JeettNews, Denpasar | Gerakan kebangkitan sopir lokal Bali melalui Tri Hita Trans meledak jadi perbincangan panas. Setelah deklarasi besar di Canggu dan agenda Road To Launch di Kedas Cafe, Badung, Kamis (26/2/2026), dukungan mengalir deras. Namun di saat bersamaan, kritik tajam dan perdebatan soal tarif, regulasi, hingga nasib taksi online ikut membanjiri ruang digital.
Di berbagai platform media sosial, unggahan terkait deklarasi sopir lokal bersama Tri Hita Trans mencatat ratusan respons. Salah satu unggahan bahkan menembus lebih dari 192 komentar dan 621 tanda suka. Angka itu menjadi indikator bahwa isu transportasi berbasis desa adat bukan lagi isu pinggiran, melainkan sudah menyentuh kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat luas.
Komentar warganet mencerminkan spektrum pandangan yang tajam. Ada yang menyambut optimistis. “Mantap jika semua desa adat di Bali seperti ini, astungkara sopir lokal akan membaik,” tulis seorang pengguna. Dukungan ini memperlihatkan harapan agar desa adat tidak lagi hanya menjadi penonton dalam perputaran ekonomi pariwisata.
Namun suara kritis juga tak kalah lantang. Sejumlah warganet menekankan agar tarif tetap rasional dan kompetitif dengan layanan taksi online. “Asal harganya masuk akal dan tidak jauh beda dengan taksi online, pasti banyak yang mau,” tulis akun lain, mengingatkan pengalaman kurang menyenangkan terkait tarif yang dianggap terlalu tinggi di masa lalu. Pesan ini jelas: kebangkitan harus dibarengi profesionalisme.
Perdebatan bahkan merambah pada wacana pembatasan operasional taksi online di kawasan tertentu seperti Canggu. Ada yang mendukung pembatasan demi mengurai kemacetan dan melindungi sopir lokal, namun ada pula yang mengingatkan pentingnya menjaga kenyamanan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Tarik-menarik kepentingan ini memperlihatkan kompleksitas tata kelola transportasi Bali yang selama ini kerap memicu gesekan horizontal.
Founder PT Sentrik Persada Nusantara sekaligus inisiator Tri Hita Trans, I Made Sudiana, menegaskan bahwa perbedaan pandangan adalah bagian dari proses perubahan. Menurutnya, selama ini desa adat kurang mendapat ruang dalam ekosistem ekonomi transportasi. Tri Hita Trans dihadirkan sebagai solusi jangka panjang berbasis sistem, bukan sekadar respons sesaat atas konflik di lapangan.
Ia mengakui perjalanan mewujudkan konsep ini tidak mudah. Perdebatan terjadi di berbagai lini, termasuk dengan pihak pemerintahan dan perbankan, sebelum akhirnya menemukan titik temu. Dukungan Gubernur Bali Wayan Koster menjadi momentum penting karena dinilai sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang mendorong kemandirian ekonomi berbasis adat dan budaya.
Skema yang ditawarkan Tri Hita Trans menempatkan BUPDA sebagai pengelola transaksi di wilayah desa adat. Setiap pesanan yang masuk akan tercatat dan dikelola melalui sistem desa, sehingga perputaran uang diharapkan tetap berada di lingkungan lokal. Model ini diyakini mampu memperkuat kas desa sekaligus meminimalkan konflik kepentingan.
Kolaborasi strategis juga dibangun dengan Bank BPD Bali melalui skema Kredit Usaha Rakyat khusus sopir transportasi. Untuk plafon tertentu, pembiayaan dapat diakses tanpa jaminan tambahan selain BPKB kendaraan. Di sisi lain, manajemen memperkenalkan program Tri Hita Super Deal berupa subsidi unit kendaraan hingga puluhan juta rupiah, bebas biaya administrasi, gratis servis dua tahun, bonus smartphone operasional, seragam resmi, dan perlindungan asuransi.
Langkah tersebut dinilai sebagai upaya serius meningkatkan kualitas armada dan standar layanan. Integrasi kawasan strategis seperti bandara, pelabuhan, dan titik-titik spiritual desa adat kini menjadi fokus berikutnya.
Gelombang dukungan yang membeludak menunjukkan ada dahaga perubahan di tubuh sopir lokal Bali. Namun riuh kritik menjadi pengingat bahwa kebangkitan tidak cukup dengan euforia. Transparansi tarif, profesionalisme layanan, serta regulasi yang adil akan menjadi ujian sesungguhnya. Jika mampu menjawab tantangan itu, Tri Hita Trans bukan hanya gerakan, melainkan babak baru dalam sejarah transportasi berbasis desa adat di Bali. aka/jet
