JeettNews, Badung | Di tengah riuh polemik transportasi pariwisata yang tak kunjung menemukan titik temu, sebuah gerakan besar berbasis kearifan lokal Bali kini memasuki fase penentuan. Aplikasi transportasi digital Tri Hita Trans dilaporkan hampir rampung sepenuhnya dan ditargetkan resmi meluncur pada 16 Mei 2026. Momen ini tidak sekadar menjadi peluncuran teknologi baru, tetapi menjadi simbol kebangkitan ekonomi lokal Bali dalam merebut kembali ruang yang selama ini didominasi platform global.
Dorongan kuat pun mengemuka agar peluncuran ini dilakukan langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, dengan menghadirkan 29 bendesa adat dari kawasan strategis pariwisata Bali. Kehadiran mereka bukan hanya seremoni, melainkan bentuk legitimasi bahwa Tri Hita Trans adalah bagian dari gerakan transformasi ekonomi desa adat yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan.
Perjalanan menuju tahap ini tidak dibangun secara instan. Owner PT Sentrik Persada Nusantara, I Made Sudiana, menegaskan bahwa fondasi sistem ini dibangun dari bawah, melalui konsolidasi langsung dengan desa adat dan pelaku transportasi.
Ia mengungkapkan bahwa tahapan awal dimulai dari pertemuan bersama 11 bendesa adat dan komunitas driver sebagai mitra utama operasional. Konsolidasi tersebut berlangsung di Kantor BUPDA Desa Adat Canggu pada Minggu, 19 April 2026, yang menjadi titik awal penyamaan persepsi antara struktur adat dan pelaku lapangan.
Dalam forum tersebut, diskusi berlangsung terbuka dan kritis. Berbagai persoalan mendasar diurai tanpa sekat, mulai dari konflik antara driver lokal dan transportasi online global, ketimpangan distribusi pendapatan, hingga lemahnya posisi desa adat dalam mengendalikan aktivitas ekonomi di wilayahnya sendiri.
“Ini bukan sekadar aplikasi. Ini gerakan bersama. Kita harus mulai dari satu persepsi agar tidak terjadi konflik di kemudian hari,” tegas Sudiana.
Dari titik awal di Canggu tersebut, dukungan berkembang secara signifikan hingga mencakup 29 bendesa adat dari kawasan strategis seperti Beraban, Cemagi, Seseh, Pererenan, Canggu, Berawa, Tandeg, Padonan, Seminyak, Legian, Kuta, Tuban, Kelan, Bualu, Kampial, Kedonganan, Jimbaran, Kutuh, Pecatu, Ungasan, Tengkulung, Peminge, Tanjung Benoa, Serangan, Intaran, Sanur, hingga Kesiman. Wilayah-wilayah ini merupakan pusat aktivitas pariwisata sekaligus titik rawan konflik transportasi selama ini.
Dukungan besar tersebut sebelumnya telah dikonsolidasikan dalam pertemuan strategis di Gedung Jayasabha pada 10 Maret 2026. Dalam forum itu, seluruh bendesa adat menyatakan komitmen untuk memperkuat transformasi ekonomi desa adat melalui pemanfaatan teknologi digital.
Kelahiran Tri Hita Trans tidak bisa dilepaskan dari realitas ketimpangan yang terjadi selama ini. Sektor transportasi pariwisata berkembang pesat, namun manfaat ekonominya tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat lokal. Sebaliknya, sebagian besar keuntungan justru mengalir ke luar, meninggalkan masyarakat lokal sebagai pelaku dengan margin terbatas.
Kondisi ini memicu konflik berkepanjangan, terutama di kawasan seperti Canggu dan Kuta, di mana perebutan penumpang antara driver lokal dan platform global kerap terjadi. Ketiadaan sistem yang adil dan terintegrasi membuat konflik ini terus berulang tanpa solusi yang jelas.
Dalam situasi tersebut, Tri Hita Trans hadir sebagai alternatif berbasis komunitas. Sudiana menegaskan bahwa tujuan utama aplikasi ini adalah menata ulang sistem transportasi secara menyeluruh dengan pendekatan yang berpihak pada masyarakat lokal.
“Kita ingin membalik keadaan. Ekonomi harus kembali ke masyarakat lokal. Jangan sampai kita hanya jadi penonton,” ujarnya.
Nama Tri Hita sendiri mengacu pada filosofi Tri Hita Karana yang menekankan harmoni antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Nilai ini menjadi dasar dalam membangun sistem operasional yang seimbang antara teknologi dan kearifan lokal.
