JeettNews, Denpasar | Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman resmi meluncurkan Program Kredit Perumahan (KPP) pada 21 Oktober 2025 sebagai upaya mendorong penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus memperkuat sektor usaha kecil melalui pembiayaan pembangunan maupun renovasi tempat usaha.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah menggelar Sosialisasi KPP pada Selasa, 25 November 2025, di Auditorium Widya Sabha Universitas Udayana. Acara ini dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta 20 calon penerima program dari Denpasar, Badung, dan Buleleng.
Dalam sambutannya, Maruarar menegaskan masih banyak rumah tidak layak huni di Bali yang harus segera diperbaiki. “Kita ingin melakukan langkah nyata untuk perubahan. Tahun depan anggaran akan meningkat hingga 100 persen,” ujarnya. Ia juga menyampaikan bahwa sekitar 100 rumah di Denpasar akan direnovasi dalam empat bulan ke depan untuk menghapus kawasan kumuh. KPP, lanjutnya, tidak hanya membantu warga memiliki rumah yang layak, namun juga menjadi solusi memutus praktik rentenir melalui akses kredit yang mudah, cepat, dan murah.
Gubernur Bali Wayan Koster dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kebutuhan rumah layak huni di Bali masih mencapai sekitar 32 ribu unit, terutama di tingkat kabupaten/kota. Ia berharap dukungan pemerintah pusat terus diperkuat agar dalam lima tahun ke depan tidak ada lagi warga yang tinggal di rumah tidak layak. “Kami mengapresiasi program 3 juta rumah dari Presiden dan Menteri. Kami berharap di Bali program ini bisa berjalan progresif,” tegasnya.
Bank BPD Bali ditetapkan sebagai salah satu bank penyalur KPP. Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, S.H., M.H., menilai program ini menjadi katalis penting bagi penguatan ekonomi daerah. “Hampir 110 sektor ekonomi akan terdampak oleh program KPP. Untuk tahun ini, target penyaluran di Bali mencapai Rp11,5 miliar dan akan meningkat tahun depan,” ujarnya.
Selain KPP, Bank BPD Bali juga mencatat kinerja positif pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 30 Oktober 2025. Total penyaluran KUR mencapai Rp1,58 triliun kepada 7.920 UMKM, dengan 60,97 persen terserap di sektor produktif seperti pertanian, industri pengolahan, dan perikanan. Pada segmen KUR Mikro, alokasi Rp300 miliar terserap penuh, sementara KUR Ultra Mikro (Sumi) mencapai Rp520 juta dan KUR Kecil menembus Rp1,21 triliun. Sudharma menegaskan bahwa penguatan permodalan UMKM dilakukan secara prudent, transparan, dan akuntabel.
Dukungan terhadap sektor riil juga diperkuat melalui penyaluran Kredit Usaha Alsintan (KUA) sebesar Rp8,29 miliar serta Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebesar Rp3,3 miliar.
Sosialisasi ini turut dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Dr. Muhammad Qodari, S.Psi., M.A., Dirjen Perumahan dan Perkotaan Dr. Sri Haryati, S.Pi., M.Si., serta Komisioner BP Tapera Dr. Heru Pudyo Nugroho, S.E., M.B.A.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Produk Kredit Program Perumahan (KPP) Bank BPD Bali, masyarakat dapat mengakses situs resmi melalui menu Pinjaman → Kredit Program → Kredit Program Perumahan (KPP), atau menghubungi BPD Bali Call 1500844. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta menjadi peserta penjaminan LPS. aka/kes
