JeettNews, Jakarta | Perdamaian tidak sekadar menjadi jeda di antara dua dentuman meriam. Perdamaian merupakan mahakarya peradaban yang harus terus diukir melalui kesabaran, keadilan, dan kebijaksanaan.
Pada peringatan Hari Perdamaian Internasional 2026, umat manusia kembali diingatkan pada sebuah panggilan luhur yang menggema ke seluruh penjuru bumi, yakni “Invest in Peace: For Everyone, Everywhere, Every Day.”
Tema Hari Perdamaian Internasional tahun ini bukan sekadar slogan. Lebih dari itu, tema tersebut menjadi proklamasi moral yang menegaskan bahwa perdamaian merupakan aset paling berharga yang membutuhkan investasi tanpa henti. Investasi tersebut tidak hanya dapat diukur melalui hitungan kapital, tetapi harus merasuk ke relung kemanusiaan yang paling dalam serta beresonansi dalam setiap napas kehidupan.
Bagi Indonesia, seruan tersebut merupakan cerminan jiwa bangsa. Sebagai negara besar yang lahir dari rahim perjuangan dan kemajemukan, Indonesia memandang perdamaian sebagai keniscayaan mutlak untuk mencapai kejayaan paripurna.
Investasi perdamaian itu dapat dilihat dari perjalanan sejarah, berakar pada kekhususan Indonesia melalui Pancasila, berhadapan dengan realitas empiris geopolitik dan dinamika internal bangsa, hingga melahirkan rumusan sikap dan solusi ke depan yang menempatkan Nusantara sebagai mercusuar perdamaian dunia.
Jejak Sejarah: Mengukir Damai di Atas Prasasti Waktu
Sejarah Hari Perdamaian Internasional merupakan sejarah tentang kerinduan umat manusia terhadap harmoni di tengah dunia yang kerap dikoyak oleh keangkuhan kekuasaan.
Hari Perdamaian Internasional pertama kali ditetapkan pada 1981 melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 36/67. Pada awalnya, hari tersebut diperingati setiap Selasa ketiga pada bulan September.
Namun, kesadaran bahwa perdamaian membutuhkan komitmen yang lebih tegas kemudian mendorong PBB pada 2001 melalui Resolusi 55/282 menetapkan 21 September sebagai hari gencatan senjata global dan tanpa kekerasan.
Setiap tahun, Lonceng Perdamaian di Markas Besar PBB di New York dibunyikan. Lonceng tersebut dilebur dari koin-koin sumbangan anak-anak dari seluruh benua, kecuali Afrika, serta medali dari berbagai tokoh. Pada lonceng tersebut terdapat inskripsi agung: “Long live absolute world peace.”
Sejarah tersebut memberikan pelajaran fundamental bahwa perdamaian tidak pernah hadir begitu saja. Perdamaian merupakan hasil dari kesepakatan-kesepakatan yang sulit, negosiasi yang melelahkan, serta pengorbanan yang tidak ternilai.
Memasuki 2026, narasi mengenai perdamaian mengalami perkembangan. Perdamaian tidak lagi semata-mata dimaknai sebagai ketiadaan perang atau perlucutan senjata. Perdamaian juga menuntut investasi proaktif melalui pendidikan, keadilan sosial, dan pemerataan kesejahteraan bagi semua orang, di mana saja, dan setiap hari.
Akar Filosofis Perdamaian dan Resonansinya dalam Tatanan Pancasila
Secara filosofis, pandangan mengenai perdamaian dapat dibedah melalui dikotomi yang dikemukakan Johan Galtung, bapak studi perdamaian modern.
Galtung membedakan negative peace, yakni ketiadaan kekerasan fisik atau perang, dengan positive peace, yaitu hadirnya keadilan sosial dan ketiadaan kekerasan struktural.
Tema “Invest in Peace” pada 2026 menjadi manifestasi dari positive peace. Menginvestasikan perdamaian berarti membangun institusi yang adil, memastikan distribusi sumber daya yang merata, sekaligus menjamin supremasi hukum.
Dalam konteks ke-Indonesia-an, filosofi positive peace menemukan habitatnya dalam Philosophische Grondslag bangsa, yakni Pancasila.
Pancasila bukan sekadar teks mati atau dogma kaku. Pancasila merupakan organisme yang terus bernapas dan memberikan kerangka ontologis serta aksiologis bagi penciptaan harmoni, baik dalam lingkup global maupun lokal.
Jauh sebelum dunia modern merumuskan kerangka investasi perdamaian global, Sang Proklamator, Ir. Soekarno, telah meletakkan fondasi visioner tentang bagaimana Indonesia memadukan kecintaan terhadap Tanah Air dengan kewajiban moral terhadap dunia.
Dalam pidato monumental Lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945, Bung Karno mengemukakan pemikiran yang mengawinkan Sila Kedua dan Sila Ketiga:
“Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme.”
Kutipan tersebut merupakan grand design investasi perdamaian ala Nusantara.
