JeettNews, Denpasar | Krisis sampah di Bali kini memasuki titik paling mengkhawatirkan. Tumpukan sampah yang terlihat di berbagai wilayah, mulai dari kawasan perkotaan hingga destinasi wisata, menjadi sinyal kuat bahwa sistem pengelolaan yang selama ini berjalan tidak lagi mampu menahan laju produksi sampah yang terus meningkat. Kondisi ini bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi telah berubah menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pariwisata Bali di mata dunia.
Persadha Nusantara Provinsi Bali menegaskan bahwa situasi ini sudah masuk kategori darurat. Ketua Persadha Nusantara Bali, I Ketut Sae Tanju, S.E., M.M., dalam keterangannya di Denpasar pada Kamis (2/4/2026), mendesak Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Wayan Koster serta Pemerintah Pusat yang dipimpin Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah nyata.
“Kondisi ini tidak bisa lagi ditunda. Bali sudah dalam fase darurat sampah. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut kepemimpinan, keberanian mengambil keputusan, dan keseriusan dalam eksekusi,” tegasnya.
Ia menilai, berbagai rapat koordinasi yang selama ini dilakukan belum mampu menghasilkan perubahan signifikan. Permasalahan sampah justru terus berulang dan semakin kompleks. Ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) konvensional masih menjadi masalah utama, sementara kapasitasnya semakin terbatas dan tidak lagi mampu menampung volume sampah harian.
“Terlalu banyak rapat, tetapi minim eksekusi. Sistem lama masih dipertahankan, padahal sudah jelas tidak efektif. Kalau ini terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya lingkungan, tetapi juga ekonomi dan pariwisata Bali,” ujarnya.
Teguran Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2026 menjadi bukti bahwa persoalan ini telah menjadi perhatian serius di tingkat nasional. Aksi pembersihan dan pembentukan satuan tugas memang telah dilakukan, namun langkah tersebut dinilai masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar masalah yang sesungguhnya.
Persadha Nusantara mendorong adanya reformasi total dalam pengelolaan sampah. Transformasi menuju sistem modern seperti waste to energy dinilai menjadi solusi jangka panjang yang harus segera diwujudkan. Selain itu, penerapan sistem pemilahan sampah berbasis sumber wajib dilakukan, baik di tingkat rumah tangga maupun pelaku usaha.
“Kami butuh langkah konkret, bukan sekadar wacana. Wajib pilah sampah harus ditegakkan tanpa kompromi. Harus ada sanksi bagi yang melanggar dan insentif bagi yang patuh,” katanya.
Di sisi lain, desa adat dinilai memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Melalui kekuatan sosial dan aturan adat seperti awig-awig, desa adat dapat menjadi motor penggerak perubahan di tingkat lokal.
Persadha Nusantara juga menekankan pentingnya audit menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah, termasuk penggunaan anggaran dan kinerja instansi terkait. Dunia usaha, khususnya sektor pariwisata, harus dilibatkan secara aktif melalui tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan.
“Krisis ini tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Semua pihak harus bergerak, dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat. Bali ini wajah Indonesia, kalau gagal mengelola sampah, yang rusak bukan hanya Bali, tetapi juga reputasi bangsa,” tutupnya.
Krisis sampah di Bali bukan lagi persoalan biasa. Jika tidak segera ditangani secara serius dan menyeluruh, maka bukan tidak mungkin Bali akan menghadapi krisis yang lebih besar di masa depan. Apa yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tetapi juga masa depan pariwisata dan kepercayaan global terhadap Indonesia. tim/jet
