JeettNews, Denpasar | Proyek penataan kawasan heritage pusat Kota Denpasar dengan nilai pekerjaan hampir Rp79 miliar dan pagu anggaran Rp83 miliar mendapat sorotan serius dari Sekretaris DPD Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) Bali, Anak Agung Gede Agung Aryawan, S.T. alias Gung De. Pemantauan lapangan pada Kamis (5/11/2026) menemukan sejumlah persoalan yang dinilai perlu segera mendapat perhatian, mulai dari keselamatan pejalan kaki, pengamanan lubang pekerjaan, penumpukan material, kualitas pemasangan paving, hingga potensi terganggunya aktivitas ekonomi UMKM.
Gung De menegaskan, proyek penataan kawasan heritage yang berada di jantung aktivitas masyarakat tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga wajib menjamin keselamatan masyarakat selama pekerjaan berlangsung.
Kawasan tersebut merupakan jalur aktivitas warga menuju Lapangan Puputan, perbankan, pertokoan, pasar, permukiman, serta tempat ibadah. Mobilitas masyarakat berlangsung sepanjang hari, melibatkan anak-anak, perempuan, remaja, hingga lanjut usia.
“Yang paling perlu kita perhatikan adalah K3, keselamatan dan keamanan kerja. Di lapangan kita melihat ada lubang-lubang yang belum dilengkapi rambu peringatan dan penutup. Mestinya dipasang rambu hati-hati atau minimal pengamanan yang memadai bagi masyarakat yang lewat,” tegas Gung De.
Menurutnya, penerapan keselamatan kerja mengacu pada prinsip ISO 45001 harus menjadi perhatian dalam pekerjaan konstruksi, terlebih proyek dengan nilai mendekati Rp100 miliar yang dikerjakan perusahaan kontraktor klasifikasi besar.
Ia menekankan, keselamatan nyawa manusia merupakan aspek paling mendasar dalam pelaksanaan proyek. Prinsip zero accident atau nihil kecelakaan harus menjadi target agar pembangunan yang bertujuan memperbaiki kawasan kota tidak justru menimbulkan korban bagi masyarakat sekitar.
Gung De juga menyoroti penumpukan material yang dinilai mengganggu akses dan berpotensi membahayakan pejalan kaki. Selain itu, hasil pemasangan paving disebut masih memperlihatkan nat yang berbelok, permukaan tidak rata, serta potongan yang tidak simetris, terutama pada bagian sudut dan kawasan catur muka.
Menurutnya, aspek kualitas pekerjaan harus diperiksa secara serius oleh konsultan pengawas dan pengawas teknis Dinas Pekerjaan Umum (PU), sesuai spesifikasi teknis serta ketentuan kontrak.
“Kalau masalah teknis seperti kualitas pekerjaan, itu ada standar tersendiri. Tanggung jawab pengawasan ada pada konsultan pengawas dan pengawas PU. Ini harus diperhatikan,” ujarnya.
Gung De mempertanyakan apakah komponen keselamatan kerja yang telah dimasukkan dalam spesifikasi teknis kontrak benar-benar diterapkan di lapangan. Sebab, setiap proyek konstruksi semestinya memiliki perencanaan metode kerja, kantor lapangan atau direksi keet, pengamanan lokasi, serta rekayasa lalu lintas yang telah diperhitungkan dalam anggaran.
Ia menyebut, pelaksanaan K3 tidak cukup hanya tercantum dalam dokumen kontrak, tetapi harus terlihat nyata melalui rambu peringatan, petugas pengatur lalu lintas atau flagman, lampu, bendera, dan sistem pengamanan pekerjaan.
“Setiap proyek itu dalam spesifikasi teknis harus ada metode kerja, standar keselamatan, rekayasa lalu lintas, termasuk fasilitas lapangan. Semua itu ada nilai anggarannya dan menggunakan uang rakyat. Pertanyaannya, sudahkah standar K3 yang ada dalam kontrak benar-benar dilaksanakan?” katanya.
Gung De bahkan menduga tidak dilaksanakannya sejumlah komponen pengamanan di lapangan berpotensi berkaitan dengan anggaran yang tidak terealisasi sesuai peruntukannya. Namun, ia menegaskan dugaan tersebut perlu diperiksa lebih lanjut oleh pihak berwenang.
“Kalau barangnya tidak ada di lapangan, dugaan saya ada anggaran yang tidak keluar sehingga menjadi keuntungan kontraktor. Tetapi ke mana anggaran itu dibawa, kita tidak tahu. Itu harus diperiksa,” ungkapnya.