Empat pilar utama menjadi fondasi sistem ini, yakni desa adat sebagai pengambil kebijakan, BUPDA sebagai pengelola ekonomi, pecalang sebagai pengawas lapangan, serta komunitas driver sebagai pelaku utama.
Salah satu keunggulan utama Tri Hita Trans adalah skema pembagian hasil yang lebih adil. Driver memperoleh 70 persen dari setiap transaksi, sementara 20 persen dialokasikan untuk desa adat melalui BUPDA, termasuk untuk pecalang dan komunitas driver. Sisanya digunakan untuk operasional koperasi dan aplikator.
Model ini menjadi representasi nyata ekonomi gotong royong berbasis digital, di mana setiap transaksi tidak hanya menghasilkan keuntungan individu, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi desa adat.
Konsep ini diperkuat oleh I Nyoman Suarsadana yang menegaskan bahwa operasional sistem ini mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018. Regulasi tersebut menegaskan bahwa aplikasi hanya sebagai penyelenggara sistem elektronik dan wajib bermitra dengan badan hukum seperti koperasi.
“Kami ingin driver berada dalam sistem yang terlindungi, bukan berjalan sendiri tanpa kepastian,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa Tri Hita Trans bukan sekadar platform, melainkan ekosistem yang mengintegrasikan teknologi, koperasi, dan nilai budaya lokal Bali.
Dalam tahapan Road to Launch, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus utama. Driver tidak hanya dilatih secara teknis, tetapi juga dibekali nilai pelayanan berbasis kejujuran, etika, dan profesionalisme.
Prinsip Sapa, Senyum, Salam menjadi standar layanan yang wajib diterapkan. Bahkan, pelatihan berkelanjutan akan melibatkan para ahli untuk memastikan kualitas layanan tetap konsisten.
“Reputasi dibangun dari pelayanan. Satu kesalahan bisa berdampak luas. Karena itu karakter driver sangat penting,” jelasnya.
Aspek keamanan juga diperkuat melalui teknologi barcode dan pemindaian wajah untuk memastikan keaslian identitas driver. Sistem ini dirancang untuk menekan praktik penyalahgunaan identitas dan aktivitas ilegal.
Peran pecalang juga diperluas sebagai pengawas aktif di lapangan. Mereka memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran, sehingga sistem tetap berjalan sesuai aturan adat dan operasional.
Hingga saat ini, sekitar 200 driver telah bergabung dalam sistem Tri Hita Trans. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat seiring intensifikasi sosialisasi dan rekrutmen.
Namun, tantangan besar tetap membayangi. Industri transportasi digital dikenal sangat kompetitif, dengan faktor harga, kecepatan layanan, dan promosi sebagai penentu utama. Tri Hita Trans dituntut untuk tetap efisien dan adaptif tanpa kehilangan nilai dasarnya.
Di sisi lain, dukungan pemerintah menjadi faktor penentu. Gubernur Bali, Wayan Koster, sebelumnya telah menegaskan bahwa desa adat harus menjadi pelaku utama dalam pengelolaan ekonomi di wilayahnya.
“Potensi ekonomi desa adat harus dikelola sendiri. Ini milik krama Bali,” tegasnya.
Ia juga menyebut Tri Hita Trans sebagai langkah strategis dalam membangun kemandirian ekonomi desa adat yang terintegrasi.
Koster menekankan pentingnya membangun sistem ekonomi yang saling terhubung, di mana seluruh aktivitas bisnis di wilayah desa adat berada dalam kendali desa melalui unit usaha yang profesional.
“Jangan sampai kita hanya menikmati sedikit, sementara pihak luar menikmati lebih banyak,” ujarnya.
Dengan pendekatan tersebut, Tri Hita Trans tidak hanya menjadi solusi transportasi, tetapi bagian dari strategi besar pembangunan Bali berbasis adat dan teknologi modern.
Jika peluncuran pada 16 Mei 2026 benar-benar terealisasi dengan dukungan penuh gubernur dan 29 bendesa adat, maka ini akan menjadi titik balik dalam sejarah ekonomi Bali.
Bukan sekadar peluncuran aplikasi, tetapi deklarasi bahwa Bali siap mengambil kembali kendali atas ruang ekonominya sendiri.
Tri Hita Trans bukan hanya teknologi. Ia adalah gerakan kolektif. Ia adalah simbol perlawanan terhadap dominasi luar. Ia adalah masa depan ekonomi Bali yang berakar pada kekuatan adat dan budaya. tim/jet/ker
