Penulis: JeettNews

  • BRI Region 17 Denpasar Berbagi Kebahagiaan Ramadhan, 100 Anak Yatim Terima Santunan dan Kado Lebaran

    BRI Region 17 Denpasar Berbagi Kebahagiaan Ramadhan, 100 Anak Yatim Terima Santunan dan Kado Lebaran

    JeettNews, Denpasar | Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa di Kantor BRI Region 17 Denpasar pada Jumat (6/3/2026). Dalam rangka memaknai bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, BRI Region 17 Denpasar menggelar kegiatan buka puasa bersama sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim melalui program bertema “Ramadhan Bahagia Untuk Semua”.

    Kegiatan sosial tersebut menjadi momentum bagi BRI untuk meneguhkan komitmennya dalam berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan perhatian dan dukungan di bulan suci yang penuh berkah ini.

    Pada kegiatan tersebut, BRI Region 17 Denpasar menyalurkan santunan kepada 100 orang anak yatim. Tidak hanya santunan, anak-anak tersebut juga menerima 100 paket kado Lebaran sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.

    Kehadiran anak-anak yatim dalam kegiatan tersebut menghadirkan suasana haru sekaligus kebahagiaan. Mereka tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari doa bersama hingga berbuka puasa bersama para karyawan BRI.

    Selain memberikan santunan kepada anak yatim, BRI Region 17 Denpasar juga menyalurkan 50 paket parcel Hari Raya kepada 50 pekerja dasar BRI se-Kota Denpasar. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para pekerja dasar yang selama ini turut mendukung kelancaran operasional layanan perbankan kepada masyarakat.

    Para pekerja dasar tersebut memiliki peran penting dalam memastikan operasional BRI berjalan dengan baik setiap hari. Melalui pemberian parcel Hari Raya, BRI ingin menyampaikan penghargaan atas kontribusi mereka yang seringkali bekerja di balik layar.

    Kegiatan sosial ini terlaksana melalui sinergi antara BRI Region 17 Denpasar dengan YBM BRILiaN, serta dukungan dari anak perusahaan BRI. Adapun santunan yang diberikan kepada anak yatim bersumber dari dana zakat yang dikelola oleh YBM BRILiaN.

    Regional CEO BRI Region 17 Denpasar Hery Noercahya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen BRI untuk terus menghadirkan nilai kebermanfaatan bagi masyarakat, khususnya pada momentum bulan suci Ramadhan.

    Menurutnya, Ramadhan merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat kepedulian sosial serta berbagi kebahagiaan dengan sesama.

    “Melalui momentum Ramadhan ini, BRI ingin berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim serta memberikan apresiasi kepada para pekerja dasar yang telah berkontribusi dalam mendukung operasional BRI. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat sekaligus mempererat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat,” ujar Hery.

    Ia menambahkan bahwa berbagai kegiatan sosial yang dijalankan oleh BRI merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial sekaligus memperkuat peran BRI dalam mendukung pembangunan sosial.

    BRI, kata dia, tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan yang memberikan layanan perbankan kepada masyarakat, tetapi juga hadir sebagai institusi yang peduli terhadap peningkatan kesejahteraan sosial.

    Melalui berbagai program sosial yang dijalankan, BRI terus berupaya memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta memperkuat peran perusahaan dalam mendukung pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Kolaborasi dengan YBM BRILiaN juga menjadi bagian penting dalam upaya memperluas dampak program sosial yang dijalankan oleh BRI. Melalui lembaga tersebut, dana zakat yang dihimpun dari pekerja BRI dapat dikelola secara profesional dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Penyaluran dana zakat ini tidak hanya difokuskan pada santunan sosial, tetapi juga mencakup berbagai program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat.

    Dengan pengelolaan yang terstruktur dan berkelanjutan, program zakat melalui YBM BRILiaN diharapkan mampu memberikan dampak sosial yang lebih luas bagi masyarakat.

    Sementara itu, Pendamping dari Yayasan Cinta Negeri Peduli Sesama, Purwanti, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas perhatian yang diberikan BRI kepada anak-anak yatim yang berada dalam pendampingan yayasan tersebut.

    Ia mengatakan bantuan yang diberikan tidak hanya bernilai materi, tetapi juga memberikan semangat dan kebahagiaan bagi anak-anak yang menerimanya.

    “Kami sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada BRI atas perhatian dan kepeduliannya kepada anak-anak di yayasan kami. Bantuan santunan dan kado lebaran yang diberikan tentu sangat berarti bagi mereka, terutama dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri yang penuh kebahagiaan,” ujar Purwanti.

    Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak seperti BRI memberikan harapan dan motivasi bagi anak-anak yatim untuk terus melangkah maju dan meraih masa depan yang lebih baik.

    Ia berharap kepedulian sosial seperti ini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak anak-anak yang merasakan manfaatnya.

    “Melalui dukungan seperti ini, anak-anak yatim dan piatu yang kami dampingi dapat merasakan kasih sayang dan perhatian dari banyak pihak. Kami berharap bantuan ini tidak hanya memberikan kebahagiaan saat ini, tetapi juga dapat menjadi motivasi bagi anak-anak untuk terus semangat belajar dan meraih cita-cita mereka,” tutup Purwanti.

    Kegiatan buka puasa bersama ini sekaligus menjadi momentum silaturahmi antara jajaran manajemen BRI, karyawan, serta para penerima manfaat dari program sosial yang diselenggarakan.

    Melalui kegiatan tersebut, BRI Region 17 Denpasar berharap nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, dan solidaritas sosial dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, sejalan dengan semangat Ramadhan yang mengajarkan pentingnya berbagi kepada sesama. aka/jet

  • Trihita Trans Buka Jalan Krama Bali Jadi Tuan Rumah di Tanah Sendiri, Ribuan Driver Lokal Siap Bangkit

    Trihita Trans Buka Jalan Krama Bali Jadi Tuan Rumah di Tanah Sendiri, Ribuan Driver Lokal Siap Bangkit

    JeettNews, Denpasar | Di tengah derasnya arus digitalisasi ekonomi yang semakin menguat di Bali, sebuah gerakan baru mulai menggema dari akar masyarakat lokal. Bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi sebuah ikhtiar besar untuk mengembalikan posisi krama Bali sebagai tuan rumah di tanahnya sendiri. Melalui platform transportasi berbasis aplikasi bernama Trihita Trans, peluang kebangkitan ekonomi masyarakat lokal kini dibuka lebar.

    Dengan slogan “Driver Bali Bangkit Bersama Trihita”, layanan transportasi berbasis aplikasi ini secara resmi membuka pendaftaran bagi pengemudi baru di seluruh Bali. Program ini bukan sekadar membuka lapangan kerja, tetapi menjadi langkah strategis membangun kedaulatan ekonomi digital berbasis budaya Bali melalui konsep Aplikasi Duwen Iraga—aplikasi yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat Bali sendiri.

    Kehadiran Trihita Trans lahir dari kegelisahan panjang tentang posisi masyarakat Bali dalam ekosistem ekonomi digital yang berkembang pesat di Pulau Dewata. Selama bertahun-tahun, ribuan pengemudi Bali menjadi bagian dari sistem transportasi online global. Namun, kepemilikan dan kendali ekonomi dari platform tersebut sebagian besar berada di luar Bali. Realitas ini memunculkan kesadaran baru bahwa Bali membutuhkan sistem transportasi digital yang dibangun dari nilai, kekuatan sosial, dan kepentingan masyarakat lokal.

    Ketua Umum Yayasan Trihita Bali Dwipa, I Ketut Widiana Karya, SE., MBA., menegaskan bahwa Trihita Trans bukan sekadar platform transportasi digital, melainkan gerakan ekonomi berbasis budaya yang bertujuan memperkuat kedaulatan ekonomi krama Bali. “Trihita bukan hanya aplikasi transportasi. Ini adalah gerakan kebangkitan ekonomi krama Bali. Kita ingin masyarakat Bali tidak hanya menjadi pekerja dalam sistem milik orang lain, tetapi menjadi pemilik ekosistem ekonomi digitalnya sendiri,” ujar Widiana Karya saat dihubungi awak media, Jumat (6/3/2026).

    Ia menjelaskan bahwa konsep Trihita Trans berangkat dari filosofi besar masyarakat Bali, yakni Tri Hita Karana—ajaran yang menekankan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan lingkungan.nFilosofi ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk sistem ekonomi modern berbasis teknologi digital.

    Trihita Trans mencoba menghadirkan keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan pelestarian nilai budaya lokal. Sistem transportasi digital ini tidak hanya dibangun untuk mengejar keuntungan ekonomi semata, tetapi juga menjaga keberlanjutan identitas budaya Bali di tengah perkembangan zaman. Salah satu kekuatan utama dalam pengembangan Trihita Trans adalah keterlibatan desa adat sebagai pilar sosial masyarakat Bali.

    Berbeda dengan platform transportasi digital pada umumnya, Trihita Trans sejak awal membangun komunikasi dan penjajakan kerja sama dengan berbagai desa adat di Bali. Langkah ini dilakukan melalui audiensi dan komunikasi langsung dengan para pemimpin desa adat, khususnya di wilayah yang memiliki aktivitas pariwisata tinggi. Dalam tahap awal pengembangan, Trihita Trans telah menjajaki kerja sama dengan puluhan desa adat di Bali.

    Beberapa desa adat yang telah masuk dalam proses komunikasi awal antara lain Desa Adat Tanah Lot, Beraban, Nyanyi, Cemagi, Seseh, Pererenan, Canggu, Berawa, Tandeg, Padonan, Seminyak, Legian, Kuta, Tuban, Kelan, Bualu, Kampial, Kedonganan, Jimbaran, Kutuh, Pecatu, Unggasan, Tengkulung, Peminge, Tanjung Benoa, Serangan, Intaran, Sanur, hingga Kesiman. Dari sejumlah desa adat tersebut, beberapa di antaranya bahkan telah melakukan audiensi resmi dengan tim Trihita Trans. Di antaranya Desa Adat Beraban, Desa Adat Canggu, Desa Adat Tanjung Benoa, serta Desa Adat Serangan.

