JeettNews, Denpasar | Dugaan buruknya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam proyek penataan Jalan Gajahmada, Denpasar, mendapat sorotan serius dari Ormas Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Bali. Organisasi ini mendesak Kapolri dan Kapolda Bali turun tangan mengusut dugaan kelalaian dalam pelaksanaan proyek yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Sekretaris DPD ARUN Bali, Anak Agung Gede Agung Aryawan, ST, mempertanyakan keseriusan aparat dan instansi terkait dalam memastikan keselamatan masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan. Ia bahkan melontarkan pertanyaan kritis mengenai kemungkinan perbedaan penanganan apabila korban kecelakaan di kawasan tersebut berasal dari keluarga pejabat.
Dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (17/11/2026), Agung Aryawan mengangkat analogi seorang pengendara perempuan yang merupakan istri pejabat kepolisian, ibu dari wali kota, adik kepala dinas PUPR, atau sahabat anggota DPRD mengalami kecelakaan akibat pasir proyek yang berserakan di badan jalan.
Menurutnya, apabila pengendara tersebut terpeleset, kemudian terlindas truk hingga meninggal dunia, apakah penanganan kasusnya akan sama jika korbannya merupakan masyarakat biasa?
Pertanyaan tersebut, menurut ARUN Bali, bukan sekadar sindiran, melainkan kritik terhadap potensi ketidaksetaraan penegakan hukum dan perlindungan keselamatan masyarakat.
Agung Aryawan menilai keselamatan pengguna jalan seharusnya menjadi prioritas utama setiap pekerjaan konstruksi, terlebih ketika aktivitas proyek masih berlangsung di jalan yang tetap digunakan masyarakat.
Berdasarkan kajian terhadap dokumen kontrak proyek APBD Jalan Gajahmada, ARUN Bali mengklaim sejumlah komponen keselamatan sebenarnya telah tercantum dalam gambar perencanaan, spesifikasi bahan, dan metode kerja yang disetujui pihak terkait.
Komponen tersebut meliputi rambu reflektif, lampu penerangan atau peringatan malam hari, barrier pengaman, serta petugas pengatur lalu lintas atau flagman.
Namun, ARUN Bali menyoroti dugaan ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan kondisi pelaksanaan di lapangan. Mereka menyebut rambu keselamatan tidak tersedia, lampu peringatan tidak menyala, barrier tidak terpasang, dan petugas pengatur lalu lintas tidak terlihat. Selain itu, pasir dan material proyek disebut berserakan di badan jalan yang masih dilalui pengendara.
Persoalan tersebut menjadi semakin serius karena, menurut kajian ARUN Bali, komponen keselamatan kerja itu telah masuk dalam item pekerjaan yang dibiayai melalui APBD.
Artinya, apabila benar anggaran untuk fasilitas K3 telah dibayarkan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai kontrak, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui teguran administratif. Harus ada pemeriksaan terhadap kesesuaian pekerjaan, realisasi pembayaran, serta tanggung jawab masing-masing pihak.
Agung Aryawan juga mengingatkan bahwa kecelakaan akibat kondisi jalan proyek tidak semestinya hanya dilihat dari kejadian terakhir, seperti pengendara terpeleset atau kendaraan lain yang menabrak korban.
Menurutnya, apabila suatu kecelakaan sampai mengakibatkan korban jiwa, penyelidikan harus menelusuri seluruh rangkaian penyebab, termasuk kemungkinan kelalaian kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan pejabat yang bertanggung jawab terhadap proyek.
Karena itu, ARUN Bali meminta Kapolri memerintahkan pengusutan secara menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran standar keselamatan proyek Jalan Gajahmada.
Kapolda Bali juga diminta melakukan pengawasan agar proses penanganan di Polresta Denpasar berlangsung transparan dan tidak berhenti hanya pada pemeriksaan pengendara atau pengemudi yang terlibat apabila terjadi kecelakaan.
ARUN Bali secara khusus meminta penyidik memeriksa kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, serta pejabat penanggung jawab proyek. Dokumen yang perlu ditelusuri antara lain kontrak pekerjaan, rencana anggaran biaya (RAB), laporan harian proyek, dokumen K3, gambar teknis, spesifikasi bahan, metode kerja, hingga bukti pembayaran item keselamatan.
Dari sisi hukum, ARUN Bali menyinggung ketentuan Pasal 359 KUHP lama dan Pasal 474 KUHP Nasional terkait kelalaian yang mengakibatkan kematian. Namun, penerapan ketentuan pidana tersebut harus didasarkan pada hasil penyidikan, pembuktian unsur kelalaian, hubungan sebab akibat, serta pertanggungjawaban masing-masing pihak.
Selain proses hukum, ARUN Bali juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan khusus terhadap anggaran keselamatan proyek.
Audit diperlukan untuk memastikan berapa anggaran fasilitas K3 yang dialokasikan, berapa yang telah dibayarkan, serta apakah seluruh item tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai spesifikasi kontrak.
Jika ditemukan pembayaran atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan atau tidak sesuai kontrak, ARUN Bali meminta dugaan penyimpangan tersebut ditelusuri lebih lanjut dan diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Agung Aryawan menegaskan, keselamatan masyarakat tidak boleh bergantung pada siapa yang menjadi korban. Pengguna jalan, baik masyarakat biasa maupun keluarga pejabat, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan.
ARUN Bali tidak ingin pengawasan dan penegakan hukum baru bergerak cepat setelah korban berasal dari kalangan pejabat atau orang berpengaruh.
Menurutnya, pasir yang berserakan, penerangan yang tidak memadai, serta tidak adanya perlengkapan pengamanan di kawasan proyek merupakan persoalan yang harus segera ditangani sebelum menimbulkan kecelakaan yang lebih serius.
Karena itu, ARUN Bali mendesak aparat kepolisian dan instansi terkait tidak menunggu jatuhnya korban berikutnya untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek Jalan Gajahmada. tim/jet




















