JeettNews, Badung | Rencana penutupan sementara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung kembali memicu kegelisahan serius di Bali. Forum Swakelola Sampah Bali (FSSB) menilai kebijakan tersebut diambil secara tergesa-gesa, tanpa solusi konkret, dan berpotensi menimbulkan krisis sampah berskala besar yang dampaknya menjalar hingga sektor pariwisata. Atas kondisi itu, FSSB menyatakan siap menggelar aksi damai demonstrasi besar-besaran guna menekan pemerintah pusat agar membatalkan rencana penutupan TPA Suwung sebelum solusi pengelolaan sampah benar-benar siap.
Penasehat FSSB, Made Sudarsana yang dikenal luas dengan sebutan Pak Penting, menegaskan bahwa rencana aksi damai tersebut bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan atau menjelekkan pejabat di Bali. Menurutnya, aksi turun ke jalan merupakan bentuk tekanan politik dan sosial agar suara masyarakat serta para pelaku pengelolaan sampah di Bali didengar oleh pemerintah pusat.
“Kami demo ingin menekan pusat agar tidak menutup sementara TPA Suwung. Ini bukan semata-mata untuk menjelekkan pejabat di Bali, tetapi menuntut agar masyarakat dan pelaku sampah didengar. TPA Suwung sudah dipakai puluhan tahun, kok mendadak ingin ditutup sementara, padahal belum ada solusi. Kalau solusinya sudah ada, hari ini pun ditutup tidak ada masalah,” tegas Made Sudarsana di Sekretariat KPU Bali, pada Minggu (21/12/2025).
Ia menilai kebijakan penutupan TPA Suwung berpotensi menimbulkan persoalan yang jauh lebih besar karena hingga kini belum ada sistem pengganti yang mampu menampung dan mengolah volume sampah harian Badung dan Denpasar yang mencapai 1.000 hingga 1.500 ton per hari. Dalam kondisi tersebut, fasilitas pengolahan yang ada dinilai belum berjalan optimal.
“Kita ini tidak mungkin menawarkan solusi kalau tidak pernah diajak rembuk. Kenapa pelaku sampah di Bali tidak diajak duduk bersama? TPST, TPS3R, termasuk teknologi tebo modern, belum bisa maksimal mengatasi persoalan ini. Penutupan TPA Suwung justru akan memperparah keadaan,” ujarnya.
Menurut Sudarsana, sejumlah TPST yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi alternatif, seperti TPST Kesiman, Padang Sambian, hingga fasilitas di Jimbaran, faktanya belum mampu beroperasi secara maksimal. Keterbatasan kapasitas, teknologi, hingga manajemen menjadi persoalan yang belum terselesaikan, sementara volume sampah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas pariwisata.
Atas dasar itu, FSSB memastikan aksi demonstrasi akan digelar dalam waktu dekat. Sekitar 500 truk sampah yang sudah terisi direncanakan akan diturunkan sebagai simbol nyata krisis yang akan terjadi jika penutupan TPA Suwung tetap dipaksakan. Surat izin aksi disebut telah diajukan ke Polda Bali, dan paling lambat demonstrasi akan dilaksanakan pada Rabu, 23 Desember 2025.
“Kami akan rapat dengan semua pelaku sampah di Bali. Kalau tidak ada perubahan kebijakan, kami siap turun demo. Ini bentuk tekanan agar pemerintah pusat membatalkan penutupan TPA Suwung sampai solusi pembuangan dan pengolahan sampah benar-benar bisa mengatasi persoalan yang ada,” kata Ketua Forum Peduli Umat itu.
Rencana aksi tersebut akan dipusatkan di dua titik strategis, yakni di depan Kantor Gubernur Bali dan halaman Kantor DPRD Bali. FSSB berharap pemerintah daerah turut menyuarakan keresahan masyarakat Bali kepada pemerintah pusat, agar kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya bersifat normatif, tetapi realistis dan kontekstual dengan kondisi lapangan.
Lebih jauh, Sudarsana mengingatkan bahwa krisis sampah akibat penutupan TPA Suwung berpotensi memberikan pukulan telak bagi pariwisata Bali. Sampah yang menumpuk di jalan, bau menyengat, serta pemandangan kumuh dinilai akan merusak citra Bali sebagai destinasi wisata dunia.
“Imbasnya ke pariwisata pasti sangat serius. Kunjungan bisa turun total. Kalau sampah menumpuk di jalan, baunya menyengat, itu pemandangan yang tidak sedap. Pariwisata bisa sepi,” ujarnya.
FSSB menegaskan, pengelolaan sampah di Bali membutuhkan pendekatan kolaboratif, melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku sampah, serta masyarakat. Tanpa dialog dan solusi yang matang, penutupan TPA Suwung justru dikhawatirkan menjadi pemicu krisis lingkungan, sosial, dan ekonomi di Pulau Dewata. aka/ker