    Sementara Desa Adat Jimbaran dan Desa Adat Pecatu telah menerima surat resmi terkait penjajakan kerja sama pengembangan ekosistem transportasi digital berbasis krama Bali. Menurut Widiana Karya, pendekatan berbasis desa adat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem transportasi digital yang berkeadilan bagi masyarakat lokal. “Desa adat adalah jantung kehidupan masyarakat Bali. Kalau kita ingin membangun sistem ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, maka desa adat harus menjadi bagian dari sistem tersebut,” ujarnya.

    Melalui konsep ini, desa adat tidak hanya menjadi penonton perkembangan ekonomi digital, tetapi menjadi mitra strategis dalam pengelolaan ekosistem transportasi berbasis aplikasi. Dalam skema yang sedang dikembangkan, desa adat dapat terlibat melalui Badan Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) maupun koperasi desa. Dengan model ini, manfaat ekonomi dari aktivitas transportasi digital tidak hanya dinikmati oleh pengemudi secara individu, tetapi juga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan desa adat.

    Konsep ini dinilai sebagai model baru pengelolaan transportasi digital di Bali yang lebih inklusif dan berbasis komunitas. Widiana Karya menegaskan bahwa Bali memiliki kekuatan sosial yang sangat besar melalui sistem desa adat. Jika kekuatan sosial ini dipadukan dengan teknologi digital, maka Bali memiliki peluang besar membangun ekosistem ekonomi yang kuat dan mandiri. “Bali punya kekuatan sosial yang luar biasa. Desa adat itu fondasi masyarakat kita. Kalau desa adat bersatu dengan teknologi digital, maka kita bisa membangun sistem ekonomi yang sangat kuat,” katanya.

    Dalam sistem Trihita Trans, pengemudi yang bergabung tidak hanya dipandang sebagai driver transportasi. Mereka juga diharapkan menjadi duta budaya Bali bagi wisatawan yang datang ke Pulau Dewata. Hal ini dinilai penting karena pengemudi transportasi sering kali menjadi orang pertama yang berinteraksi dengan wisatawan ketika mereka tiba di Bali. Kesan pertama yang diberikan oleh pengemudi dapat mempengaruhi pengalaman wisatawan selama berada di Bali. Karena itu, Trihita Trans menempatkan standar pelayanan yang tidak hanya profesional, tetapi juga berbasis nilai budaya Bali.

    “Kita ingin driver Bali bukan sekadar pengemudi. Mereka adalah duta budaya yang memperkenalkan keramahan dan nilai-nilai Bali kepada setiap tamu yang datang,” kata Widiana Karya. Sebagai bagian dari upaya menjaga standar pelayanan tersebut, Trihita Trans menetapkan sejumlah kriteria bagi calon driver yang ingin bergabung. Salah satu syarat utama adalah calon driver harus merupakan krama Bali yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP Bali. Selain itu, calon driver juga diharapkan memiliki kecintaan terhadap adat dan budaya Bali.

    Program ini membuka peluang bagi masyarakat dengan rentang usia yang cukup luas, yakni antara 20 hingga 60 tahun. Dari sisi legalitas berkendara, calon driver diwajibkan memiliki SIM A atau SIM B yang masih aktif. Menurut Widiana Karya, standar ini penting untuk memastikan keamanan dan profesionalisme layanan kepada penumpang. Namun Trihita Trans juga memahami bahwa tidak semua masyarakat memiliki kemampuan finansial untuk langsung memiliki kendaraan atau menjalankan operasional transportasi.

    Karena itu, Trihita Trans juga membuka akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema ini bertujuan membantu masyarakat memperoleh kendaraan atau modal operasional dengan persyaratan yang relatif ringan. Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan KUR antara lain KTP suami dan istri, Kartu Keluarga (KK), NPWP, serta Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki kendaraan tetap memiliki peluang untuk bergabung sebagai driver Trihita Trans.

    “Kalau kita ingin krama Bali benar-benar bangkit secara ekonomi, maka akses terhadap modal harus dibuka. Jangan sampai peluang hanya dinikmati oleh mereka yang sudah punya kendaraan,” ujar Widiana Karya. Ia juga menegaskan bahwa Bali memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dari sektor pariwisata. Setiap tahun jutaan wisatawan datang ke Pulau Dewata. Kebutuhan transportasi wisatawan tentu sangat tinggi.

    Jika peluang ekonomi ini dapat dikelola oleh masyarakat lokal melalui sistem transportasi digital yang mereka miliki sendiri, maka dampak ekonominya akan sangat signifikan bagi kesejahteraan krama Bali. Trihita Trans diharapkan menjadi salah satu langkah awal menuju arah tersebut. Ke depan, platform ini tidak hanya menyediakan layanan transportasi reguler, tetapi juga berbagai layanan transportasi wisata. Mulai dari layanan antar-jemput bandara, perjalanan wisata, hingga layanan transportasi untuk kegiatan budaya dan event pariwisata.

    Dengan model tersebut, driver tidak hanya memperoleh penghasilan dari perjalanan harian, tetapi juga dari layanan wisata yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Widiana Karya menegaskan bahwa Trihita Trans akan terus melakukan pengembangan teknologi aplikasi agar mampu bersaing dengan platform transportasi digital yang sudah lebih dulu hadir. Namun yang paling penting, menurutnya, adalah membangun kesadaran kolektif masyarakat Bali bahwa mereka memiliki kekuatan untuk membangun sistem ekonomi sendiri. “Trihita adalah aplikasi duwen iraga. Ini milik kita bersama. Kalau krama Bali bersatu, kita bisa membangun sistem ekonomi yang kuat untuk masa depan Bali,” katanya.

    Ia pun mengajak masyarakat Bali yang memenuhi kriteria untuk segera bergabung sebagai driver Trihita Trans. Pendaftaran dapat dilakukan melalui kontak resmi yang tertera pada brosur Trihita Trans. Selain itu, bagi desa adat yang telah memiliki Badan Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) atau koperasi desa, proses pendaftaran driver juga dapat dilakukan melalui desa adat masing-masing. Melalui mekanisme ini, keterlibatan desa adat dalam sistem transportasi digital diharapkan semakin kuat.

    Dengan langkah ini, Trihita Trans berharap dapat membuka babak baru dalam pengelolaan transportasi digital di Bali. Bukan sekadar layanan angkutan, tetapi gerakan kebangkitan ekonomi berbasis budaya yang menempatkan krama Bali sebagai aktor utama. Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi yang semakin kuat, Bali kembali diingatkan bahwa kemajuan tidak harus mengorbankan jati diri. Justru dari jati diri itulah kekuatan Bali dapat lahir. Dan melalui Trihita Trans, sebuah pesan kuat mulai digaungkan: krama Bali tidak boleh hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Sudah waktunya bangkit, mengambil peran, dan berdiri tegak sebagai tuan rumah di pulau yang diwariskan oleh leluhur. aka/wid/jet

  • “Sing Main-Main”, Trihita Trans Buka Pendaftaran Mitra Driver, Caranya Mudah dan Terintegrasi Desa Adat di Bali

    “Sing Main-Main”, Trihita Trans Buka Pendaftaran Mitra Driver, Caranya Mudah dan Terintegrasi Desa Adat di Bali

    JeettNews, Denpasar | Kesempatan emas bagi krama Bali untuk menjadi bagian dari ekosistem transportasi digital kini terbuka semakin lebar. Trihita Trans, layanan angkutan online berbasis desa adat yang dikembangkan PT Sentrik Persada Nusantara, resmi membuka pendaftaran mitra driver bagi masyarakat Bali. Program ini tidak sekadar menghadirkan platform transportasi modern, tetapi juga membawa misi besar: membangkitkan kemandirian ekonomi krama Bali di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.

    Berbeda dengan sistem transportasi online pada umumnya, Trihita Trans dibangun dengan konsep yang sangat khas Bali. Sistem ini mengintegrasikan teknologi digital dengan kekuatan kelembagaan desa adat, sehingga manfaat ekonomi dari aktivitas transportasi tidak hanya dinikmati oleh perusahaan penyedia aplikasi, tetapi juga oleh masyarakat lokal dan desa adat.

    General Manager PT Sentrik Persada Nusantara, Kadek Pande Yulia Sanjaya, menegaskan bahwa kehadiran Trihita Trans bukan sekadar menghadirkan alternatif layanan transportasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kedaulatan ekonomi masyarakat Bali di era digital.

    Menurutnya, selama ini perkembangan platform digital memang menciptakan banyak peluang kerja baru, namun tidak sedikit pula manfaat ekonominya justru mengalir keluar daerah. Karena itu, Trihita Trans hadir dengan pendekatan yang berbeda, yakni menjadikan masyarakat Bali sebagai aktor utama dalam ekosistem transportasi digital.

    “Trihita Trans ini bukan sekadar aplikasi transportasi. Ini adalah sistem yang kami bangun agar krama Bali bisa menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri dalam ekonomi digital,” ujar Pande Yulia Sanjaya.

    Ia menegaskan bahwa Trihita Trans dikembangkan dengan filosofi Tri Hita Karana, yakni menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, serta manusia dengan alam. Filosofi ini menjadi dasar dalam membangun sistem transportasi yang tidak hanya modern, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai budaya Bali.

    Melalui pendekatan tersebut, Trihita Trans berupaya menghadirkan model transportasi digital yang lebih berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat lokal.

    Dalam sistem yang dibangun, desa adat menjadi salah satu pilar utama dalam pengelolaan mitra driver. Desa adat yang telah memiliki badan usaha milik desa adat (BUPDA) atau koperasi dapat menjadi lembaga yang mengoordinasikan pendaftaran serta pembinaan driver di wilayah masing-masing.

    Dengan model ini, desa adat tidak hanya berfungsi sebagai lembaga budaya, tetapi juga sebagai pusat penggerak ekonomi masyarakat.

    Pande Yulia Sanjaya menjelaskan bahwa program kemitraan driver ini terbuka bagi masyarakat Bali yang ingin bekerja di sektor transportasi digital. Proses pendaftaran dirancang sederhana agar mudah diakses oleh masyarakat.

