JeettNews, Denpasar | Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta melontarkan apresiasi sekaligus catatan kritis tajam terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dalam pandangannya, pidato tersebut menjadi penanda arah baru pembangunan nasional menuju Indonesia Emas, namun juga menyimpan tantangan serius yang harus dijawab secara nyata oleh pemerintah.
Dalam tulisan reflektifnya yang berjudul “Apresiasi dan Catatan Kritis atas Pidato Presiden Prabowo tentang Kebijakan Ekonomi Makro dan Fiskal: Menatap Peluang, Memperkuat Ketahanan Bangsa”, Sudirta menilai pidato Presiden Prabowo bukan sekadar pemaparan target statistik ekonomi, melainkan deklarasi besar tentang ambisi Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle-income trap.
“Presiden menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027 dan menuju 8 persen pada 2029. Ini adalah blueprint besar menuju kejayaan Indonesia Emas,” tulis Sudirta.
Ia mengapresiasi kuatnya narasi kedaulatan dan keberpihakan kepada rakyat dalam pidato tersebut. Menurutnya, fokus pemerintah terhadap swasembada pangan, penguatan energi nasional, hilirisasi komoditas, pendidikan vokasi, kesehatan, dan gizi anak menunjukkan arah kebijakan fiskal yang nasionalistis sekaligus humanis.
Sudirta secara khusus menyoroti keberanian pemerintah mendorong regulasi tata kelola ekspor sumber daya alam sebagai langkah memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. Namun ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak memunculkan dualisme peran BUMN dan pemerintah sebagai regulator sekaligus aktor pasar.
“Perlu diantisipasi potensi political rent-seeking dan intervensi kepentingan dalam implementasinya,” tegasnya.
Meski demikian, politisi senior PDI Perjuangan itu mengingatkan bahwa optimisme ekonomi tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan serius di tingkat akar rumput. Ia menilai stabilitas ekonomi tidak akan pernah kokoh bila kepastian hukum, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia mengalami kemunduran.
Dalam catatan kritisnya, Sudirta menyinggung berbagai persoalan yang menurutnya dapat menjadi ancaman serius bagi iklim investasi dan pembangunan nasional. Mulai dari dugaan praktik represif aparat, pembubaran ruang ekspresi budaya, lemahnya penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap aktivis, hingga menguatnya sentralisasi kekuasaan yang melemahkan otonomi daerah.
“Pertumbuhan ekonomi membutuhkan stabilitas, tetapi stabilitas tidak boleh dibangun di atas represi hukum atau pembungkaman ekspresi budaya,” tulisnya tajam.
Ia juga mengkritisi potensi kebocoran fiskal dalam berbagai program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi Koperasi Merah Putih, pembangunan Sekolah Rakyat, hingga megaproyek Giant Sea Wall yang dinilai rawan menjadi bancakan korupsi institusional bila tanpa pengawasan ketat.
Tak hanya itu, Sudirta mengangkat ancaman serius dari mafia pajak, mafia tanah, dan mafia tambang yang menurutnya telah menggerogoti negara dari dalam. Praktik-praktik ilegal tersebut dinilai tidak hanya merusak lingkungan dan merampas hak masyarakat kecil, tetapi juga menggerus pendapatan negara.
Di sektor lingkungan, Sudirta memberi perhatian besar terhadap deforestasi hutan akibat ekspansi sawit dan proyek food estate yang dianggap serampangan. Ia menilai narasi ekonomi hijau pemerintah kerap kontradiktif dengan kenyataan di lapangan.
Sebagai solusi, Sudirta mendorong reformasi hukum total, pembentukan Satgas Anti-Mafia terintegrasi berbasis teknologi, penguatan sistem One Map Policy, digitalisasi pengawasan belanja sosial berbasis blockchain, hingga moratorium pembukaan lahan baru di kawasan hutan primer.
Ia juga mengusulkan pendekatan “Quadruple Helix” yang melibatkan pemerintah, korporasi, akademisi, dan komunitas lokal untuk mempercepat swasembada pangan dan energi nasional.
Di akhir tulisannya, Sudirta menegaskan bahwa pidato Presiden Prabowo telah menyalakan harapan besar bagi masa depan Indonesia. Namun menurutnya, visi besar tersebut hanya akan berhasil jika dibarengi keberanian membenahi fondasi hukum, demokrasi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan.
“Indonesia jangan hanya menjadi negara ekonomi raksasa secara statistik, tetapi harus benar-benar menjadi bangsa yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” pungkasnya. tim/jet