Sila Kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, menjadi wujud nyata dari “tamansari internasionalisme”. Sila ini mengamanatkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang tidak boleh direduksi oleh konflik apa pun.
Keberadaban menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, penghormatan terhadap kemanusiaan menjadi investasi harian bagi seluruh elemen bangsa untuk membela mereka yang tertindas di mana pun berada.
Namun, kemanusiaan global yang bergelora akan menjadi utopia apabila tidak memiliki pijakan yang kokoh. Di sinilah letak “buminya nasionalisme”, yakni Sila Ketiga: “Persatuan Indonesia”.
Nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme chauvinistik yang mengagungkan ras sendiri sekaligus merendahkan bangsa lain. Nasionalisme Indonesia merupakan benteng yang menjaga keberagaman atau bhinneka agar tidak tergelincir menjadi perpecahan.
Persatuan menjadi simfoni yang dirajut dari berbagai suara berbeda untuk berdiri setara di panggung dunia.
Dengan ditopang Sila Keempat yang mengedepankan hikmat kebijaksanaan dan musyawarah, Pancasila menolak pendekatan zero-sum game atau pendekatan saling meniadakan dalam penyelesaian konflik. Keputusan yang diambil harus menjadi konsensus luhur yang menyejukkan.
Pada akhirnya, muara seluruh investasi di tamansari perdamaian tersebut adalah Sila Kelima: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”
Bung Karno dan para pendiri bangsa memahami bahwa selama ketimpangan spasial, disparitas pusat-daerah, serta kemiskinan struktural masih bercokol, perdamaian akan selalu menjadi ilusi yang rentan retak.
Karena itu, berinvestasi pada perdamaian atau Invest in Peace bagi Indonesia merupakan mandat ideologis untuk terus merawat bumi nasionalisme sekaligus menyemai benih-benih keadilan di tamansari internasionalisme.
Lanskap Geopolitik Dunia dan Refleksi Kritis Internal Nusantara
Dalam menelaah tema investasi perdamaian secara empiris, realitas geopolitik kontemporer yang paradoksal tidak dapat dilepaskan.
Di satu sisi, dunia semakin terhubung oleh teknologi yang berkembang pesat. Di sisi lain, tatanan global justru sedang dirobek oleh fragmentasi yang brutal.
Turbulensi Geopolitik dan Krisis Kemanusiaan Global
Kondisi global masih diwarnai konflik asimetris dan perang proksi. Ketegangan yang berlangsung lama di Eropa Timur serta eskalasi yang terus terjadi di Timur Tengah telah menciptakan gelombang pengungsi terbesar sejak Perang Dunia II.
Ratusan juta jiwa terpaksa hidup dalam diaspora yang penuh ketidakpastian.
Hak veto di Dewan Keamanan PBB sering kali menjadi sandera kepentingan nasional negara-negara adidaya sehingga upaya kolektif untuk berinvestasi pada perdamaian menjadi lemah.
Krisis pengungsi bukan hanya persoalan logistik. Kondisi tersebut menjadi ujian empiris terhadap moralitas global.
Dunia kehilangan triliunan dolar untuk anggaran militer, sementara investasi pada infrastruktur kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, serta pemulihan pascakonflik masih tertatih-tatih di belakang.
Dinamika Internal Indonesia: Antara Kemajuan dan Kerentanan
Di dalam negeri, Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas juga menghadapi berbagai tantangan yang menguji resiliensi perdamaiannya.
Secara empiris, tantangan tersebut termanifestasi dalam sejumlah dimensi kritis.
Konflik laten di ujung timur Indonesia, khususnya Papua, masih menjadi catatan kritis.
Pendekatan militeristik yang pernah mendominasi pada masa lalu dinilai tidak menyelesaikan akar masalah. Data menunjukkan bahwa letupan kekerasan oleh kelompok separatis kerap berakar pada perasaan marginalisasi politik, eksploitasi ekonomi, serta pelanggaran hak asasi.
Karena itu, investasi perdamaian di wilayah tersebut membutuhkan transisi radikal menuju pendekatan kesejahteraan atau welfare approach, penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat adat, serta otonomi asimetris yang benar-benar memberdayakan, bukan sekadar menjalankan administrasi birokrasi.
Di era disrupsi informasi, ruang digital juga telah berubah menjadi medan pertempuran baru yang tidak kalah destruktif.
Algoritma media sosial yang dirancang untuk memaksimalkan engagement kerap mengeksploitasi emosi negatif dan menciptakan echo chambers atau ruang gema yang memfasilitasi radikalisasi, penyebaran hoaks, serta politik identitas.
Residu polarisasi elektoral sering kali tertinggal dalam bentuk segregasi sosial maya yang nyata.
Cyberbullying dan intoleransi digital merupakan bentuk kekerasan struktural modern yang merusak positive peace.
Menginvestasikan perdamaian hari ini berarti berinvestasi pada literasi digital secara masif serta penegakan regulasi siber yang menjunjung hak berekspresi sekaligus menindak tegas ujaran kebencian atau hate speech.