    Calon mitra driver dapat langsung mendaftar melalui desa adat masing-masing, khususnya bagi desa adat yang telah memiliki BUPDA atau koperasi yang bekerja sama dengan sistem Trihita Trans.

    Langkah pertama yang harus dilakukan calon driver adalah mendatangi pengurus desa adat atau pengelola BUPDA maupun koperasi desa adat yang telah menjadi mitra program Trihita Trans.

    Di tempat tersebut, calon driver akan mendapatkan penjelasan lengkap mengenai sistem kerja platform, mekanisme operasional aplikasi, serta pembagian pendapatan dalam sistem kemitraan ini.

    Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, calon driver dapat mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh pengurus desa adat atau pengelola koperasi.

    Selain mengisi formulir, calon driver juga diwajibkan melengkapi sejumlah dokumen administrasi sebagai syarat untuk bergabung. Beberapa syarat utama yang harus dipenuhi antara lain merupakan krama Bali yang mencintai adat dan budaya Bali.

    Selain itu, calon driver wajib memiliki KTP Bali sebagai bukti identitas dan domisili. Persyaratan berikutnya adalah memiliki Surat Izin Mengemudi yang masih berlaku. Bagi calon driver mobil diwajibkan memiliki SIM A, sedangkan bagi calon driver sepeda motor harus memiliki SIM C.

    Trihita Trans juga menetapkan batas usia bagi calon mitra driver, yakni antara 20 hingga 60 tahun. Rentang usia ini dianggap sebagai usia produktif yang masih mampu menjalankan aktivitas transportasi dengan baik.

    Setelah dokumen diserahkan, pengurus desa adat atau pengelola koperasi akan melakukan proses verifikasi terhadap data calon driver. Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa calon driver benar-benar memenuhi persyaratan serta merupakan bagian dari komunitas desa adat.

    Jika seluruh dokumen dinyatakan lengkap, calon driver akan mendapatkan akses untuk mengunduh aplikasi yang digunakan dalam sistem Trihita Trans. Aplikasi tersebut bernama Duwen Iraga, sebuah platform digital yang menjadi pusat operasional layanan transportasi Trihita Trans.

    Melalui aplikasi ini, driver dapat menerima pesanan transportasi, melihat lokasi penumpang, menentukan rute perjalanan, serta mencatat seluruh aktivitas layanan secara digital.

    Sementara bagi pengguna layanan, aplikasi Duwen Iraga memungkinkan masyarakat memesan transportasi dengan mudah melalui telepon genggam. Dengan sistem ini, penumpang dapat terhubung langsung dengan driver yang berada di lokasi terdekat sehingga layanan transportasi menjadi lebih cepat dan efisien.

    Sebelum mulai beroperasi, mitra driver yang telah lolos proses verifikasi juga akan mengikuti pelatihan singkat mengenai penggunaan aplikasi serta standar pelayanan kepada penumpang.

    Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa seluruh driver yang bergabung mampu memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas. Selain itu, driver juga diberikan pemahaman mengenai etika pelayanan yang mencerminkan karakter masyarakat Bali yang ramah, santun, dan menghormati budaya lokal.

    Trihita Trans ingin memastikan bahwa setiap driver tidak hanya menjadi pengemudi transportasi, tetapi juga menjadi duta keramahan Bali di ruang publik. Dengan demikian, layanan transportasi yang diberikan tidak hanya mengedepankan kecepatan dan efisiensi, tetapi juga memberikan pengalaman yang nyaman bagi penumpang.

    Pande Yulia Sanjaya menegaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan kesejahteraan driver sekaligus memperkuat ekonomi desa adat.

    Dalam sistem yang dibangun, sebagian dari aktivitas ekonomi yang terjadi melalui platform Trihita Trans akan memberikan kontribusi kepada desa adat melalui BUPDA atau koperasi desa adat. Kontribusi tersebut dapat digunakan untuk berbagai kegiatan sosial, adat, maupun pengembangan ekonomi masyarakat di desa adat.

    Dengan model ini, desa adat tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan ekonomi digital, tetapi justru menjadi aktor utama dalam pengelolaannya. Konsep ini juga diharapkan mampu menciptakan ekosistem transportasi digital yang lebih berkelanjutan di Bali.

    Menurut Pande Yulia Sanjaya, Bali membutuhkan model ekonomi digital yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperkuat struktur sosial masyarakat. Karena itu, Trihita Trans berupaya membangun sistem transportasi yang tidak hanya modern, tetapi juga berakar pada nilai-nilai budaya Bali.

    Selain membuka peluang kerja bagi masyarakat Bali, Trihita Trans juga diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi sektor pariwisata. Transportasi yang tertib, ramah, dan berbasis budaya lokal diyakini akan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali.

    Dalam jangka panjang, program ini juga diharapkan mampu menciptakan ekosistem transportasi yang lebih tertata dan berkelanjutan. PT Sentrik Persada Nusantara sendiri menargetkan agar jaringan Trihita Trans dapat berkembang di berbagai wilayah Bali dengan melibatkan semakin banyak desa adat.

    Desa adat yang belum memiliki BUPDA atau koperasi juga didorong untuk membentuk lembaga ekonomi desa agar dapat ikut bergabung dalam ekosistem transportasi digital ini. Dengan semakin luasnya jaringan desa adat yang terlibat, Trihita Trans diharapkan dapat menjadi model transportasi digital berbasis kearifan lokal yang pertama di Indonesia.

    Pande Yulia Sanjaya juga mengajak krama Bali untuk memanfaatkan peluang ini sebagai bagian dari kebangkitan ekonomi masyarakat lokal di era digital. “Sing main-main. Ini peluang nyata bagi krama Bali untuk ikut menjadi bagian dari ekonomi digital sekaligus memperkuat desa adat,” tegasnya. Melalui semangat kebersamaan dan dukungan masyarakat Bali, Trihita Trans diharapkan dapat menjadi simbol kebangkitan driver lokal dalam menghadapi persaingan di era transportasi digital. hit/aka/jet

  • Cabe Tembus Rp105 Ribu Per Kg, Adi Wiryatama Turun Langsung Sidak Pasar Kediri dan Gudang Bulog

    Cabe Tembus Rp105 Ribu Per Kg, Adi Wiryatama Turun Langsung Sidak Pasar Kediri dan Gudang Bulog

    Tabanan, PancarPOS | Lonjakan harga cabai keriting hingga menembus Rp105 ribu per kilogram menjadi sorotan dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Nyoman Adi Wiryatama, ke Pasar Tradisional Kediri dan Gudang Bulog Kediri, Kabupaten Tabanan, Rabu, 4 Maret 2026.

    Sidak tersebut dilakukan di sela masa reses Adi Wiryatama sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Bali. Dalam kegiatan itu, mantan Bupati Tabanan dua periode yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Bali tersebut turun langsung memantau kondisi harga serta ketersediaan bahan pokok masyarakat menjelang dua momentum besar keagamaan, yakni Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idulfitri.

    Kunjungan tersebut turut didampingi Kepala Perum Bulog Provinsi Bali, jajaran Satgas Pangan Polda Bali, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan.

    Sejak tiba di Pasar Kediri, Adi Wiryatama langsung berkeliling menyusuri lapak-lapak pedagang sembako, sayuran, dan kebutuhan pokok lainnya. Ia menyempatkan diri berdialog langsung dengan pedagang serta pembeli untuk mengetahui secara nyata perkembangan harga di pasar tradisional tersebut.

    Dalam dialog dengan pedagang, diketahui bahwa sebagian besar harga kebutuhan pokok masyarakat masih relatif stabil. Harga beras masih berada dalam kisaran normal dan tidak mengalami lonjakan berarti. Demikian pula harga minyak goreng yang masih tersedia dengan pasokan cukup serta harga yang relatif terkendali.

    Namun satu komoditas yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah cabai keriting. Sejumlah pedagang mengungkapkan bahwa dalam beberapa hari terakhir harga cabai keriting melonjak tajam hingga mencapai Rp105 ribu per kilogram.

    Kenaikan harga tersebut dipicu oleh berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi, sementara permintaan pasar meningkat menjelang hari raya. Adi Wiryatama mengaku cukup mencermati lonjakan harga cabai tersebut. Menurutnya, komoditas hortikultura seperti cabai memang kerap mengalami fluktuasi harga karena sangat dipengaruhi oleh kondisi produksi dan distribusi.

    Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap harus melakukan langkah antisipasi agar kenaikan harga tidak terus melambung. “Dari hasil pemantauan di Pasar Kediri, sebagian besar harga kebutuhan pokok masih stabil. Beras aman, minyak goreng juga stabil. Namun kita melihat cabai keriting mengalami lonjakan hingga sekitar Rp105 ribu per kilogram,” ujar Adi Wiryatama.

    Ia meminta instansi terkait untuk terus memantau perkembangan harga cabai di pasar tradisional. Menurutnya, apabila lonjakan harga terus berlanjut, pemerintah perlu menyiapkan langkah stabilisasi seperti penguatan distribusi maupun operasi pasar.

    Bagi Adi Wiryatama, sidak tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pengawasan DPR RI terhadap sektor pangan nasional. Sebagai anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian dan pangan, ia menilai penting untuk memastikan secara langsung kondisi di lapangan.

    Terlebih Bali akan menghadapi dua momentum hari raya besar yang biasanya memicu peningkatan konsumsi masyarakat. Karena itu, stabilitas harga dan ketersediaan stok pangan harus benar-benar terjaga. “Kita ingin memastikan masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan bahan pokok menjelang Hari Raya Nyepi dan Lebaran,” tegasnya.

    Setelah melakukan pemantauan di Pasar Kediri, rombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke Gudang Bulog Kediri di Kabupaten Tabanan. Di gudang tersebut, Adi Wiryatama meninjau langsung kondisi cadangan beras pemerintah yang disimpan oleh Perum Bulog.

