Antrean BBM Mengular, Kadin dan ALFI Bali Peringatkan Ancaman Rantai Pasok dan Ekonomi

JeettNews, Denpasar | Gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Bali tidak hanya memicu antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sektor logistik menjadi salah satu bidang yang perlu diperhatikan karena pergerakan barang sangat bergantung pada kelancaran transportasi dan ketersediaan energi.

Ketua Umum DPD Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Provinsi Bali, Dr. Anak Agung Bagus Bayu Joni Saputra, S.E., M.M., yang akrab disapa Gung Bayu  yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Bali Bidang Logistik dan Rantai Pasokan mengatakan logistik merupakan urat nadi perekonomian. Gangguan pada sektor ini dapat berimbas pada kegiatan ekonomi yang bergantung pada kelancaran arus barang dari pemasok hingga konsumen.

Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara melalui telepon pada Rabu (14/10/2026). Ia juga menjabat Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Bali Bidang Logistik dan Forwarder.

“Lagi-lagi seperti sering saya sampaikan, logistik itu adalah lifeblood atau urat nadi perekonomian sebuah negara, bangsa, maupun daerah. Manakala logistik terganggu, perekonomian juga akan terganggu,” ujarnya.

Menurut Gung Bayu persoalan kelancaran logistik perlu mendapat perhatian serius, terutama ketika gangguan pasokan BBM menyebabkan kendaraan harus mengantre untuk mendapatkan bahan bakar. Kondisi tersebut berkaitan langsung dengan operasional transportasi yang menjadi bagian penting dalam distribusi barang.

Ia mengingatkan, pernyataan bahwa stok BBM aman perlu diikuti dengan kelancaran penyaluran di lapangan. Sebab, ketersediaan stok dan kemampuan mendistribusikannya hingga ke pengguna merupakan dua hal yang saling berkaitan.

“Kalau katanya stok aman, tetapi kenyataannya kita menyaksikan antrean yang mengular, ini menyebabkan terganggunya perekonomian dan masyarakat kecil sangat terdampak,” katanya.

Dalam kegiatan logistik, BBM dibutuhkan untuk mengoperasikan kendaraan angkutan barang dan berbagai sarana transportasi pendukung. Ketika pengisian bahan bakar terhambat antrean, waktu operasional kendaraan dapat bertambah. Apabila kondisi tersebut berlangsung dan memengaruhi jadwal pengiriman, distribusi barang berpotensi mengalami keterlambatan.

Dampaknya dapat menjalar ke berbagai kegiatan usaha yang membutuhkan pasokan bahan baku, barang dagangan, maupun produk untuk memenuhi permintaan konsumen. Namun, besarnya dampak terhadap biaya angkutan, harga barang, dan pertumbuhan ekonomi Bali tetap memerlukan data operasional serta perhitungan lebih lanjut.

Gung Bayu menyebut biaya logistik sebagai salah satu komponen penting dalam struktur biaya produk. Menurut dia, dalam kondisi normal sekalipun, biaya logistik dapat mengambil porsi sekitar 20 persen dari biaya sebuah produk.

Angka tersebut merupakan keterangan yang disampaikan narasumber. Sementara itu, ukuran biaya logistik nasional terhadap produk domestik bruto (PDB) menggunakan indikator berbeda sehingga tidak dapat langsung disamakan dengan persentase biaya logistik dalam harga suatu produk.

Data pemerintah yang dipublikasikan melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan bahwa biaya logistik nasional pernah tercatat sebesar 14,29 persen terhadap PDB berdasarkan perhitungan yang disampaikan pemerintah. Bappenas juga menggunakan indikator biaya logistik nasional untuk mengukur pengeluaran transportasi, pergudangan, penyimpanan persediaan, dan administrasi dalam kegiatan logistik.

Perbedaan indikator tersebut penting dipahami ketika membahas beban logistik. Porsi biaya logistik pada suatu produk tidak otomatis sama dengan rasio biaya logistik terhadap PDB nasional.

Biaya Logistik dan Komponen yang Terdampak

Tabel tersebut menggambarkan jalur dampak yang mungkin terjadi apabila gangguan BBM menghambat operasional transportasi dan distribusi. Dampak aktual pada masing-masing sektor perlu dibuktikan melalui data lapangan.

