JeettNews, Denpasar | Persoalan proyek pembangunan kios Pantai Pandawa, Desa Kutuh, Kuta Selatan, Badung, senilai Rp9,43 miliar semakin melebar. Kontraktor pelaksana proyek Dinas Pariwisata Badung tersebut diduga memasuki pekarangan warga tanpa izin, menimbun material konstruksi dan puing-puing bangunan di atas tanah milik warga, hingga melakukan penggalian dan mendirikan bangunan di lahan tersebut.
Aktivitas kontraktor ini menjadi persoalan serius karena lahan yang digunakan disebut merupakan tanah milik warga, bukan tanah yang secara sah diserahkan untuk kepentingan pembangunan proyek pemerintah daerah.
Pemilik tanah mempersoalkan tindakan kontraktor yang diduga menggunakan lahan tanpa persetujuan. Selain memasukkan material bangunan, area tanah warga juga disebut dijadikan tempat penimbunan puing dan material proyek. Bahkan, tanah tersebut diduga telah digali dan sebagian dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan kios.
Persoalan ini memperlihatkan bahwa konflik proyek kios Pandawa tidak semata-mata berkaitan dengan dugaan pelanggaran sempadan pantai. Ada pula persoalan penggunaan bidang tanah milik warga yang harus mendapat penjelasan dari pihak pelaksana maupun Dinas Pariwisata Badung selaku pemilik proyek.
Hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 14 Oktober 2026, yang hasilnya diterbitkan 30 Oktober 2026, disebut menunjukkan sebagian bangunan kios masuk ke bidang tanah milik warga. Pengukuran tersebut dilakukan setelah pemilik tanah mengajukan permohonan pengembalian batas pada Oktober 2026.
Temuan itu memperkuat keberatan pemilik tanah yang sejak awal mempersoalkan aktivitas pembangunan di atas lahannya. Mereka meminta agar penggunaan tanah tanpa izin dihentikan dan bangunan yang telanjur berdiri di atas bidang tanah tersebut dibongkar.
Persoalan ini juga telah dibahas dalam rapat koordinasi di Kejaksaan Negeri Badung, Senin (9/11/2026), yang dipimpin Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Menurut versi pemilik tanah, dalam rapat tersebut disimpulkan bahwa bangunan yang berdiri di atas tanah warga harus dibongkar. Namun, pembangunan bagian lain proyek, termasuk fasilitas toilet yang belum dibangun, masih hendak dilanjutkan.
Pemilik tanah menegaskan tidak pernah meminta seluruh proyek kios dibatalkan. Keberatan mereka ditujukan terhadap penggunaan tanah milik warga tanpa izin.
“Yang membangun di tanah orang harus dibongkar. Yang belum ada bangunan jangan membangun baru,” tegas pemilik tanah.
Mereka juga mempertanyakan tanggung jawab kontraktor pelaksana yang diduga melakukan penggalian, menimbun material dan puing, serta mendirikan bangunan di atas lahan tersebut. Siapa yang memberikan perintah penggunaan lahan? Apakah kontraktor telah memastikan status dan batas tanah sebelum pekerjaan dimulai?
Di sisi lain, warga menilai persoalan ini seharusnya dapat diselesaikan melalui penyesuaian desain dan volume pekerjaan. Sebab, konsultan proyek disebut menyampaikan bahwa kontrak memungkinkan pengurangan volume maupun perubahan desain. Kewenangan perubahan tersebut berada pada Dinas Pariwisata Badung.
Karena itu, warga mempertanyakan alasan pembangunan masih hendak dilanjutkan pada bagian yang bermasalah, sementara keberadaan tanah warga yang terdampak sudah menjadi pokok keberatan.
Mereka meminta Dinas Pariwisata Badung dan kontraktor pelaksana membuka dokumen perencanaan, gambar kerja, batas lokasi pekerjaan, serta dasar penggunaan lahan. Penjelasan diperlukan untuk memastikan apakah penggunaan tanah tersebut terjadi akibat kesalahan pengukuran, perencanaan, atau pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Warga juga mendesak aparat penegak hukum, termasuk KPK, menelusuri proyek senilai Rp9,43 miliar tersebut. Pemeriksaan diharapkan tidak hanya menyangkut penggunaan anggaran, tetapi juga proses penentuan lokasi, pengadaan pekerjaan, pengawasan kontrak, dan dugaan penggunaan tanah warga tanpa persetujuan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor pelaksana dan Dinas Pariwisata Badung belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan masuknya pekerja ke pekarangan warga, penimbunan material dan puing, penggalian tanah, serta pembangunan di atas bidang tanah milik warga. tim/jet




