    Ia juga menerima laporan dari kepala gudang terkait jumlah stok beras yang tersedia untuk wilayah Bali. Berdasarkan laporan tersebut, stok beras yang tersimpan di Gudang Bulog Kediri masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Nyepi dan Lebaran.

    Cadangan beras pemerintah yang tersedia dinilai cukup untuk menjaga stabilitas pasokan apabila terjadi lonjakan permintaan di pasar. Namun dalam peninjauan tersebut, Adi Wiryatama juga menemukan bahwa masih terdapat sejumlah stok beras yang berlabel luar negeri.

    Beberapa karung beras diketahui berasal dari negara Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Meski demikian, komposisi stok beras yang tersedia saat ini sudah didominasi oleh beras produksi dalam negeri. Berdasarkan laporan dari pihak Bulog, sekitar 70 persen stok beras yang tersedia merupakan hasil produksi dalam negeri, sedangkan sekitar 30 persen merupakan beras impor.

    Adi Wiryatama menilai kondisi tersebut masih dapat dipahami dalam konteks pengelolaan cadangan pangan nasional. Ia menjelaskan bahwa kebijakan impor beras biasanya dilakukan pemerintah sebagai langkah menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan stok nasional ketika produksi dalam negeri belum mencukupi.

    Namun ia menegaskan bahwa pemerintah tetap harus mengutamakan hasil produksi petani dalam negeri. Menurutnya, penguatan produksi pangan lokal menjadi kunci dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. “Kita masih melihat ada beras impor dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Tetapi komposisinya sekarang sudah didominasi beras dalam negeri sekitar 70 persen. Artinya produksi petani kita tetap menjadi prioritas,” jelasnya.

    Ia juga menekankan pentingnya penguatan sektor pertanian agar ketergantungan terhadap impor dapat terus dikurangi. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai kemandirian pangan apabila sektor pertanian dikelola secara optimal. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah serta tenaga kerja yang besar di sektor pertanian.

    Namun berbagai tantangan seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim, serta persoalan distribusi hasil panen masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Karena itu, Adi Wiryatama menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan terus mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan sektor pertanian dan pangan.

    Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bulog, serta aparat penegak hukum dapat terus diperkuat dalam menjaga stabilitas pangan. Bagi Adi Wiryatama, stabilitas pangan bukan hanya soal ketersediaan barang di pasar, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

    Ia berharap masyarakat Bali dapat menjalani Hari Raya Nyepi dan Idulfitri dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap kebutuhan pokok. “Yang terpenting masyarakat tetap bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga yang terjangkau dan stok yang tersedia,” ujarnya. aka/jet

  • Meledak! Sopir Lokal Bali Rebutan Ingin Gabung Tri Hita Trans, Transportasi Desa Adat Bangkit

    Meledak! Sopir Lokal Bali Rebutan Ingin Gabung Tri Hita Trans, Transportasi Desa Adat Bangkit

    JeettNews, Denpasar | Gerakan kebangkitan sopir lokal Bali melalui Tri Hita Trans meledak jadi perbincangan panas. Setelah deklarasi besar di Canggu dan agenda Road To Launch di Kedas Cafe, Badung, Kamis (26/2/2026), dukungan mengalir deras. Namun di saat bersamaan, kritik tajam dan perdebatan soal tarif, regulasi, hingga nasib taksi online ikut membanjiri ruang digital.

    Di berbagai platform media sosial, unggahan terkait deklarasi sopir lokal bersama Tri Hita Trans mencatat ratusan respons. Salah satu unggahan bahkan menembus lebih dari 192 komentar dan 621 tanda suka. Angka itu menjadi indikator bahwa isu transportasi berbasis desa adat bukan lagi isu pinggiran, melainkan sudah menyentuh kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat luas.

    Komentar warganet mencerminkan spektrum pandangan yang tajam. Ada yang menyambut optimistis. “Mantap jika semua desa adat di Bali seperti ini, astungkara sopir lokal akan membaik,” tulis seorang pengguna. Dukungan ini memperlihatkan harapan agar desa adat tidak lagi hanya menjadi penonton dalam perputaran ekonomi pariwisata.

    Ket foto: Tampilan aplikasi Tri Hita Trans pada layar ponsel pintar sebagai platform transportasi digital yang siap terintegrasi dengan desa adat se-Bali.

    Namun suara kritis juga tak kalah lantang. Sejumlah warganet menekankan agar tarif tetap rasional dan kompetitif dengan layanan taksi online. “Asal harganya masuk akal dan tidak jauh beda dengan taksi online, pasti banyak yang mau,” tulis akun lain, mengingatkan pengalaman kurang menyenangkan terkait tarif yang dianggap terlalu tinggi di masa lalu. Pesan ini jelas: kebangkitan harus dibarengi profesionalisme.

    Perdebatan bahkan merambah pada wacana pembatasan operasional taksi online di kawasan tertentu seperti Canggu. Ada yang mendukung pembatasan demi mengurai kemacetan dan melindungi sopir lokal, namun ada pula yang mengingatkan pentingnya menjaga kenyamanan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Tarik-menarik kepentingan ini memperlihatkan kompleksitas tata kelola transportasi Bali yang selama ini kerap memicu gesekan horizontal.

    Founder PT Sentrik Persada Nusantara sekaligus inisiator Tri Hita Trans, I Made Sudiana, menegaskan bahwa perbedaan pandangan adalah bagian dari proses perubahan. Menurutnya, selama ini desa adat kurang mendapat ruang dalam ekosistem ekonomi transportasi. Tri Hita Trans dihadirkan sebagai solusi jangka panjang berbasis sistem, bukan sekadar respons sesaat atas konflik di lapangan.

    Ia mengakui perjalanan mewujudkan konsep ini tidak mudah. Perdebatan terjadi di berbagai lini, termasuk dengan pihak pemerintahan dan perbankan, sebelum akhirnya menemukan titik temu. Dukungan Gubernur Bali Wayan Koster menjadi momentum penting karena dinilai sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang mendorong kemandirian ekonomi berbasis adat dan budaya.

    Skema yang ditawarkan Tri Hita Trans menempatkan BUPDA sebagai pengelola transaksi di wilayah desa adat. Setiap pesanan yang masuk akan tercatat dan dikelola melalui sistem desa, sehingga perputaran uang diharapkan tetap berada di lingkungan lokal. Model ini diyakini mampu memperkuat kas desa sekaligus meminimalkan konflik kepentingan.

    Kolaborasi strategis juga dibangun dengan Bank BPD Bali melalui skema Kredit Usaha Rakyat khusus sopir transportasi. Untuk plafon tertentu, pembiayaan dapat diakses tanpa jaminan tambahan selain BPKB kendaraan. Di sisi lain, manajemen memperkenalkan program Tri Hita Super Deal berupa subsidi unit kendaraan hingga puluhan juta rupiah, bebas biaya administrasi, gratis servis dua tahun, bonus smartphone operasional, seragam resmi, dan perlindungan asuransi.

    Ket foto: Road To Launch yang digelar di Badung, Kamis (26/2/2026).

    Langkah tersebut dinilai sebagai upaya serius meningkatkan kualitas armada dan standar layanan. Integrasi kawasan strategis seperti bandara, pelabuhan, dan titik-titik spiritual desa adat kini menjadi fokus berikutnya.

    Gelombang dukungan yang membeludak menunjukkan ada dahaga perubahan di tubuh sopir lokal Bali. Namun riuh kritik menjadi pengingat bahwa kebangkitan tidak cukup dengan euforia. Transparansi tarif, profesionalisme layanan, serta regulasi yang adil akan menjadi ujian sesungguhnya. Jika mampu menjawab tantangan itu, Tri Hita Trans bukan hanya gerakan, melainkan babak baru dalam sejarah transportasi berbasis desa adat di Bali. aka/jet

  • Aplikasi Tri Hita Trans Siap Tancap Gas Terintegrasi Desa Adat Se-Bali

    Aplikasi Tri Hita Trans Siap Tancap Gas Terintegrasi Desa Adat Se-Bali

    JeettNews, Badung | Aplikasi Tri Hita Trans menegaskan kesiapan penuh memasuki arena transportasi digital Bali dengan konsep terintegrasi desa adat se-Bali serta penguatan ekonomi sopir lokal. Dalam kegiatan Road To Launch yang digelar di Badung, Kamis (26/2/2026), manajemen menyatakan bahwa platform ini tidak sekadar menghadirkan layanan berbasis aplikasi, tetapi membangun ekosistem transportasi yang berpijak pada regulasi, koperasi, dan nilai budaya Bali.

    Sekretaris Koperasi Jasa Pusat Transportasi Trihita Dewata Lestari, I Nyoman Suarsadana, menegaskan bahwa kesiapan tersebut mencakup dua aspek utama: sistem teknologi yang stabil dan struktur kemitraan yang sah secara hukum. Ia memastikan operasional Tri Hita Trans berjalan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

    Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa perusahaan aplikasi bukanlah penyedia kendaraan secara langsung, melainkan wajib bermitra dengan badan hukum angkutan seperti koperasi atau perusahaan resmi. Karena itu, Tri Hita Trans menggandeng koperasi sebagai tulang punggung penyediaan armada dan pengemudi.

    “Kami memastikan Tri Hita Trans bekerja sama dengan pengusaha angkutan dan koperasi untuk menyiapkan driver yang kompeten. Ini bukan sekadar bisnis, tetapi gerakan bersama untuk memperkuat ekonomi masyarakat,” ujar Suarsadana.

    Ket foto: Road To Launch yang digelar di Badung, Kamis (26/2/2026).

    Ia menjelaskan, integrasi desa adat se-Bali yang diusung bukan dalam bentuk penguasaan struktur adat, melainkan koordinasi sosial. Desa adat dipandang sebagai entitas penting dalam menjaga harmoni dan stabilitas sosial Bali. Karena itu, kehadiran transportasi digital harus selaras dengan tatanan lokal, bukan menimbulkan gesekan.

     

    Dalam aspek teknologi, manajemen mengakui perjalanan pengembangan aplikasi sempat menghadapi tantangan teknis. Integrasi sistem, sinkronisasi data, dan penyempurnaan antarmuka menjadi proses yang tidak singkat. Namun kini, sistem disebut telah stabil, responsif, dan siap digunakan secara luas.

