JeettNews, Denpasar | Krisis penyeberangan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, kembali menjadi alarm serius bagi Bali. Antrean kendaraan yang mengular hingga sekitar 15 kilometer membuat ratusan truk logistik terjebak berjam-jam. Bahkan, sejumlah sopir harus menunggu satu hingga dua hari sebelum bisa menyeberang menuju Pulau Dewata.
Kondisi tersebut bukan lagi sekadar persoalan kemacetan di kawasan pelabuhan. Terhambatnya arus kendaraan logistik dari Jawa mulai mengancam kelancaran rantai pasok Bali, sementara dunia usaha mulai menghitung potensi kerugian akibat keterlambatan distribusi barang.
Wakil Ketua Umum Kadin Bali yang juga Ketua ALFI Bali, Dr. A.A. Bgs Bayu Joni Saputra, S.E., M.M., menilai kondisi di Ketapang sudah sangat serius. Pemerintah diminta bergerak cepat agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi gangguan ekonomi yang lebih luas.
“Situasi Ketapang semakin parah. Antrean bisa satu sampai dua hari akibat perbaikan dermaga. Unjuk rasa di pelabuhan juga membuat kemacetan semakin parah,” ujar Bayu Joni saat dihubungi, Sabtu (5/9/2026).
Panjang antrean kendaraan bahkan terlihat dari pantauan udara. Truk-truk besar mengular di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, sebagian berhenti berjam-jam menunggu giliran masuk kapal. Kondisi tersebut diperparah dengan terbatasnya ruang gerak kendaraan dan penumpukan di sejumlah titik penampungan.
Keresahan akhirnya memuncak. Kamis (3/9/2026), para sopir truk melakukan aksi protes dan mendesak agar jumlah kapal ditambah. Akses masuk Pelabuhan Ketapang sempat diblokade sebagai bentuk kekecewaan terhadap lamanya waktu tunggu.
Untuk mengurai kepadatan, sebanyak 25 kapal besar telah dikerahkan, termasuk tiga kapal bantuan. Namun, penambahan armada tersebut belum serta-merta menghilangkan persoalan antrean yang telah telanjur panjang.
Bayu mengatakan, persoalan keterlambatan kendaraan logistik di lintasan Jawa-Bali sebenarnya sudah lama menjadi keluhan pelaku usaha. Masalah tersebut bahkan telah terjadi sebelum revitalisasi dermaga dilakukan.
“Ini sebelum ada revitalisasi dermaga juga sudah sering kita keluhkan sebagai ketua asosiasi logistik dan forwarding, karena seringnya kendaraan logistik yang dari Pulau Jawa ke Bali mengalami keterlambatan,” katanya.
Menurut Bayu, kondisi kali ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Bukan hanya perusahaan angkutan dan pengusaha logistik yang dirugikan, tetapi juga para sopir truk yang pendapatannya sangat bergantung pada kelancaran perjalanan.
“Yang sekarang paling parah. Ini menyangkut tentang ekonomi rakyat kecil seperti para sopir dan juga terganggunya rantai pasok,” tegasnya.
Masalah menjadi lebih serius karena Bali sangat bergantung pada pasokan barang dari luar pulau. Ketika kendaraan logistik tertahan terlalu lama di Ketapang, barang yang seharusnya segera tiba di Bali ikut tertunda.
Jika berlangsung terus-menerus, kondisi tersebut dikhawatirkan memicu kelangkaan komoditas tertentu. Dampak berikutnya adalah kenaikan biaya distribusi yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang.
“Ini menyebabkan kelangkaan barang yang akhirnya akan menimbulkan inflasi,” ujar Bayu.
Ia menegaskan, logistik merupakan urat nadi perekonomian. Terhambatnya pergerakan barang berarti terganggunya aktivitas ekonomi dari hulu hingga hilir.
“Logistik menjadi urat nadi dari perekonomian sebuah daerah atau bangsa. Kalau logistik seperti ini pasti perekonomian akan terganggu, inflasi akan meninggi,” katanya.
Bali sebagai daerah yang perekonomiannya sangat ditopang sektor pariwisata juga tidak akan luput dari dampak. Hotel, restoran, vila, katering hingga berbagai usaha pendukung pariwisata membutuhkan pasokan barang secara rutin dan tepat waktu.
“Apalagi juga Bali sebagai pendapatan mayoritasnya ada di pariwisata. Tentu barang-barang penunjang pariwisata, baik itu makanan dan minuman dan yang lainnya tentu akan mengalami keterlambatan,” ujarnya.
Bayu mengingatkan, persoalan tersebut jangan sampai dianggap sebagai masalah lokal di Ketapang. Bagi Bali, Pelabuhan Ketapang merupakan salah satu pintu penting masuknya berbagai kebutuhan dari Pulau Jawa.
Karena itu, semakin lama kendaraan tertahan, semakin besar pula risiko terganggunya kegiatan usaha di Bali. Dunia usaha membutuhkan kepastian waktu distribusi karena keterlambatan satu mata rantai dapat memengaruhi banyak sektor sekaligus.
Tak hanya soal ekonomi, Bayu juga menyoroti potensi dampak terhadap citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Gangguan logistik yang berlangsung berulang dinilai dapat mencerminkan belum optimalnya konektivitas dan infrastruktur penunjang pariwisata.
“Ini menjadi isu internasional bahwa karena logistik yang terganggu menyebabkan citra pariwisata di mata internasional kurang baik,” katanya.
Karena itu, Bayu meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan penambahan kapal sebagai solusi ketika antrean sudah mengular. Penyelesaian persoalan harus dilakukan dari sisi infrastruktur, kapasitas layanan hingga sistem pengaturan arus kendaraan.
Revitalisasi dermaga, kata dia, memang penting untuk meningkatkan kapasitas pelayanan. Namun, pekerjaan tersebut harus dipercepat dan dikelola dengan skema yang tidak menimbulkan gangguan berkepanjangan terhadap distribusi logistik.
“Dengan upaya pemerintah yang terus menggalakkan infrastruktur ini harus cepat diselesaikan, sehingga masyarakat di bawah, para sopir dan juga pelaku pariwisata dan pelaku logistik tidak mengalami kerugian,” tegasnya.
Bayu menilai lintasan Jawa-Bali harus dipandang sebagai bagian strategis dari sistem logistik nasional. Pemerintah perlu memastikan kapasitas dermaga, ketersediaan kapal dan manajemen antrean mampu menghadapi kepadatan kendaraan, khususnya angkutan logistik.
Menurutnya, jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah antrean kembali mencapai belasan kilometer dan para sopir turun ke jalan melakukan protes. “Citra Indonesia di mata dunia karena Bali adalah menjadi barometer untuk pariwisata dunia, jangan sampai menjadi petaka,” pungkas Bayu. tim/jet