Tantangan terbesar bagi Sila Kelima adalah masih adanya disparitas mencolok antara pusat-pusat pertumbuhan di Jawa dengan wilayah kepulauan dan daerah terluar.
Ketimpangan akses terhadap sumber daya, fasilitas kesehatan, dan pendidikan berkualitas menjadi “kekerasan tak kasat mata” yang dapat memicu kecemburuan sosial dan konflik horizontal.
Tanpa pemerataan yang substantif, stabilitas yang terbangun hanya akan menjadi ketenangan semu.
Secara kritis, tema “Invest in Peace” mendorong pergeseran paradigma dari “resolusi konflik” menuju “transformasi konflik”.
Biaya yang dikeluarkan untuk meredam kekerasan selalu jauh lebih besar dibandingkan biaya untuk mencegahnya.
Indonesia memiliki modalitas politik luar negeri “Bebas Aktif” yang sangat relevan dengan tuntutan tersebut.
Sikap Indonesia tidak pernah sekadar menjadi penonton pasif.
Di tingkat regional, melalui kepemimpinan di ASEAN, Indonesia secara konsisten mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui dialog dan diplomasi konstruktif, menolak campur tangan hegemonik, serta menjaga agar kawasan Asia Tenggara tidak menjadi episentrum perang proksi kekuatan besar.
Di panggung global, Indonesia aktif menyuarakan reformasi sistem tata kelola global yang lebih berkeadilan dan memperjuangkan hak-hak negara berkembang, termasuk kemerdekaan mutlak bagi bangsa yang masih terjajah.
Namun, postur kebijakan luar negeri tersebut harus ditopang fondasi internal yang kuat.
Indonesia menyadari bahwa otoritas moral di kancah internasional hanya akan dihormati apabila harmoni di dalam negeri terjaga dengan baik.
Merumuskan Solusi: Menuju Fajar Perdamaian Berkelanjutan
Untuk membumikan tema “Invest in Peace: For Everyone, Everywhere, Every Day” ke dalam realitas kebangsaan dan kenegaraan, sejumlah solusi strategis dan komprehensif harus dieksekusi secara presisi.
Pertama, Transformasi Regulasi dan Keadilan Restoratif.
Kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan harus direorientasi dari pendekatan punitif atau penghukuman menuju keadilan restoratif atau restorative justice.
Hal tersebut mensyaratkan pembentukan undang-undang yang melindungi kelompok rentan, memperkuat hak-hak masyarakat adat, serta memastikan tata kelola pemerintahan daerah yang inklusif sehingga benih-benih konflik dapat diredam sejak tingkat regulasi.
Kedua, Desentralisasi Ekonomi dan Pembangunan Kepulauan yang Inklusif.
Pembangunan tidak boleh lagi bersifat terpusat atau pusat-sentris.
Investasi ekonomi harus diarahkan ke wilayah-wilayah perbatasan dan kepulauan.
Peningkatan kapasitas fiskal daerah, perbaikan logistik antarpulau, serta pemberdayaan ekonomi lokal merupakan bentuk investasi perdamaian yang akan memperkuat kesetiaan masyarakat terhadap cita-cita integrasi nasional.
Keadilan ekonomi merupakan perisai untuk menangkal separatisme.
Ketiga, Kedaulatan Digital dan Literasi Kebangsaan.
Negara harus hadir di ruang digital bukan sebagai represor, melainkan sebagai fasilitator peradaban.
Edukasi publik mengenai etika berinternet harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan nasional sebagai bentuk bela negara modern.
Platform teknologi yang beroperasi di Indonesia harus tunduk pada regulasi yang mewajibkan mereka mencegah amplifikasi konten yang memecah belah bangsa.
Keempat, Pelembagaan Demokrasi yang Bermartabat.
Sistem politik dan kepemiluan harus terus disempurnakan agar tidak berubah menjadi arena gladiator yang menghalalkan segala cara.
Kedewasaan berpolitik elite dan partisipasi substantif masyarakat harus terus didorong untuk memastikan bahwa pergantian kekuasaan menjadi festival gagasan, bukan pemicu disintegrasi sosial.
Perdamaian bukan destinasi yang statis, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan ketangguhan napas peradaban.
Pada Hari Perdamaian Internasional 2026, Indonesia berdiri tegak, tidak sekadar mengamini seruan global, tetapi juga memimpin orkestrasi peradaban melalui keteladanan.
Dengan menjadikan Pancasila sebagai bintang penuntun atau leitstar, investasi pada perdamaian yang dipersembahkan untuk setiap warga negara, di seluruh pelosok Nusantara, pada setiap pergantian hari, diyakini akan melahirkan Republik Indonesia yang tidak hanya berdaulat dan makmur, tetapi juga menjadi cahaya penangkal kegelapan bagi dunia.
Masa depan peradaban manusia yang gilang-gemilang bertumpu pada keberanian untuk memulai investasi luhur tersebut, saat ini juga. ***
Oleh: Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH.
(Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan dan Ketua Umum IKA Doktor Hukum UKI)