    Tampilan aplikasi dibuat lebih sederhana dan ramah pengguna. Fitur pemesanan ringkas, tarif transparan, serta sistem pembayaran aman menjadi fokus utama. Dengan kesiapan tersebut, Tri Hita Trans optimistis mampu menjadi alternatif mobilitas harian masyarakat Bali.

    Namun manajemen menegaskan bahwa diferensiasi utama bukan sekadar fitur digital. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas. Program edukasi intensif bagi pengemudi difokuskan pada pembentukan karakter pelayanan.

    Nilai kejujuran, etika dan kesopanan melalui prinsip Sapa, Senyum, Salam, serta profesionalisme di titik strategis seperti bandara dan pelabuhan menjadi standar yang wajib dijalankan. Pengemudi didorong memahami bahwa mereka bukan sekadar operator kendaraan, tetapi representasi Bali.

    “Program ini bukan hanya soal teknologi, tetapi bagaimana teknologi hidup berdampingan dengan nilai budaya dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Suarsadana.

    Dukungan terhadap kehadiran Tri Hita Trans pun terus mengalir. Anggota DPRD Badung Fraksi Gerindra, I Made Wijaya, S.E., menilai platform berbasis nilai Tri Hita Karana ini berpotensi memperkuat posisi sopir lokal di tengah ketatnya persaingan industri transportasi digital.

    Pernyataan tersebut disampaikan politisi yang akrab disapa Yonda saat dihubungi melalui pesan singkat pada Sabtu (28/2/2026). Ia menegaskan bahwa perkembangan pariwisata Bali tidak boleh hanya menguntungkan pemilik modal besar, sementara masyarakat lokal tersisih di tanahnya sendiri.

    Menurutnya, kemajuan Bali selama ini bertumpu pada kearifan lokal, seni, dan budaya yang dijaga masyarakat adat. Karena itu, sektor penunjang pariwisata, termasuk transportasi wisata, harus menjadi ruang ekonomi yang adil bagi putra daerah.

    “Sopir Bali bukan sekadar pengantar tamu, mereka adalah duta budaya. Melalui implementasi Tri Hita Trans milik PT Sentrik Persada Nusantara, profesi sopir memiliki nilai lebih,” ujarnya.

    Yonda menyoroti kekhawatiran atas dominasi perusahaan bermodal besar dalam lini transportasi berbasis aplikasi. Jika ekosistem bisnis dikuasai investor luar daerah, warga Bali berisiko hanya menjadi pekerja dengan daya tawar rendah.

    “Bali berkembang karena tradisinya. Jika orang Bali kehilangan akses ekonominya karena tergeser kapitalis, maka siapa lagi yang akan punya waktu dan biaya untuk menjaga adat dan budaya itu?” tegasnya.

    Dalam pandangannya, pendekatan Tri Hita Trans menjadi diferensiasi penting karena tidak hanya mengejar pasar, tetapi membangun sistem berbasis nilai keseimbangan. Filosofi Tri Hita Karana diterjemahkan ke dalam tiga konsep utama bagi driver lokal.

    Pertama, Pawongan. Konsep ini menekankan penguatan persaudaraan antar-sopir agar tidak terjebak dalam persaingan tidak sehat. Solidaritas dianggap penting untuk menjaga stabilitas pendapatan.

    Kedua, Palemahan. Pengemudi didorong menjaga kebersihan dan kelestarian alam Bali. Kendaraan harus laik jalan dan perilaku berkendara santun karena mereka membawa citra Bali sebagai destinasi dunia.

    Ketiga, Parhyangan. Di tengah kesibukan melayani wisatawan, sopir tetap diingatkan menjalankan kewajiban adat dan agama. Aktivitas ekonomi tidak boleh memutus keterikatan pada tradisi dan spiritualitas.

    Bagi Yonda, tiga pilar ini menjadi fondasi agar transformasi digital tidak menggerus nilai lokal. Justru teknologi harus memperkuat kedaulatan ekonomi masyarakat.

    Ia juga mengingatkan bahwa sopir transportasi wisata adalah wajah pertama yang ditemui wisatawan. Mereka membentuk kesan awal tentang Bali. Jika profesi ini terpinggirkan, dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi citra budaya.

    Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah memberi ruang dan dukungan terhadap model kemitraan yang berpihak pada sopir lokal. Regulasi, pengawasan, dan fasilitasi harus berjalan beriringan agar persaingan tetap sehat.

    “Putra Bali harus menjadi tuan rumah yang bermartabat di negerinya sendiri. Bukan hanya pekerja di tanah kelahirannya,” tandasnya.

    Dengan dukungan politik dari legislatif serta konsolidasi pengemudi melalui koperasi, Tri Hita Trans kini berada dalam sorotan sebagai alternatif model transportasi digital yang terintegrasi desa adat se-Bali. Platform ini tidak hanya berbicara tentang aplikasi, tetapi tentang arah masa depan transportasi Bali: modern secara teknologi, kuat secara regulasi, dan berakar pada budaya.

    Apakah model ini mampu bertahan di tengah arus kapital besar, akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi dan dukungan kolektif masyarakat Bali. Namun satu hal telah ditegaskan: Tri Hita Trans siap tancap gas, menyatukan sistem digital dengan kekuatan lokal dalam satu gerakan transportasi yang lebih adil dan bermartabat. aka/jet

  • Pantai Kelan Dikepung Sampah, 250 Relawan Soul Action Sikat 945 Kg Limbah Hingga Tuntas ke TP3R

    Pantai Kelan Dikepung Sampah, 250 Relawan Soul Action Sikat 945 Kg Limbah Hingga Tuntas ke TP3R

    JeettNews, Badung | Minggu pagi, 1 Maret 2026, Pantai Kelan kembali memperlihatkan ironi yang sudah terlalu sering terjadi di pesisir Bali. Di satu sisi, langit cerah, debur ombak, dan siluet pesawat yang melintas rendah menghadirkan panorama eksotis. Di sisi lain, garis pantai dipenuhi plastik, serpihan kemasan, botol, potongan jaring sintetis, dan limbah rumah tangga yang tak jelas asal-usulnya. Sampah itu datang hampir setiap hari, dibawa arus laut yang tak pernah libur.

    Namun pagi itu berbeda. Lebih dari 250 relawan SOUL Community wilayah Bali bersama Yayasan Cahaya Cinta Kasih (YCCK), Desa Adat Kelan, dan Pokdarwis Kelan turun langsung dalam satu gerakan bertajuk Soul Action. Mereka tidak datang untuk sekadar berfoto dengan latar karung sampah. Mereka datang dengan sistem, dengan kesadaran, dan dengan komitmen keberlanjutan.

    Sejak pukul pagi, relawan sudah menyisir garis pantai. Mereka bergerak berkelompok, membawa kampil dan alat sederhana. Tidak ada panggung megah. Tidak ada seremoni panjang. Yang ada hanya kerja nyata. Sampah dipungut satu per satu, bukan hanya yang besar dan mencolok, tetapi juga serpihan kecil yang kerap luput dari perhatian.

    Pantai Kelan memang memiliki karakter unik. Arus laut di kawasan ini kerap membawa kiriman sampah dari berbagai titik. Plastik menjadi dominasi. Tanpa penanganan yang konsisten, sampah itu menumpuk, mengancam biota laut, dan merusak citra pariwisata Bali. Masalahnya bukan sehari dua hari. Ini siklus panjang yang terus berulang.

    Pembina YCCK, Pak Agung, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan respons emosional sesaat. Ia menegaskan gerakan ini lahir dari kesadaran komunitas.

    “Ini murni inisiatif komunitas. Kelan dipilih karena pantainya membutuhkan penanganan bersama yang tidak cukup kita kerjakan sekali saja. Seperti belajar spiritual, ini bukan proses instan. Yang lebih penting adalah kita bukan hanya memindahkan sampah, tetapi memutus mata rantai sampahnya,” ujarnya di sela kegiatan.

    Kalimat itu menjadi garis tegas yang membedakan Soul Action dengan kegiatan bersih pantai pada umumnya. Banyak aksi berhenti pada pengangkutan. Sampah dikumpulkan, lalu hilang dari pandangan. Setelah itu, selesai. Tidak ada jaminan ke mana akhirnya bermuara.

    Di Pantai Kelan, pendekatannya berbeda. Relawan tidak serta-merta memasukkan semua yang ditemukan ke dalam karung. Sampah organik seperti kayu, ranting, dan serabut kelapa dibiarkan tetap berada di kawasan pantai. Bagi mereka, itu bukan sampah. Itu bagian dari siklus alami ekosistem pesisir.

    Yang diangkat adalah sampah anorganik. Plastik, kemasan makanan, botol minuman, potongan styrofoam, hingga serpihan kecil yang sudah terfragmentasi. Proses ini membutuhkan ketelitian dan waktu lebih lama.

    Perwakilan SOUL Community Bali, Ibu Andri, menyebut metode ini sebagai bentuk “triase lingkungan”.

    “Membersihkan pantai bukan hanya soal estetika. Kita memilah mana yang menjadi nutrisi bagi bumi dan mana yang merusaknya. Pelayanan pada alam bukan sekadar memindahkan sampah, tapi mengembalikan ekosistem agar Pantai Kelan lebih sehat lagi,” tuturnya.

    Ia juga menyampaikan bahwa pelayanan terhadap alam merupakan bagian dari pembelajaran hidup yang dijalani komunitas. Bagi mereka, cinta bumi bukan slogan, melainkan praktik yang harus konsisten.

    Selama beberapa jam, pantai yang semula dipenuhi limbah perlahan berubah. Karung-karung terisi. Relawan, termasuk anak-anak, tampak fokus memilah. Kehadiran generasi muda menjadi sorotan tersendiri. Mereka tidak hanya ikut-ikutan. Mereka belajar membedakan organik dan anorganik. Mereka diajak memahami mengapa plastik berbahaya dan mengapa kayu di pantai bukan musuh.

