JeettNews, Jakarta | Kasus hilangnya seorang warga negara asing asal Ukraina yang berujung pada ditemukannya potongan jasad di kawasan Muara Sungai Wos Teben, Ketewel, bukanlah peristiwa kriminal biasa. Perkara ini menghadirkan duka kemanusiaan sekaligus memunculkan ancaman serius terhadap wibawa keamanan Bali sebagai destinasi dunia.
Dengan adanya dugaan penculikan disertai tuntutan tebusan bernilai sangat besar, kasus ini menunjukkan indikasi kuat adanya kejahatan terorganisir yang bekerja secara sistematis. Nilai tebusan yang disebut mencapai jutaan dolar Amerika Serikat menandakan bahwa motif dan skala operasi tidak dapat dipandang sebagai tindak kriminal spontan.
Supremasi dan kepastian penegakan hukum
Dalam perspektif hukum nasional, dugaan pembunuhan yang dilakukan secara terencana dan disertai tindakan keji seperti mutilasi memenuhi unsur tindak pidana berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman pidana maksimal berupa penjara seumur hidup atau pidana mati mencerminkan betapa seriusnya negara memandang kejahatan terhadap nyawa manusia.
Langkah awal aparat melalui identifikasi fisik dan uji forensik patut diapresiasi. Namun, pembuktian tidak boleh berhenti pada identifikasi korban. Aparat penegak hukum harus menelusuri jejak digital di balik komunikasi dan tuntutan tebusan tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan sistem transfer keuangan modern atau aset kripto. Penelusuran ini penting untuk mengungkap siapa aktor intelektual di balik pelaku lapangan.
Dalam konteks ini, profesionalisme Polda Bali menjadi sorotan utama. Kecepatan, ketepatan, dan transparansi penanganan perkara akan menentukan sejauh mana kepercayaan publik dapat dipulihkan.
Kewajiban negara dalam perspektif internasional
Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Konsekuensinya, negara memiliki kewajiban menjamin hak hidup setiap orang yang berada dalam wilayah hukumnya, tanpa membedakan kewarganegaraan.
Apabila kasus ini tidak dituntaskan secara profesional dan transparan, dampaknya tidak hanya dirasakan secara domestik, tetapi juga berpotensi memengaruhi persepsi internasional terhadap keamanan Indonesia, khususnya Bali. Reputasi global yang dibangun selama puluhan tahun dapat tergerus oleh satu kasus yang tidak tertangani dengan tegas.
Bali sebagai destinasi dunia: antara surga dan ancaman
Sebagai ikon pariwisata Indonesia, Bali memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Keamanan menjadi fondasi utama keberlangsungan sektor pariwisata. Tanpa rasa aman, kenyamanan wisatawan akan tergerus, dan dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor ini.
Nilai-nilai kearifan lokal seperti Tat Twam Asi mengajarkan penghormatan terhadap sesama manusia. Kekerasan ekstrem yang terjadi dalam kasus ini bertentangan secara diametral dengan nilai luhur tersebut. Oleh karena itu, penuntasan perkara bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan Bali.
Rekomendasi dan tuntutan
Pertama, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa penyidikan tidak berhenti pada pelaku lapangan. Jika terdapat struktur sindikat, maka pengungkapan aktor intelektual menjadi prioritas utama.
Kedua, pengawasan terhadap aktivitas ilegal lintas negara perlu diperkuat melalui sinergi antara kepolisian, imigrasi, dan lembaga terkait. Langkah ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan bagian dari upaya menjaga ketertiban hukum.
Ketiga, transparansi informasi kepada publik harus dijaga. Penyampaian perkembangan penyidikan secara berkala penting untuk meredam spekulasi dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Tragedi Ketewel adalah ujian bagi keberanian dan profesionalisme aparat penegak hukum. Negara tidak boleh kalah oleh jaringan kejahatan terorganisir. Keadilan bagi korban harus ditegakkan secara tegas dan setimpal, demi menjaga martabat hukum dan memastikan Bali tetap menjadi destinasi yang aman, bermartabat, dan dihormati dunia. ***
Oleh: Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH.
(Wakil Ketua MKD/Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan)
