JeettNews, Badung | Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kabupaten Badung dikeluhkan berlarut-larut. Bahkan, pemohon yang menggunakan jasa konsultan disebut belum mendapatkan kepastian penyelesaian, sementara sistem digital yang menjadi sarana pelayanan diduga kerap mengalami gangguan.
Keluhan tersebut disampaikan Made Subasma, salah satu pengembang dan developer di Badung, saat menghubungi PancarPOS belum lama ini. Ia menilai proses pengurusan PBG dan SLF saat ini perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah, terutama menyangkut kepastian waktu pelayanan dan stabilitas Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
Menurut Subasma, lamanya proses pengurusan menjadi persoalan yang dirasakan pemohon, baik yang mengurus dokumen sendiri maupun melalui konsultan.
“Yang lewat konsultan saja lama, yang mengurus sendiri tidak ada yang kelar,” ungkapnya.
Ia mempertanyakan efektivitas pelayanan perizinan apabila masyarakat telah mengikuti prosedur, menyiapkan persyaratan, bahkan menggunakan tenaga profesional, tetapi tetap menghadapi proses yang tidak kunjung tuntas.
Subasma juga menyoroti dugaan gangguan SIMBG yang disebut terjadi berulang kali. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat tahapan pelayanan dan menambah ketidakpastian bagi pemohon.
“Menurut informasi, SIMBG error terus hampir setiap hari. Ini patut dicek, apakah memang ada hambatan dalam proses pelayanan atau benar-benar karena sistemnya yang mengalami gangguan,” ujarnya.
Ia meminta Pemkab Badung memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Apabila kendala berasal dari sistem digital, menurutnya, perlu ada langkah penanganan yang jelas agar pelayanan kepada masyarakat tidak terus terganggu.
Subasma bahkan mempertanyakan tanggung jawab penyedia sistem apabila gangguan terjadi karena persoalan teknis atau kualitas layanan.
“Kalau sistemnya error, pelayanan masyarakat harus segera mendapat perhatian. Kalau vendor-nya jelek, harus bertanggung jawab. Berani mengambil proyek dan menerima bayaran, seharusnya sistemnya benar-benar kompeten. Jangan sampai sudah mahal, tetapi sistem setiap beberapa waktu mengalami gangguan,” tegasnya.
Bagi pelaku usaha properti, PBG dan SLF merupakan dokumen penting yang berkaitan dengan legalitas bangunan serta kepastian kegiatan usaha. Karena itu, keterlambatan pengurusan berpotensi menimbulkan persoalan administratif maupun operasional.
Subasma meminta Pemkab Badung menjelaskan secara terbuka berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permohonan PBG dan SLF saat ini. Ia juga mendorong pemerintah daerah mengungkapkan apakah gangguan SIMBG memang kerap terjadi dan sejauh mana dampaknya terhadap pelayanan.
“Pemda Badung perlu menjelaskan, sebenarnya sekarang berapa lama mengurus PBG dan SLF? Apakah sistemnya sering rusak? Kalau memang error, harus ada perhatian dan solusi,” katanya.
Berdasarkan standar pelayanan teknis yang dipublikasikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Badung, penyelesaian pelayanan PBG dan SLF tercantum maksimal 28 hari kerja setelah persyaratan teknis dinyatakan lengkap dan sesuai.
Standar tersebut menjadi salah satu tolok ukur untuk menilai pelaksanaan pelayanan. Namun, waktu penyelesaian perlu dilihat berdasarkan tahapan dan kondisi masing-masing permohonan, termasuk kelengkapan dokumen serta proses pemeriksaan teknis.
Sementara itu, berdasarkan konfirmasi internal dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung, SIMBG merupakan sistem yang dikelola secara terpusat oleh pemerintah pusat.
Apabila terjadi gangguan pada sistem, penanganannya berkaitan dengan pengelola SIMBG di tingkat pusat. Meski demikian, proses penerbitan PBG dan SLF tetap melibatkan sejumlah tahapan pelayanan di pemerintah daerah.
Dalam mekanisme yang dijelaskan pihak internal DPMPTSP, pemeriksaan dan verifikasi teknis terlebih dahulu dilakukan oleh dinas teknis yang membidangi bangunan gedung. Setelah tahapan verifikasi tersebut selesai, berkas diteruskan ke dinas perizinan untuk proses berikutnya, termasuk penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
Dengan demikian, apabila permohonan mengalami keterlambatan, penelusuran perlu dilakukan terhadap tahapan pelayanan yang sedang berlangsung. Kendala dapat berkaitan dengan sistem pusat, proses verifikasi teknis, maupun tahapan administrasi penerbitan retribusi.
Penjelasan tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya koordinasi antara pengelola SIMBG pusat, dinas teknis, dan DPMPTSP Kabupaten Badung agar proses pelayanan berjalan lebih efektif. tim/jet




















