JeettNews, Denpasar | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat untuk meningkatkan gizi pelajar dan menggerakkan ekonomi rakyat, justru memicu tanda tanya besar di Kota Denpasar. Sejumlah warga mengaku belum menerima manfaat program tersebut, sementara di lapangan beberapa titik distribusi terlihat sepi tanpa aktivitas berarti. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik: apakah distribusi MBG di Denpasar memang belum berjalan optimal?
Politisi sekaligus praktisi sosial dan lingkungan, Agung Gede Agung Aryawan, ST., menegaskan bahwa fenomena ini tidak boleh dianggap enteng. Menurutnya, program sebesar MBG yang menyerap anggaran negara begitu besar seharusnya memiliki dampak nyata dan mudah dirasakan oleh masyarakat, terutama di kota pusat aktivitas seperti Denpasar.
“Kalau program ini benar-benar sudah berjalan baik, seharusnya masyarakat sudah merasakan. Faktanya, banyak yang mengaku belum dapat. Ini harus dijelaskan secara terbuka,” ujar Sekretaris LSM ARUN Provinsi Bali ini, di Denpasar, pada Jumat (14/11/2025).
Agung Aryawan mengungkapkan dirinya menerima banyak keluhan dari warga. Mulai dari informasi jadwal yang tidak jelas, kebingungan terkait titik distribusi, hingga sejumlah pelajar yang merasa tidak terdata. Bahkan ada warga yang mengaku belum mengetahui mekanisme pengambilan MBG sama sekali.
“Yang muncul sekarang bukan antusiasme, tapi kebingungan. Program sosial tidak boleh membuat rakyat bingung. Sosialisasi harus jelas, datanya harus akurat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah lokasi distribusi yang tampak sepi. Menurutnya, situasi ini bukan sinyal positif, melainkan indikator bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik.
“Sepi bukan berarti sukses. Bisa jadi masyarakat tidak tahu, tidak dapat akses, atau tidak terdata. Ini yang harus dibuka secara transparan,” jelasnya.
Agung menekankan perlunya validasi data penerima secara menyeluruh, agar distribusi berjalan merata dan tidak muncul kesenjangan antarwilayah. Ia meminta pemerintah memperkuat komunikasi publik dan memastikan pengawasan program berjalan ketat.
“Denpasar itu barometer Bali. Kalau di pusat saja banyak yang belum dapat, bagaimana daerah pinggiran? Program nasional seperti MBG harus hadir nyata, bukan sekadar wacana,” tambahnya.
Lebih jauh, Agung Aryawan juga mendesak DPR dan DPD RI untuk ikut bersuara lantang memperjuangkan hak anak-anak sekolah di Bali agar pelaksanaan MBG dapat berjalan maksimal di seluruh wilayah. Ia menegaskan bahwa anggaran besar negara untuk MBG bukan hanya penting bagi gizi pelajar, tetapi juga bagi perputaran ekonomi masyarakat Bali.
“Para DPR dan DPD RI mesti bicara dan memperjuangkan hak anak-anak sekolah Bali. Jangan hanya tampil berkokok di kandang sendiri lalu selfie di Lift Kelingking. Tugas wakil rakyat itu berjuang di Senayan, bukan sekadar pamer foto,” kritiknya.
Agung berharap evaluasi menyeluruh segera dilakukan agar program MBG benar-benar hadir untuk semua pelajar, bukan hanya sebagian kecil penerima. “Masyarakat butuh kepastian, bukan janji ‘nanti’. Kalau memang MBG untuk rakyat, maka rakyat harus benar-benar menerimanya,” tutupnya. ama/ksm