Menurut Gung Bayu, kondisi yang terjadi di Bali menjadi pengingat bahwa sistem logistik, rantai pasok atau supply chain, dan transportasi harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam perencanaan ekonomi daerah.

Ia menilai, kelancaran logistik kerap tidak terlihat ketika kegiatan ekonomi berjalan normal. Padahal, distribusi barang menjadi bagian yang menopang kegiatan produksi, perdagangan, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. “Manakala perekonomian baik-baik saja, logistik ada di balik itu semua,” ujarnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya perhatian para pengambil kebijakan dan regulator terhadap kesiapan infrastruktur, sistem distribusi, serta sumber daya manusia yang mendukung kegiatan logistik.

Menurut dia, kebijakan yang mengubah pola distribusi atau operasional harus disertai mitigasi yang memadai. Langkah tersebut diperlukan agar perubahan kebijakan tidak menimbulkan hambatan baru dan tidak membebani masyarakat kecil.

“Kalau memang ada perubahan pola, harus ada mitigasi. Jangan sampai kebijakan berdampak pada ekonomi masyarakat kecil,” tegasnya.

Mitigasi tersebut, dalam konteks kelancaran logistik, dapat mencakup perencanaan distribusi, pengaturan operasional, penyampaian informasi pasokan secara jelas, serta koordinasi antara regulator dan pelaku usaha. Bentuk dan pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Di tengah antrean BBM, pada Selasa (13/10/2026) menyebut Pertamina Patra Niaga memperkuat pasokan BBM di Bali melalui pengiriman bertahap lebih dari 26.000 kiloliter. Pengiriman dijadwalkan berlangsung pada 12, 14, dan 16 Oktober 2026 melalui Terminal BBM Sanggaran dan Manggis.

Berikut rincian yang disebutkan dalam laporan tersebut.

Angka 18.000 kiloliter Pertalite dan 2.500 kiloliter Pertamax merupakan rincian yang disebutkan dalam laporan; keduanya bukan keseluruhan volume tambahan pasokan.

Sementara itu, pada Selasa (13/10/2026) menyebut kapal MT Klasogun yang membawa Pertalite dan Biosolar telah tiba di Fuel Terminal Sanggaran pada pagi hari. Penyaluran ditargetkan berlangsung pada siang hari dengan skala prioritas, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SPBU.

Informasi tersebut menunjukkan adanya langkah penambahan pasokan dan pengaturan penyaluran. Namun, kedatangan BBM di terminal belum dengan sendirinya membuktikan seluruh SPBU telah kembali melayani masyarakat secara normal. Kondisi itu perlu dilihat dari kelancaran distribusi lanjutan dan pelayanan di setiap SPBU.

Gung Bayu mengingatkan bahwa upaya mengejar pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pembenahan sistem logistik. Peningkatan aktivitas ekonomi membutuhkan distribusi bahan baku, barang produksi, dan kebutuhan masyarakat yang lancar.

“Bagaimana kita mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi logistik yang menjadi urat nadinya tidak mendapatkan perhatian yang optimal?” katanya.

Ia berharap para pemangku kebijakan menjadikan kondisi tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki infrastruktur, sistem distribusi, dan kesiapan sumber daya manusia. Antisipasi juga diperlukan agar gangguan serupa tidak kembali menghambat kegiatan ekonomi.

Dikatakan kelancaran transportasi dan distribusi barang merupakan bagian penting dari aktivitas perdagangan, usaha, dan pariwisata. Karena itu, penanganan gangguan BBM tidak hanya berkaitan dengan pemulihan pelayanan SPBU, tetapi juga perlu memperhatikan kesinambungan pergerakan barang dan kendaraan yang menopang kegiatan ekonomi.

Menurut Gung Bayu perhatian terhadap logistik harus menjadi bagian dari kebijakan ekonomi, bukan baru dilakukan ketika terjadi gangguan pasokan. Kelancaran rantai pasok perlu dijaga agar kegiatan usaha tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Ia menegaskan, perbaikan sistem logistik, penguatan koordinasi, serta mitigasi terhadap perubahan kebijakan menjadi bagian penting untuk mengantisipasi gangguan pada masa mendatang. tim/jet