    Bersih pantai pagi itu bukan sekadar kerja fisik, tetapi juga ruang edukasi.

    Setelah seluruh area yang disasar selesai dibersihkan, total terkumpul 63 kampil sampah anorganik. Angka yang mengejutkan: 945 kilogram. Hampir satu ton sampah yang sebelumnya tersebar di garis pantai.

    Namun kerja mereka tidak berhenti di situ. Perwakilan Soul Community Bali langsung membawa seluruh material anorganik tersebut ke TP3R Sadu Kencana untuk diproses lebih lanjut. Reduce, reuse, recycle. Bukan sekadar buang.

    Data penerimaan di TP3R mencatat seluruh 63 kampil dengan berat total 945 kilogram merupakan sampah anorganik murni yang telah dipilah teliti, hingga serpihan kecilnya. Ini memastikan bahwa material tersebut benar-benar masuk dalam sistem pengolahan, bukan kembali menjadi beban lingkungan.

    Pak Agung kembali menegaskan pentingnya tahap akhir ini.

    “Semua peserta sangat teliti memilah, tidak sekadar memindahkan sampah. Ini usaha nyata untuk melindungi ekosistem dan memastikan sampah organik bisa terurai alami. Berkelanjutan artinya sampai ke proses pengolahan sampah. Bukan kegiatan sekali jalan,” tegasnya.

    PLT Ketua Pokdarwis Kelan, Bapak Made Eling Payana, menyampaikan apresiasi atas inisiatif komunitas tersebut. Ia menyebut gerakan ini sebagai energi positif yang perlu disebarkan.

    “Kami atas nama Desa Kelan dan Pokdarwis mengajak bapak ibu menyebarkan kebaikan ini ke masyarakat lain. Habit mencintai alam dimulai dari diri sendiri dan keluarga, mulai dari memilah sampah rumah tangga. Terima kasih sudah melakukan pelayanan di desa kami,” ujarnya.

    Pernyataan itu menyentuh akar persoalan. Sampah pantai sejatinya adalah refleksi dari kebiasaan di darat. Jika rumah tangga tidak memilah, jika konsumsi plastik terus meningkat tanpa tanggung jawab, maka laut menjadi pelarian terakhir. Dan laut tidak pernah benar-benar menelan semuanya. Ia mengembalikannya.

    Pantai Kelan hanyalah satu titik. Tetapi ia simbol dari banyak pesisir lain di Bali yang menghadapi persoalan serupa. Gerakan seperti Soul Action menunjukkan bahwa perubahan tidak selalu harus menunggu kebijakan besar. Komunitas bisa memulai.

    Namun tentu saja, komunitas tidak bisa bekerja sendiri selamanya. Persoalan sampah membutuhkan sistem terintegrasi. Mulai dari pengurangan penggunaan plastik, edukasi berkelanjutan, hingga penguatan fasilitas pengolahan.

    Yayasan Cahaya Cinta Kasih sendiri berdiri sejak 2012, didirikan oleh Bunda Arsaningsih. Yayasan ini bergerak di bidang kemanusiaan dan pembentukan karakter berbasis cinta kasih melalui metode SOUL yang aplikatif dan mudah diterapkan. Soul Action menjadi salah satu program yang mendorong masyarakat terlibat dalam aksi sosial, termasuk aksi lingkungan seperti di Pantai Kelan.

    Program ini tidak hanya berhenti pada kegiatan bersih pantai. Ia mencakup bakti sosial, kampanye sosial, kegiatan relawan, hingga donor darah. Intinya, setiap individu diyakini memiliki potensi memberi dampak positif.

    Di Pantai Kelan, potensi itu terukur dalam angka: 945 kilogram. Tetapi nilai sesungguhnya bukan pada beratnya. Nilainya ada pada kesadaran kolektif yang terbangun.

    Aksi ini menjadi pengingat bahwa krisis sampah bukan isu abstrak. Ia nyata. Ia terlihat. Ia bisa ditimbang. Dan ia bisa dikurangi jika ada kemauan.

    Soul Action di Pantai Kelan bukan akhir cerita. Komunitas memastikan kegiatan serupa akan dilakukan secara rutin sebagai bagian dari komitmen jangka panjang. Mereka menyebutnya pelayanan cinta bumi.

    Karena pada akhirnya, mencintai bumi bukan pilihan sesaat. Ia bukan tren musiman. Ia adalah tanggung jawab yang harus dijaga, dirawat, dan diulang terus-menerus.

    Pantai Kelan pagi itu menjadi saksi bahwa ketika kesadaran bertemu aksi, hampir satu ton sampah bisa berubah dari ancaman menjadi material yang masuk sistem pengolahan.

    Pertanyaannya kini sederhana, tetapi mendesak: apakah gerakan ini akan berdiri sendiri, atau menjadi percikan yang menyalakan kesadaran lebih luas di Bali?

    Waktu yang akan menjawab. Tetapi setidaknya, pada 1 Maret 2026, 250 lebih relawan telah membuktikan bahwa perubahan tidak datang dari keluhan, melainkan dari tindakan. aka/jet

  • Catatan Tragedi Ketewel: Menggugat Nyali Dan Profesionalisme Polda Bali Dalam Menuntaskan Kejahatan Transnasional

    Catatan Tragedi Ketewel: Menggugat Nyali Dan Profesionalisme Polda Bali Dalam Menuntaskan Kejahatan Transnasional

    JeettNews, Jakarta | Kasus hilangnya seorang warga negara asing asal Ukraina yang berujung pada ditemukannya potongan jasad di kawasan Muara Sungai Wos Teben, Ketewel, bukanlah peristiwa kriminal biasa. Perkara ini menghadirkan duka kemanusiaan sekaligus memunculkan ancaman serius terhadap wibawa keamanan Bali sebagai destinasi dunia.

    Dengan adanya dugaan penculikan disertai tuntutan tebusan bernilai sangat besar, kasus ini menunjukkan indikasi kuat adanya kejahatan terorganisir yang bekerja secara sistematis. Nilai tebusan yang disebut mencapai jutaan dolar Amerika Serikat menandakan bahwa motif dan skala operasi tidak dapat dipandang sebagai tindak kriminal spontan.

    Supremasi dan kepastian penegakan hukum

    Dalam perspektif hukum nasional, dugaan pembunuhan yang dilakukan secara terencana dan disertai tindakan keji seperti mutilasi memenuhi unsur tindak pidana berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman pidana maksimal berupa penjara seumur hidup atau pidana mati mencerminkan betapa seriusnya negara memandang kejahatan terhadap nyawa manusia.

    Langkah awal aparat melalui identifikasi fisik dan uji forensik patut diapresiasi. Namun, pembuktian tidak boleh berhenti pada identifikasi korban. Aparat penegak hukum harus menelusuri jejak digital di balik komunikasi dan tuntutan tebusan tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan sistem transfer keuangan modern atau aset kripto. Penelusuran ini penting untuk mengungkap siapa aktor intelektual di balik pelaku lapangan.

    Dalam konteks ini, profesionalisme Polda Bali menjadi sorotan utama. Kecepatan, ketepatan, dan transparansi penanganan perkara akan menentukan sejauh mana kepercayaan publik dapat dipulihkan.

    Kewajiban negara dalam perspektif internasional

    Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Konsekuensinya, negara memiliki kewajiban menjamin hak hidup setiap orang yang berada dalam wilayah hukumnya, tanpa membedakan kewarganegaraan.

    Apabila kasus ini tidak dituntaskan secara profesional dan transparan, dampaknya tidak hanya dirasakan secara domestik, tetapi juga berpotensi memengaruhi persepsi internasional terhadap keamanan Indonesia, khususnya Bali. Reputasi global yang dibangun selama puluhan tahun dapat tergerus oleh satu kasus yang tidak tertangani dengan tegas.

    Bali sebagai destinasi dunia: antara surga dan ancaman

    Sebagai ikon pariwisata Indonesia, Bali memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Keamanan menjadi fondasi utama keberlangsungan sektor pariwisata. Tanpa rasa aman, kenyamanan wisatawan akan tergerus, dan dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor ini.

    Nilai-nilai kearifan lokal seperti Tat Twam Asi mengajarkan penghormatan terhadap sesama manusia. Kekerasan ekstrem yang terjadi dalam kasus ini bertentangan secara diametral dengan nilai luhur tersebut. Oleh karena itu, penuntasan perkara bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan Bali.

    Rekomendasi dan tuntutan

    Pertama, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa penyidikan tidak berhenti pada pelaku lapangan. Jika terdapat struktur sindikat, maka pengungkapan aktor intelektual menjadi prioritas utama.

    Kedua, pengawasan terhadap aktivitas ilegal lintas negara perlu diperkuat melalui sinergi antara kepolisian, imigrasi, dan lembaga terkait. Langkah ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan bagian dari upaya menjaga ketertiban hukum.

    Ketiga, transparansi informasi kepada publik harus dijaga. Penyampaian perkembangan penyidikan secara berkala penting untuk meredam spekulasi dan menjaga kepercayaan masyarakat.

    Tragedi Ketewel adalah ujian bagi keberanian dan profesionalisme aparat penegak hukum. Negara tidak boleh kalah oleh jaringan kejahatan terorganisir. Keadilan bagi korban harus ditegakkan secara tegas dan setimpal, demi menjaga martabat hukum dan memastikan Bali tetap menjadi destinasi yang aman, bermartabat, dan dihormati dunia. ***

    Oleh: Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH.
    (Wakil Ketua MKD/Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan)

  • Road To Launch Tri Hita Trans Diguyur Dukungan Desa Adat, Siap Guncang Dominasi Aplikasi Global

    Road To Launch Tri Hita Trans Diguyur Dukungan Desa Adat, Siap Guncang Dominasi Aplikasi Global

    JeettNews, Badung | Komitmen Tri Hita Trans dalam memajukan ekonomi desa adat di Bali bukan sekadar isapan jempol. Meski sempat diguyur hujan deras yang membasahi kawasan Kedas Cafe, Badung, semangat tim tidak surut sedikit pun untuk melaksanakan acara Road To Launch pada Kamis (26/2/2026). Justru di tengah rintik hujan itulah, tekad untuk melahirkan sebuah gerakan ekonomi berbasis adat terasa semakin menguat.

