengaitkan nama Nusron Wahid. Hukum tidak boleh tajam ke bawah namun mendadak tumpul dan berbelit-belit ketika menghadap ke atas,” ujar Sudirta.
Ia menilai, dua kali ketidakhadiran Nusron Wahid dalam pemanggilan pemeriksaan seharusnya menjadi perhatian KPK untuk mengambil langkah sesuai ketentuan hukum. Namun, menurut Sudirta, KPK justru terkesan terlalu banyak pertimbangan ketika berhadapan dengan pejabat aktif.
“KPK terkesan takut dan pilih kasih. Kalau saksinya rakyat biasa, oposisi, atau pejabat daerah, KPK begitu garang dan cepat main ancam jemput paksa. Tapi giliran yang dipanggil adalah seorang menteri, seorang pejabat aktif seperti Saudara Nusron Wahid yang sudah dua kali mangkir, nyali KPK terkesan menciut,” katanya.
Sudirta juga menyoroti posisi Nusron Wahid dalam perkara tersebut. Ia menyebut KPK telah menetapkan sejumlah tersangka, di antaranya orang-orang kepercayaan Nusron dan pejabat eselon di bawahnya. Karena itu, menurutnya, keterangan Nusron diperlukan untuk memperjelas konstruksi perkara.
“Logika hukumnya sangat jelas. Kalau orang-orang kepercayaan dan bawahan langsungnya sudah menggunakan instrumen kekuasaan untuk korupsi dan kini berstatus tersangka, keterangan menteri adalah kunci untuk membuka konstruksi perkara ini secara terang-benderang. Ketidakhadiran Nusron dengan alasan-alasan administratif seharusnya tidak membuat penegak hukum kehilangan ketegasannya,” ungkapnya.
Politikus senior PDI Perjuangan yang juga berlatar belakang praktisi hukum tersebut mengingatkan KPK agar tidak melakukan kalkulasi politik dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Ia menegaskan, proses hukum tidak perlu dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas pemerintahan.
Menurut Sudirta, hal itu sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menyatakan perang terhadap tindak pidana korupsi. Komitmen tersebut, kata dia, semestinya menjadi landasan bagi KPK untuk bekerja secara independen tanpa merasa sungkan terhadap figur tertentu.
“KPK tidak perlu merasa ewuh pakewuh atau takut bahwa mengusut tuntas figur tertentu akan merusak citra pemerintah. Justru sebaliknya! Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan sikap dan komitmen yang sangat tegas dan luar biasa keras dalam agenda pemberantasan korupsi. Jika KPK berani dan objektif, itu justru akan memperkuat wibawa pemerintah di mata rakyat. Jangan jadikan kekhawatiran politik sebagai tameng untuk menutupi keengganan dalam mengusut tuntas suatu kasus,” tegasnya.
Sudirta selanjutnya meminta pimpinan dan Dewan Pengawas KPK kembali berpegang pada marwah awal pendirian lembaga antirasuah tersebut. Ia menekankan pentingnya transparansi, perkembangan penanganan perkara yang nyata, serta penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law.
“KPK harus bebas dari segala bentuk intervensi dan rasa sungkan. Kita butuh KPK yang berani menatap mata para koruptor tanpa pandang bulu. Buktikan kepada publik bahwa KPK masih menjadi ujung tombak keadilan yang bisa diandalkan. Kasus Nusron Wahid ini adalah batu ujian bagi keberanian dan netralitas KPK saat ini,” pungkas Dr. I Wayan Sudirta. tim/jet


















