JeettNews, Denpasar | Wacana pelaksanaan Hari Suci Nyepi bertepatan dengan Tilem Kasanga resmi gugur. Pasamuhan Madya Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali secara tegas memutuskan bahwa pelaksanaan Tawur tetap dilaksanakan pada Tilem Kasanga dan Hari Suci Nyepi dilaksanakan keesokan harinya, sebagaimana tradisi dan ketentuan sastra yang selama ini berlaku di Bali.
Keputusan tersebut diambil dalam Pasamuhan Madya PHDI Bali yang digelar di Denpasar, Jumat (9/1/2026), dan diikuti PHDI Provinsi serta PHDI Kabupaten/Kota se-Bali, sulinggih Paruman Pandita, Paruman Walaka, organisasi kemasyarakatan Hindu, pasemetonan, hingga lembaga dan yayasan bernafaskan Hindu. Forum ini digelar untuk menjawab kegelisahan umat Hindu menyusul berkembangnya wacana di ruang publik terkait rencana penggeseran pelaksanaan Tawur dan Nyepi.
Dalam pemandangan umum pasamuhan, seluruh PHDI Kabupaten/Kota se-Bali secara bulat menyatakan sikap menolak penggeseran hari suci. Tawur Kasanga dipastikan tetap dilaksanakan pada Tilem Kasanga, 18 Maret 2026, sementara Panyepian dilaksanakan pada 19 Maret 2026. Sikap yang sama juga ditegaskan oleh berbagai organisasi dan pasemetonan, antara lain Paiketan Krama Bali, Pinandita Sanggraha Nusantara, KMHDI Bali, Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi Pusat, Pesemetonan Arya Kanuruhan, Peradah Bali, dan Pandu Nusa.
Sebelum pasamuhan digelar, PHDI Bali lebih dahulu mengadakan seminar yang secara khusus membahas Tegak Tawur dan Nyepi. Seminar ini menghadirkan narasumber Sugi Lanus, Dr. Made Gami Sandi Untara, dan Made Suacana, serta menerima pandangan tertulis dari Ida Pedanda Putra Batuaji (Sabha Wiku Kabupaten Klungkung) dan AAGN Ari Dwipayana dari Yayasan Puri Kauhan Ubud. Seminar tersebut juga dihadiri Anggota DPR RI Dr. I Wayan Sudirta, SH, MH, Anggota DPD RI Arya Weda Karna, serta Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Dr. I Gusti Made Sunarta, S.Ag., M.Ag.
Para narasumber memaparkan berbagai rujukan sastra, lontar, tradisi lokal, hingga awig-awig desa adat yang secara konsisten menempatkan pelaksanaan Tawur pada Tilem Kasanga. Mereka menegaskan tidak ditemukan dasar sastra yang menyatakan Nyepi dilaksanakan pada hari Tilem Kasanga.
Sugi Lanus dalam pemaparannya menyebutkan bahwa mayoritas sastra Hindu Bali, termasuk Babad Pasek, Babad Bandesa Mas, lontar Indik Tawur ring Besakih, serta Awig-awig Desa Adat Besakih, dengan jelas mengatur Tawur dilaksanakan pada Tilem Kasanga dan Panyepian sehari setelahnya. Dari hasil penelusuran lebih dari seribu awig-awig desa adat di Bali, sekitar 300 desa adat secara eksplisit mencantumkan pelaksanaan Tawur pada Tilem Kasanga.
Ia juga mengungkapkan bahwa Nyepi memang pernah tercatat jatuh pada Tilem Kasanga dalam kalender tertentu, salah satunya Kalender Bambang Gede Rawi tahun 1973. Namun, praktik tersebut bersifat terbatas dan tidak menjadi arus utama dalam tradisi keagamaan Hindu di Bali. Menurutnya, jika penggeseran dipaksakan, maka akan berdampak luas karena memerlukan amandemen ratusan awig-awig desa adat, yang berpotensi menimbulkan kebingungan dan kegaduhan di tingkat umat.
Sekretaris PHDI Bali, Putu Wirata Dwikora, menegaskan bahwa Pasamuhan Madya digelar sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan PHDI untuk memberikan kepastian kepada umat Hindu. Meski sebelumnya PHDI Kabupaten/Kota se-Bali dan PHDI Pusat telah menyampaikan sikap serupa, PHDI Bali memandang perlu mengukuhkan keputusan tersebut melalui forum resmi yang demokratis dan terbuka.
Dengan keputusan ini, PHDI Bali menegaskan bahwa pelaksanaan Tawur Kasanga dan Nyepi Tahun Saka 1948 atau 2026 Masehi tetap mengacu pada ketentuan sastra dan tradisi yang telah berlangsung lama. Tawur dipastikan dilaksanakan pada 18 Maret 2026 dan Panyepian pada 19 Maret 2026, sekaligus menutup polemik penggeseran hari suci yang sempat berkembang di ruang publik. aka/jet
