JeettNews, Denpasar | Ketua DPD Partai Demokrat Bali I Made Mudarta melontarkan kritik tajam terhadap perhatian pemerintah pusat kepada Bali, pengelolaan anggaran daerah, hingga pembangunan infrastruktur yang dinilai belum berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat. Ia menegaskan Bali tidak boleh terus bergantung pada anggaran pusat, sementara daerah dengan pendapatan besar seperti Badung justru harus berani membangun mesin ekonomi dan memprioritaskan infrastruktur vital.
Pernyataan tersebut disampaikan Mudarta didampingi Sekretaris DPD Demokrat Bali I Made Sada alias Dego di sela-sela Wisuda Universitas Ngurah Rai (UNR) di Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Sabtu (7/11/2026).
Mudarta menyoroti dua persoalan yang kini menjadi tantangan serius Bali, yakni sampah dan kemacetan. Menurutnya, penyelesaian kedua masalah tersebut tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah daerah, tetapi membutuhkan intervensi dan dukungan konkret pemerintah pusat.
“Persoalan Bali itu salah satunya terkait sampah, kemudian juga kemacetan. Solusinya sudah disampaikan tadi. Kita nanti melalui Pak Menko meminta beliau membantu Bali untuk mengurai itu semua,” ujar Mudarta.
Ia mengingatkan, Bali memiliki posisi strategis sebagai wajah Indonesia di mata dunia, terutama melalui sektor pariwisata. Karena itu, pembangunan Bali semestinya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat, termasuk dukungan anggaran dan pembangunan infrastruktur.
Mudarta bahkan membandingkan pembangunan infrastruktur strategis Bali pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), seperti Tol Bali Mandara dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dengan perhatian pemimpin nasional terhadap Bali saat ini.
“Kebetulan Tol Bali Mandara yang menjadi ikon infrastruktur di Bali itu dibangun ketika Pak SBY. Begitu juga Airport Ngurah Rai. Kita inginnya kepemimpinan yang seperti itu, sayang dengan Bali,” katanya.
Mudarta menyindir pemimpin yang hanya meminta dukungan masyarakat Bali menjelang pemilu, tetapi setelah berkuasa justru dinilai kurang menunjukkan perhatian terhadap daerah ini.
Ia mencontohkan ketidakhadiran dalam sejumlah agenda penting Bali, seperti Pesta Kesenian Bali dan Dharma Santi Nyepi, sebagai bentuk perhatian yang menurutnya patut menjadi bahan evaluasi.
“Masyarakat Bali harus mulai melek bagaimana memilih pemimpin ke depan yang bagus, yang cocok, yang bisa memajukan Bali. Utamakan Bali dulu, karena Bali ini wajah Indonesia di mata dunia, utamanya dari sektor pariwisata,” tegasnya.
Mudarta mengatakan Demokrat Bali terus mendorong agar kebutuhan pembangunan daerah mendapat dukungan pemerintah pusat. Koordinasi dengan Gubernur Bali telah dilakukan beberapa kali, termasuk terkait keterbatasan anggaran yang menghambat percepatan pembangunan.
Ia menyebut Menko yang dimaksud telah mengoordinasikan kebutuhan tersebut dan berharap kebijakan anggaran untuk Bali dapat dievaluasi.
“Jangan anggaran Bali malah dikurangi dari tahun ke tahun. Harusnya bertambah,” tandas Mudarta.
Sorotan lebih keras diarahkan kepada Kabupaten Badung. Mudarta menilai kabupaten dengan pendapatan besar dari sektor pariwisata tersebut seharusnya mampu membangun infrastruktur secara lebih agresif, tanpa terus menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan.
Ia menyinggung pembangunan Jalan Lingkar Selatan Badung serta rencana jalan dari Gatot Subroto Barat menuju Canggu yang disebut tertunda akibat persoalan anggaran.
Menurut Mudarta, kondisi tersebut ironis jika melihat potensi pendapatan Badung yang berasal dari pajak hotel dan restoran.
“Anggaran Badung sudah besar sesungguhnya, cuma tinggal dikelola dengan bagus. Badung paling kaya, bisa memungut pajak hotel dan restoran puluhan triliun. Kalau dikelola dengan benar, saya pikir Badung sangat bisa membantu pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Mudarta bahkan berpandangan, Badung tidak hanya mampu membangun wilayahnya sendiri, tetapi juga berpotensi membantu pembangunan daerah lain di Bali apabila pengelolaan keuangannya dilakukan secara optimal.
Ia menyebut Ketua Komisi II DPRD Badung Swastika diharapkan memperjuangkan pengelolaan anggaran secara maksimal agar Badung semakin mandiri, termasuk dalam pembangunan jalan dan infrastruktur strategis.
Mudarta juga mengkritik pola belanja pemerintah daerah yang dinilai masih terlalu banyak terseret kepentingan politik. Menurutnya, hibah, bantuan sosial, dan sejumlah kegiatan yang tidak mendesak harus dievaluasi agar anggaran benar-benar diarahkan untuk kebutuhan vital masyarakat.
Ia mencontohkan pembongkaran pura yang dinilai masih bagus sebagai salah satu hal yang perlu dipertimbangkan ulang dalam penggunaan anggaran.
“Pengelolaan anggaran saat ini belum bagus karena kebanyakan urusan politik. Hibah, bansos, pura yang bagus dibongkar, seharusnya anggaran itu diprioritaskan ke hal-hal yang vital,” kritiknya.
Mudarta menegaskan, pemerintah Bali dan kabupaten/kota harus mulai membangun sumber pendapatan baru atau mesin ekonomi yang mampu menghasilkan pemasukan berkelanjutan. Tanpa itu, daerah akan terus bergantung pada transfer anggaran pemerintah pusat.
“Kalau mesin uangnya sudah ada, kita tidak terlalu banyak menengadahkan tangan meminta anggaran dari pusat. Kurangi jadi pengemis, kira-kira begitu. Kita harus menjadi provinsi yang mandiri,” cetusnya.
Di sisi lain, Mudarta menegaskan Partai Demokrat tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama program-program yang berpihak kepada rakyat. Dukungan tersebut, kata dia, juga berlaku terhadap program pembangunan Bali yang sejalan dengan kepentingan masyarakat.
Namun, ia mengingatkan seluruh elemen politik agar tidak menjadi penghambat pembangunan. Pemerintah dan partai pendukung harus memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.
“Kalau kita dalam satu perahu mengganggu, tambah lambat jalannya menuju tujuan. Kita harus kompak, bersemangat. Kalau ada kekurangan pemerintah, kita berikan masukan dengan solusi,” ujarnya.
Mudarta menekankan kritik terhadap pemerintah harus disertai solusi konkret, bukan sekadar memperbesar persoalan. Ia menilai pembangunan Bali membutuhkan sinergi pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan anggaran yang lebih disiplin, serta keberanian memprioritaskan kebutuhan strategis masyarakat. tim/jet

