    Di hadapan para sopir transportasi lokal, perwakilan desa adat, akademisi, hingga unsur pemerintah, Tri Hita Trans memperkenalkan diri sebagai aplikasi transportasi digital pertama yang berbasis pada pemberdayaan Desa Adat melalui Badan Usaha Milik Desa Adat (BUPDA). Sebuah konsep yang bukan hanya menawarkan layanan antar-jemput, tetapi menawarkan reposisi peran desa adat dalam pusaran ekonomi digital Bali.

    Founder PT Sentrik Persada Nusantara sekaligus inisiator Tri Hita Trans, I Made Sudiana, mengungkapkan bahwa ide aplikasi ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap kondisi transportasi lokal yang kian tergerus oleh dominasi aplikasi global. Ia tidak menampik bahwa perjalanan menuju titik ini penuh tantangan, godaan, bahkan gesekan yang nyaris memanas.

    “Hingga sampai saat ini, Tri Hita Trans hadir tidak mudah. Banyak godaan, banyak perdebatan panjang. Untuk mendapatkan frekuensi yang sama dengan beberapa pihak, baik itu pemerintahan maupun perbankan, butuh kesabaran dan konsistensi,” ungkapnya tegas.

    Menurutnya, selama ini desa adat kerap menjadi penonton dalam proses ekonomi yang berlangsung di wilayahnya sendiri. Transportasi lokal terdesak, konflik horizontal muncul di lapangan, sementara perputaran uang justru lebih banyak mengalir keluar.

    “Selama ini desa adat hanya menjadi penonton dalam proses ekonomi. Transportasi lokal terdesak, dan muncul konflik horizontal di lapangan. Tri Hita Trans hadir sebagai solusi permanen, bukan sekadar ‘pemadam kebakaran’ untuk menyelesaikan masalah sesaat,” tegas Sudiana.

    Dengan moto pantang menyerah, perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil. Tri Hita Trans mendapat dukungan penuh dari Wayan Koster. Dukungan itu dinilai penting, sebab konsep aplikasi ini disebut selaras dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menekankan kemandirian ekonomi berbasis adat, budaya, dan kearifan lokal.

    Sudiana menambahkan, dukungan tidak hanya berhenti di tingkat provinsi. Respons positif juga datang dari desa-desa adat yang melihat platform ini sebagai peluang untuk memperkuat BUPDA sebagai motor ekonomi. Bahkan sektor perbankan pun ikut terlibat, termasuk Bank BPD Bali yang merancang skema pembiayaan khusus bagi para sopir transportasi di Bali.

    Dengan sistem aplikasi Tri Hita Trans, setiap pesanan transportasi yang masuk di wilayah desa adat akan dikelola langsung oleh BUPDA setempat. Artinya, ada kontrol lokal, ada transparansi, dan ada perputaran ekonomi yang kembali ke desa.

    “Kita mulai dari desa. Kita ingin masyarakat desa adat menjadi pemain utama, bukan lagi penonton di tanah sendiri,” ujarnya.

    Konsep ini bukan sekadar slogan. Setiap transaksi yang terjadi melalui aplikasi akan terintegrasi dengan sistem pengelolaan desa adat. Sebagian manfaat ekonomi akan menguatkan operasional BUPDA, sebagian lagi memperkuat kesejahteraan sopir lokal, dan pada akhirnya menopang kegiatan adat dan sosial di desa tersebut.

    Sementara itu, General Manager PT Sentrik Persada Nusantara, Pande Yuliasanjaya, memaparkan program unggulan bertajuk Tri Hita Super Deal. Program ini dirancang agar krama Bali bisa memiliki unit kendaraan operasional seperti MPV atau motor listrik khusus ojek online dengan skema subsidi dan cicilan ringan.

    Beberapa keuntungan yang ditawarkan dalam paket peluncuran ini antara lain subsidi unit hingga puluhan juta rupiah, bebas biaya administrasi, gratis servis selama dua tahun, bonus smartphone untuk operasional, seragam resmi, hingga perlindungan asuransi.

    “Kita tidak ingin driver hanya jadi mitra tanpa daya. Kita ingin mereka punya aset, punya kendaraan sendiri, dan punya masa depan yang lebih pasti,” jelas Pande.

    Sejatinya Tri Hita Trans tidak hanya menyasar transportasi umum di jalan raya. Integrasi juga dilakukan di kawasan-kawasan strategis seperti bandara, pelabuhan, dan kawasan spiritual milik desa adat. Fokus pengembangan tahap awal mencakup tiga basis utama: bandara, pelabuhan, dan kawasan pariwisata berbasis adat.

    Kehadiran platform digital baru ini mulai dirasakan manfaatnya secara nyata oleh para pengemudi di Bali, khususnya mereka yang beroperasi di sekitar Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Selain mengedepankan kolaborasi dengan desa adat, platform ini dinilai mampu meringankan beban finansial driver melalui akses perbankan yang lebih mudah.

    Salah satu terobosan besar adalah kolaborasi erat dengan Bank BPD Bali yang secara resmi mendukung ekosistem ini melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi sopir transportasi Bali. Menariknya, untuk plafon tertentu tidak diperlukan jaminan tambahan.

    “Untuk plafon tertentu, tidak perlu jaminan tambahan. Cukup BPKB mobil sudah bisa jalan,” jelas Pande.

    Skema ini dinilai revolusioner karena menyentuh persoalan klasik driver: keterbatasan akses permodalan. Banyak sopir yang sebenarnya produktif, namun terhambat riwayat administrasi dan ketakutan berhadapan dengan sistem perbankan.

    Hal tersebut dialami oleh Wayan Agus Prima Mahendra, sopir transportasi Koka yang kini bergabung dalam ekosistem Tri Hita Trans. Ia mengaku sangat mengapresiasi konsep aplikasi ini, terutama skema bagi hasil yang lebih adil.

    “Konsepnya bagus karena kita pakai kerja sama Desa Adat, yang mana di Bali sangat kuat. Selama ini kendala di bandara itu harga mobil mahal, sementara potongan aplikasi lain cukup besar. Kadang dapat sedikit, kadang tidak dapat sama sekali,” ujarnya saat diwawancarai, Kamis (26/2/2026).

    Menurut Agus, permasalahan utama driver bandara adalah tingginya biaya operasional yang tidak sebanding dengan pendapatan bersih akibat potongan aplikasi yang besar. Dengan Tri Hita Trans, ia berharap ada sistem yang lebih transparan dan konsisten.

    Dalam pengalamannya, Tri Hita Trans juga memfasilitasi pengajuan KUR dengan proses yang relatif cepat. Dokumen yang dibutuhkan hanya KTP dan Kartu Keluarga, dengan tenor cicilan hingga lima tahun, serta syarat utama memiliki riwayat kredit yang bersih.

    “Saya belum pernah berurusan dengan bank sebelumnya. Tapi karena dibantu prosesnya, akhirnya lolos KUR dengan bunga rendah. Sangat membantu untuk operasional harian,” tambahnya.

    Bagi Agus, kehadiran Tri Hita Trans bukan hanya soal aplikasi, tetapi soal rasa memiliki. Ia merasa lebih dihargai karena sistemnya melibatkan desa adat sebagai payung bersama.

    Di sisi lain, sektor transportasi lokal di Kabupaten Badung kini benar-benar mendapat angin segar. Anggota Komisi III DPRD Badung, I Made Suryananda Pramana, menyatakan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kehadiran aplikasi ini.

    Menurutnya, masyarakat lokal yang bergerak di industri transportasi sangat terdampak oleh gempuran aplikasi luar selama beberapa tahun terakhir. Banyak yang kehilangan pendapatan, bahkan terpaksa menjual aset karena tidak mampu bersaing.

    “Harapan kami dengan adanya Tri Hita ini, masyarakat lokal yang bergerak di industri transportasi bisa kembali menggeliat dan mendapatkan pendapatan seperti sediakala,” ujarnya.

    Suryananda menegaskan bahwa semangat utama dari gerakan ini adalah kembali ke ekonomi lokal, di mana keuntungan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh krama Bali. Ia menyoroti bahwa gagasan aplikasi transportasi bukan hal baru, namun banyak yang gagal di tengah jalan.

    Menurutnya, Tri Hita Trans memiliki pembeda yang jelas: pola kolaborasi multipihak. Model kerja sama ini melibatkan pihak swasta sebagai penyedia teknologi, koperasi sebagai wadah para driver, pemerintah sebagai support system, serta driver lokal sebagai pelaksana lapangan.

    “Inilah jembatan antara pihak swasta, koperasi, dan driver. Kalau sudah dibentuk dalam kolaborasi seperti ini, saya yakin dampaknya akan maksimal dan bisa berjalan, tidak seperti perencanaan sebelum-sebelumnya,” imbuhnya optimistis.

    Sebagai wakil rakyat, ia memastikan Pemerintah Kabupaten Badung siap mendukung agar program ini berjalan maksimal. Ia meminta seluruh stakeholder berkomitmen penuh demi kesejahteraan para sopir lokal yang tergabung dalam koperasi.

    Di tengah arus digitalisasi yang kerap menimbulkan gesekan sosial, Tri Hita Trans mencoba mengambil jalan berbeda: teknologi yang tunduk pada adat, bukan adat yang tunduk pada teknologi. Aplikasi ini ingin memastikan bahwa modernisasi tidak meminggirkan akar budaya.

    Konsep Tri Hita yang menjadi inspirasi namanya pun bukan tanpa makna. Ia merujuk pada harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Dalam konteks transportasi, harmoni itu diterjemahkan menjadi kolaborasi, keadilan, dan keberlanjutan.

    Tri Hita Trans sadar bahwa jalan ke depan tidak akan sepenuhnya mulus. Persaingan dengan raksasa global tetap ada. Namun mereka memilih bertarung dengan identitas, dengan basis komunitas, dan dengan dukungan adat yang kuat.

