JeettNews, Badung | Persoalan sepeda motor berknalpot brong yang mengganggu kenyamanan kawasan pariwisata Bali tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian. Perusahaan penyedia layanan transportasi daring seperti Gojek dan Grab juga diminta ikut bertanggung jawab dengan melakukan pengawasan serta pemeriksaan terhadap kendaraan yang digunakan para mitra pengemudinya.
Desakan tersebut disampaikan kalangan pengusaha di kawasan Pererenan dan Canggu. Mereka menilai perusahaan aplikator tidak seharusnya membiarkan pengemudi menggunakan sepeda motor dengan knalpot tidak standar yang menimbulkan kebisingan dan mengganggu kenyamanan masyarakat maupun wisatawan.
Menurut pengusaha tersebut, pengawasan terhadap kendaraan mitra pengemudi semestinya menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan. Apalagi, sepeda motor merupakan sarana utama yang digunakan para driver untuk menjalankan aktivitas pelayanan kepada masyarakat.
“Perusahaan aplikator harusnya ikut menindak drivernya. Jangan dibiarkan begitu saja. Kendaraannya juga harus diinspeksi keselamatannya, termasuk knalpotnya. Jangan sampai mereka menggunakan motor dengan knalpot brong seenaknya,” tegasnya.
Ia menilai, selama ini pengawasan terhadap kendaraan pengemudi transportasi daring masih perlu diperkuat. Perusahaan tidak cukup hanya merekrut mitra pengemudi dan menyediakan aplikasi, tetapi juga harus memastikan kendaraan yang digunakan memenuhi standar keselamatan dan tidak mengganggu ketertiban umum.
Menurutnya, persoalan motor brong bukan semata-mata persoalan selera atau modifikasi kendaraan. Kebisingan yang ditimbulkan dapat mengganggu aktivitas masyarakat, wisatawan yang sedang beristirahat, hingga kenyamanan lingkungan usaha di kawasan pariwisata.
“Kalau perusahaan besar seperti Gojek dan Grab tidak ikut peduli, siapa yang akan mengawasi? Jangan sampai masyarakat dan pengusaha yang harus terus-menerus menghadapi dampaknya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perlunya penegakan aturan yang konsisten oleh kepolisian. Penertiban tidak boleh hanya menyasar sepeda motor, tetapi juga kendaraan lain yang menghasilkan suara bising, termasuk mobil dan truk dengan kondisi knalpot atau sistem pembuangan suara yang tidak sesuai ketentuan.
Menurutnya, kendaraan besar yang melintas di kawasan wisata juga terkadang menimbulkan kebisingan. Karena itu, penindakan harus dilakukan berdasarkan pelanggaran, tanpa membedakan jenis kendaraan maupun siapa pemiliknya.
“Mobil kena tilang, truk juga harus diperiksa kalau suaranya mengganggu. Jangan hanya motor yang ditindak. Semua kendaraan yang melanggar harus mendapatkan perlakuan yang sama,” katanya.
Ia berharap kepolisian lebih aktif melakukan pemeriksaan di lapangan, termasuk menelusuri bengkel-bengkel yang memasang atau memodifikasi knalpot tidak sesuai standar. Penindakan diharapkan tidak hanya dilakukan ketika ada razia, tetapi menjadi pengawasan berkelanjutan.
Bagi kalangan pengusaha pariwisata, menjaga ketenangan lingkungan merupakan bagian penting dalam mempertahankan citra Bali sebagai destinasi wisata. Karena itu, seluruh pihak, termasuk perusahaan aplikator, pemilik kendaraan, bengkel, pemerintah, dan kepolisian, perlu mengambil peran.
“Kalau kita ingin menjaga Bali sebagai daerah pariwisata, jangan sampai kebisingan seperti ini justru dibiarkan. Semua harus ikut bertanggung jawab,” pungkasnya. tim/jet




















