Kasus LPD Mambal Seret Nama Unud, Akademisi Disentil Bungkam
April 24, 2026
JeettNews, Buleleng | Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Bali, Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH., mengajak keluarga...
Read moreJeettNews, Denpasar | Fraksi Gerindra DPRD Kota Denpasar melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota...
Read moreJeettNews, Jakarta | "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." — Ir. Soekarno Kutipan legendaris Proklamator RI di atas menemukan resonansi terkuatnya pada hari-hari ini. Pesan tentang beratnya melawan kebobrokan dari dalam tubuh bangsa sendiri itu kembali digaungkan secara lantang oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian Bendungan Meninting di Lombok pada 10 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, dengan semangat dan gestur yang sangat meyakinkan Kepala Negara secara tegas meminta agar seluruh jajaran pejabat pemerintahan, mulai dari birokrat, aparat TNI, Polri, hingga Kejaksaan untuk berani melakukan introspeksi diri secara mendalam. Arahan ini menjadi cambuk pengingat bahwa semua kewenangan dan atribut kehormatan sejatinya adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, bukan untuk disalahgunakan. Pidato Presiden Prabowo tersebut mendapat apresiasi dan dukungan dari banyak pihak, seraya berharap agar pidato tersebut diwujudnyatakan dalam keseharian, sehingga korupsi di bumi Indonesia bisa diberantas setuntas- tuntasnya. Sejalan dengan semangat introspeksi tersebut, di tengah dinamika penegakan hukum yang kian memanas, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, turut memberikan penekanan penting. Ia menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan korupsi di tingkat tinggi saat ini harus dijadikan momentum emas untuk memperkuat sinergi antarlembaga penegak hukum, bukan justru menjadi ajang pelemahan. Habiburokhman mengingatkan dengan keras agar Polri, Kejaksaan Agung, dan TNI senantiasa menjaga soliditas yang utuh. Hal ini krusial untuk dipahami, mengingat rentetan perkara yang saat ini mengemuka murni melibatkan dugaan perbuatan menyimpang dari segelintir "oknum" pribadi, dan sama sekali tidak mencerminkan sikap maupun marwah institusi yang bersangkutan. Oleh karena itu, hari ini kita tidak lagi mengangkat bambu runcing melawan kolonialisme fisik, melainkan menghadapi penjajahan gaya baru yang bersarang tepat di jantung negara: penyelewengan kekuasaan, kejahatan kerah putih, dan korupsi yang justru didalangi oleh para “oknum” elit, khususnya mereka yang berseragam dan disumpah sebagai penegak hukum. Ketika "sapu" yang seharusnya digunakan untuk membersihkan kotoran justru menjadi sumber kotoran itu sendiri, kepada siapa lagi rakyat harus mengadu? Anatomi Kebobrokan: Mengapa Elit Penegak Hukum Tersesat? Fenomena oknum petinggi Kepolisian dan Kejaksaan yang terjerat pelanggaran hukum bukanlah hal yang baru dalam sejarah republik ini. Namun, eskalasi, modus operandi, dan nominal kejahatannya saat ini telah menyentuh batas nalar publik. Kita dihadapkan pada realitas empiris di mana oknum penegak hukum bukan lagi sekadar pasif menerima suap, melainkan dalam beberapa kasus bermutasi secara aktif menjadi beking mafia tambang ilegal, sindikat narkoba, hingga aktor intelektual dalam mega-korupsi uang negara. Pertanyaan mendasarnya: Mengapa para elit yang telah disumpah dan mencapai puncak karier ini justru tersesat sedemikian jauh? Jawabannya dapat dibedah melalui pisau analisis filsuf dan sejarawan Inggris, John Emerich Edward Dalberg-Acton atau yang lebih dikenal sebagai Lord Acton, melalui adagiumnya yang abadi: "Power tends ...
Read moreJeettNews, Tabanan | Di atas aliran Tukad Yeh Kutikan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, berdiri sebuah jembatan beton yang sepintas tampak seperti...
Read moreJeettNews, Jakarta | "Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik...
Read moreJeettNews, Denpasar | Sekretaris DPD ARUN Bali, Anak Agung Gede Agung Aryawan, S.T., melontarkan kritik keras terhadap kebijakan tata ruang...
Read moreJeettNews, Jakarta | Fraksi Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan (F-PDIP) menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun...
Read moreJeettNews, Jakarta | "Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa lampau adalah cermin yang sangat berharga untuk memahami dan mempersiapkan...
Read moreJeettNews, Denpasar | Dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno 2026, DPP Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan menggelar...
Read moreJeettNews, Jakarta | Bulan Juni menempati ruang yang teramat sakral dalam kalender historis bangsa Indonesia. Bulan ini bukan sekadar pergantian waktu, melainkan...
Read moreSelamat datang di JeettNews, media siber di mana berita disajikan dengan ketepatan makna, kecepatan penyampaian, dan akurasi yang terjaga.
JeettNews.com © 2026