    Jika ekosistem ini konsisten dijalankan, bukan tidak mungkin Bali akan memiliki model transportasi digital yang khas, berdaulat, dan berkeadilan. Sebuah model yang tidak hanya mengejar rating dan algoritma, tetapi juga menjaga martabat budaya. “Artinya, ini benar-benar aplikasi dari Bali untuk masyarakat dan desa adat,” tutup Suryananda. aka/jet

  • Perda Lahan Produktif Disahkan, Akademisi Unud Dorong Implementasi Tegas dan Berpihak pada Petani

    Perda Lahan Produktif Disahkan, Akademisi Unud Dorong Implementasi Tegas dan Berpihak pada Petani

    JeettNews, Denpasar | Kebijakan tegas Gubernur Bali Wayan Koster memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan Secara Nomine pada Anggara Paing Bala, Selasa (24/2/2026), menjadi titik balik penting dalam perdebatan panjang soal masa depan lahan pertanian di Pulau Dewata. Di tengah laju pembangunan dan tekanan investasi yang kian masif, aturan ini hadir sebagai sinyal bahwa negara tidak boleh kalah oleh spekulasi tanah dan praktik pinjam nama yang selama ini menjadi pintu masuk penguasaan lahan secara terselubung.

    Respons terhadap kebijakan tersebut datang dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan praktisi pertanian. Ir. I Wayan Tika, MP., dosen Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana sekaligus praktisi pertanian asal Tabanan, saat dihubungi Kamis malam (26/2/2026), menyampaikan dukungan sekaligus catatan kritis. Baginya, Perda ini secara roh dan spirit sudah berada di jalur yang benar, namun implementasinya tidak boleh berhenti sebagai teks normatif tanpa daya paksa dan strategi teknis yang jelas.

    Ia mengawali pandangannya dengan menegaskan bahwa upaya menahan laju alih fungsi lahan, khususnya di kawasan Subak, memang sangat mendesak. Selama bertahun-tahun, Bali menghadapi tekanan konversi sawah menjadi perumahan, vila, restoran, hingga infrastruktur komersial. Sawah yang dulu membentang luas perlahan terfragmentasi. Dalam kondisi seperti itu, kebijakan pengendalian menjadi kebutuhan mendesak, bukan lagi pilihan.

    Menurutnya, sawah tidak boleh dilihat semata sebagai lahan produksi padi. Ia menyebut sawah sebagai sistem multifungsi yang menopang kehidupan Bali secara ekologis, sosial, dan kultural. Fungsi pertama tentu saja sebagai sumber pangan. Sejak dahulu, padi menjadi fondasi peradaban Bali. Beras bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan bagian dari ritual, tradisi, dan identitas kolektif masyarakat. Menghilangkan sawah berarti memutus mata rantai sejarah yang panjang.

    Namun fungsi kedua yang sering terabaikan adalah fungsi hidrologis. Wayan Tika memaparkan perhitungan kasarnya berdasarkan pengamatan dan kajian lapangan. Dalam situasi hujan deras seperti beberapa hari terakhir di Bali, satu hektare sawah mampu menampung sekitar 1.000 hingga 1.500 meter kubik air. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti bahwa sawah bekerja sebagai reservoir alami.

    Ia mencontohkan kondisi Denpasar yang dalam beberapa hari terakhir mengalami genangan di sejumlah titik. Menurutnya, jika lahan sawah terus menyusut, air hujan tidak lagi memiliki ruang untuk ditahan dan diserap. Air akan langsung mengalir deras ke kawasan hilir, meningkatkan risiko banjir. Sawah berfungsi memperlambat aliran permukaan, menahan air sementara, lalu melepaskannya secara bertahap. Mekanisme ini membantu menstabilkan sistem tata air alami.

    Lebih jauh, ia menekankan bahwa fungsi sawah tidak hanya terkait kuantitas air, tetapi juga kualitasnya. Ia berbagi pengalaman di kampung halamannya di Tabanan. Pernah suatu ketika, sebuah sumber air di hulu tertutup akibat proyek irigasi. Dampaknya, sumur-sumur warga di hilir ikut mengering. Peristiwa itu menjadi indikasi kuat bahwa sawah berperan dalam proses recharge atau pengisian kembali air tanah.

    Air yang masuk ke sawah mengalami proses filtrasi alami melalui tanah dan aktivitas biologis di dalamnya. Ketika air itu meresap ke bawah tanah dan muncul kembali di sumur-sumur warga, kualitasnya cenderung lebih baik. Dalam konteks ini, sawah bekerja seperti sistem penyaring raksasa yang meningkatkan mutu air sebelum dikonsumsi masyarakat. Jika sawah hilang, maka fungsi penyaring alami tersebut ikut lenyap.

    Selain air, fungsi konservasi tanah juga menjadi perhatian. Bali dikenal dengan lanskap terasering yang indah. Namun di balik keindahan itu terdapat sistem teknik tradisional yang cerdas. Terasering berfungsi menahan tanah agar tidak mudah tererosi. Tanpa sistem Subak dan pengelolaan lahan yang tepat, kawasan miring di Bali berpotensi mengalami longsor atau degradasi tanah yang serius.

    Wayan Tika bahkan mengaitkan sawah dengan filosofi tiga elemen penting dalam kosmologi Bali: tanah, air, dan udara. Tanah sebagai pertiwi, air sebagai sumber kehidupan, dan udara sebagai energi. Sawah menjadi titik temu ketiganya. Ia menyebut Subak sebagai “pabrik oksigen” sekaligus ruang interaksi ekologis yang kompleks. Sayangnya, menurutnya, selama ini sawah lebih sering dinilai dari sisi produksi beras semata.

    Ia menilai konsep pertanian berkelanjutan dalam Perda harus dimaknai secara komprehensif. Keberlanjutan tidak hanya berarti ketersediaan pangan, tetapi juga keberlanjutan fungsi ekologis dan sosial. Jika hanya berorientasi pada produksi, maka dimensi konservasi akan terabaikan.

    Meski demikian, ia tidak menutup mata terhadap tantangan besar di lapangan. Ia mengungkap perubahan drastis dalam struktur sosial petani di kampungnya. Pada tahun 1970-an, hampir seluruh warga adalah petani murni. Dua puluh lima tahun lalu, jumlah itu menyusut menjadi setengah. Kini, petani murni hampir tidak ada. Sebagian besar menjadi petani campuran atau beralih profesi ke sektor lain.

    Fenomena ini, menurutnya, bukan lagi soal stigma bahwa bertani itu kotor atau melelahkan. Generasi muda hari ini lebih rasional dalam menghitung peluang ekonomi. Mereka membandingkan pendapatan dari bertani dengan sektor pariwisata, jasa, atau pekerjaan lain. Jika pendapatan bertani relatif kecil, maka wajar jika minat menurun.

    Di sinilah letak persoalan krusial. Lahan bisa saja dilindungi secara hukum, tetapi siapa yang akan mengelola jika petaninya tidak ada? Lahan pertanian tanpa operator hanya akan menjadi ruang kosong yang menunggu nasib.

    Ia melihat kecenderungan petani memilih lahan yang lebih mudah dikerjakan. Lahan miring atau yang membutuhkan biaya tinggi mulai ditinggalkan. Bahkan ada yang beralih ke komoditas lain yang dianggap lebih cepat menghasilkan uang, meskipun berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan.

    Masalah mendasarnya adalah rendahnya daya saing pendapatan petani dibanding sektor lain. Biaya produksi relatif tinggi, sementara harga jual sering tidak stabil. Ketimpangan ini membuat sektor pertanian kalah bersaing. Karena itu, menurutnya, kebijakan pengendalian alih fungsi lahan harus diiringi strategi peningkatan kesejahteraan petani.

    Ia menyebut kata kunci yang sama berulang kali: rupiah. Baginya, meningkatkan take home pay petani adalah kunci agar generasi muda kembali tertarik ke sektor pertanian. Tanpa insentif ekonomi yang memadai, regulasi seketat apa pun akan sulit efektif.

    Perda juga mengatur larangan alih kepemilikan lahan secara nomine atau praktik pinjam nama. Menurutnya, ini langkah penting untuk menutup celah penguasaan lahan oleh pihak luar. Namun pengawasan harus konsisten. Jika tidak, praktik tersebut akan terus mencari jalan lain.

    Ia berharap Perda ini benar-benar memiliki taring, bukan sekadar simbol politik. Taring itu, menurutnya, terletak pada konsistensi penegakan hukum dan kebijakan pendukung yang berpihak pada petani. Subsidi input produksi, jaminan harga, akses teknologi, hingga pemasaran yang adil harus menjadi bagian dari paket kebijakan.

    Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Kampus dapat berperan melalui riset dan inovasi teknologi pertanian yang lebih efisien. Pemerintah menyediakan regulasi dan insentif. Petani menjadi pelaku utama di lapangan.

    Bagi Bali, pertaruhan ini bukan sekadar soal tata ruang, melainkan soal masa depan identitas. Sawah bukan hanya lanskap hijau yang indah difoto wisatawan. Ia adalah sistem kehidupan. Jika sawah hilang, maka Bali kehilangan salah satu fondasi utamanya.

    Di akhir perbincangan, Wayan Tika kembali menegaskan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Ia percaya langkah ini penting dan mendesak. Namun ia juga mengingatkan bahwa perjalanan masih panjang. Regulasi harus diterjemahkan menjadi aksi nyata yang terukur dan konsisten.

    “Secara ide bagus. Sekarang bagaimana teknisnya. Supaya lahan tetap ada, petani tetap hidup, dan generasi penerus mau melanjutkan,” ujarnya.

    Perda Nomor 4 Tahun 2026 telah resmi diberlakukan. Kini publik menunggu bagaimana implementasinya di lapangan. Apakah ia benar-benar menjadi benteng terakhir lahan produktif Bali, atau sekadar pasal-pasal yang indah dibaca namun rapuh ditegakkan. Di tengah derasnya arus investasi dan perubahan sosial, jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan wajah Bali di masa depan. aka/jet