Ia mencontohkan pengalamannya saat terlibat sebagai pelaksana lapangan proyek Denpasar Sewerage Development Project (DSDP). Pada proyek tersebut, pengamanan dilakukan secara bertahap agar masyarakat memiliki waktu mengantisipasi lokasi pekerjaan.
Rambu pemberitahuan dipasang sejak sekitar 200 meter sebelum titik proyek, dilanjutkan dengan petunjuk dan lampu peringatan pada jarak sekitar 100 meter, serta pengamanan tambahan mendekati lokasi pekerjaan.
Dengan pola tersebut, pengguna jalan tidak langsung berhadapan dengan lubang atau area konstruksi. Rekayasa lalu lintas juga dapat dilakukan dengan mengatur titik yang ditutup, dibuka, maupun dialihkan sehingga pergerakan masyarakat tetap berlangsung.
Gung De menilai rekayasa lalu lintas menjadi aspek penting karena proyek heritage berlangsung di kawasan pusat perdagangan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Bank, pasar, pertokoan, serta tempat ibadah harus tetap dapat diakses selama pekerjaan berlangsung.
Ia mengingatkan, proyek yang diperkirakan berlangsung hampir enam bulan berpotensi memberikan tekanan ekonomi terhadap UMKM di sepanjang kawasan tersebut. Pelaku usaha tetap harus membayar listrik, sewa tempat, dan gaji karyawan meskipun jumlah pelanggan menurun akibat terganggunya akses.
“Bayangkan enam bulan mereka harus membayar listrik, sewa toko, dan pegawai, tetapi pembeli tidak datang. Berapa kerugian yang dialami UMKM? Itu harus diperhitungkan,” katanya.
Gung De mengungkapkan, saat menangani proyek DSDP, waktu pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan jam operasional toko. Persiapan dilakukan menjelang toko tutup, sementara sebelum aktivitas perdagangan dimulai pada pagi hari, lubang pekerjaan ditutup menggunakan papan yang memenuhi persyaratan kekuatan teknis dan keselamatan.
Dengan metode tersebut, toko tetap dapat beroperasi meskipun pekerjaan konstruksi berlangsung di sekitarnya.
“Ketika toko akan buka pukul 08.00, lubang sudah kami tutup menggunakan papan yang aman dan kuat secara teknis. Sehingga toko tetap hidup saat jam operasional. Memang pelanggan bisa berkurang, tetapi jangan sampai pelaku usaha tidak mampu menutupi biaya operasional, membayar karyawan, dan listrik,” jelasnya.
Gung De meminta dinas terkait, termasuk Wali Kota Denpasar, memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan proyek heritage tersebut. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari hasil akhir penataan kawasan, tetapi juga dari kemampuan menjaga keselamatan masyarakat, kelancaran aktivitas ekonomi, serta kualitas pekerjaan sesuai kontrak.
Berikut data pokok dan aspek pengawasan proyek heritage pusat Kota Denpasar yang menjadi sorotan ARUN Bali.
| Aspek | Data/Keterangan |
|---|---|
| Lokasi | Kawasan heritage pusat Kota Denpasar |
| Pagu anggaran | Rp83 miliar |
| Nilai pekerjaan | Hampir Rp79 miliar |
| Durasi proyek | Diperkirakan hampir enam bulan |
| Keselamatan | Lubang pekerjaan belum dilengkapi rambu dan penutup memadai pada titik yang disorot |
| Pengamanan | Rambu peringatan, lampu, bendera, flagman, dan pengaturan akses |
| Kualitas pekerjaan | Sorotan terhadap nat paving, permukaan tidak rata, dan potongan tidak simetris |
| Pengawasan | Konsultan pengawas dan pengawas teknis Dinas PU |
| Dampak ekonomi | Potensi penurunan pelanggan dan tekanan biaya operasional UMKM |
| Target keselamatan | Zero accident atau nihil kecelakaan |
Gung De menegaskan, proyek pembangunan di kawasan padat masyarakat harus menjadikan keselamatan manusia sebagai prioritas utama. Rekayasa lalu lintas yang matang, pengamanan lokasi, serta pengaturan waktu pekerjaan menjadi langkah penting agar masyarakat tetap aman dan UMKM tidak kehilangan kemampuan bertahan selama proyek berlangsung. tim/jet




















