Kategori: Ekonomi

JeettNews, Denpasar | Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) Provinsi Bali menyatakan dukungannya terhadap pengembangan sistem transportasi ramah lingkungan yang berlandaskan filosofi Tri Hita Karana sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa adat, meningkatkan kesejahteraan krama Bali, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di tengah meningkatnya tekanan pembangunan dan mobilitas masyarakat. Dukungan tersebut dinilai sejalan dengan kebutuhan Bali untuk mencari model pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan sosial, budaya, dan ekologi.

Ketua BKS LPD Bali, Drs. I Nyoman Cendikiawan, S.H., M.Si., menilai bahwa transisi menuju transportasi rendah emisi, termasuk penggunaan kendaraan listrik, merupakan langkah strategis yang relevan dengan nilai-nilai dasar masyarakat Bali. Menurutnya, transportasi bersih bukan semata persoalan teknologi atau efisiensi energi, melainkan bagian dari upaya menjaga harmoni antara manusia, alam, dan kehidupan spiritual sebagaimana diajarkan dalam konsep Tri Hita Karana.

Cendikiawan menjelaskan bahwa filosofi Tri Hita Karana selama ini menjadi fondasi dalam berbagai kebijakan pembangunan di Bali, termasuk dalam pengelolaan ekonomi desa dan lembaga keuangan adat. Oleh karena itu, ketika Bali dihadapkan pada tantangan lingkungan seperti polusi udara, peningkatan emisi karbon, serta kemacetan di kawasan pariwisata dan perkotaan, maka solusi yang ditawarkan idealnya tetap berpijak pada nilai lokal yang telah mengakar kuat di masyarakat.

Ia menegaskan bahwa BKS LPD Bali memandang lembaga perkreditan desa tidak hanya sebagai institusi keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial dan budaya desa adat. Dengan posisi tersebut, LPD dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pembangunan, termasuk pengembangan transportasi ramah lingkungan yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi langsung bagi krama desa.

Dalam sejumlah forum diskusi yang melibatkan pelaku industri transportasi listrik di Bali, Cendikiawan menyampaikan bahwa pengembangan kendaraan listrik perlu diiringi dengan skema pembiayaan yang inklusif dan mudah diakses masyarakat. Menurutnya, tanpa dukungan pembiayaan yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi krama desa, transisi menuju transportasi bersih berpotensi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sementara masyarakat di tingkat akar rumput tertinggal.

LPD, dalam pandangan BKS LPD Bali, dapat memainkan peran penting sebagai penggerak ekonomi desa melalui pembiayaan sektor-sektor baru yang berorientasi keberlanjutan. Transportasi ramah lingkungan dipandang sebagai salah satu sektor potensial karena tidak hanya mendukung agenda lingkungan, tetapi juga membuka peluang usaha, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta memperluas akses ekonomi di wilayah pedesaan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, BKS LPD Bali menjajaki komunikasi dan kerja sama dengan PT Sentrik Persada Nusantara, perusahaan yang bergerak di bidang distribusi kendaraan listrik di Bali. Pertemuan antara jajaran BKS LPD Bali dan manajemen PT Sentrik berlangsung di Denpasar pada awal 2023, membahas peluang kolaborasi dalam mendukung adopsi kendaraan listrik melalui pendekatan berbasis desa adat dan komunitas lokal.

Dalam pertemuan tersebut, Cendikiawan menilai kendaraan listrik memiliki relevansi kuat dengan komitmen Bali terhadap pembangunan berkelanjutan. Selain tidak menghasilkan emisi gas buang, kendaraan listrik juga dinilai lebih efisien dalam jangka panjang serta berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Ia menekankan bahwa kerja sama dengan pelaku industri perlu diarahkan untuk memastikan manfaat ekonomi dari teknologi ini dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat desa.

“LPD memiliki kedekatan dengan masyarakat desa dan memahami kebutuhan krama secara langsung. Jika dikaitkan dengan pengembangan transportasi ramah lingkungan, LPD dapat menjadi jembatan antara teknologi baru dan kebutuhan riil masyarakat,” ujar Cendikiawan dalam diskusi tersebut.

Pendiri PT Sentrik Persada Nusantara, I Made Sudiana, S.H., M.Si., menyambut positif keterlibatan BKS LPD Bali dalam mendorong ekosistem transportasi bersih di Bali. Ia menilai dukungan dari lembaga adat dan keuangan desa akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik, yang selama ini masih dipersepsikan sebagai teknologi baru dengan berbagai keterbatasan.

Sudiana menjelaskan bahwa PT Sentrik Persada Nusantara sejak awal berupaya membangun ekosistem kendaraan listrik yang tidak hanya berorientasi pada penjualan, tetapi juga pada aspek legalitas, layanan purna jual, dan edukasi masyarakat. Ia menilai bahwa adopsi kendaraan listrik membutuhkan proses sosialisasi yang berkelanjutan agar masyarakat memahami manfaat, biaya operasional, serta kontribusinya terhadap pengurangan dampak lingkungan.

Menurut Sudiana, kolaborasi dengan LPD berpotensi membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat desa, baik untuk kebutuhan pribadi maupun pengembangan usaha. Ia menilai kendaraan listrik dapat dimanfaatkan sebagai sarana usaha transportasi lokal, pendukung desa wisata, hingga layanan logistik skala kecil yang relevan dengan kondisi geografis dan ekonomi Bali.

BKS LPD Bali melihat bahwa integrasi antara lembaga keuangan desa dan sektor transportasi ramah lingkungan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dalam konteks Tri Hita Karana, pendekatan ini sejalan dengan prinsip Pawongan, yaitu upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hubungan antar sesama manusia. Ketika masyarakat desa memiliki akses terhadap teknologi dan pembiayaan yang adil, maka peluang ekonomi dapat tersebar lebih merata.

Selain aspek sosial, pengembangan transportasi bersih juga berkaitan erat dengan prinsip Palemahan, yakni hubungan harmonis antara manusia dan alam. Bali sebagai destinasi pariwisata global menghadapi tantangan serius terkait keberlanjutan lingkungan. Polusi udara, kemacetan, dan tekanan terhadap ruang hidup masyarakat menjadi isu yang semakin nyata. Dalam konteks ini, transportasi rendah emisi dipandang sebagai salah satu solusi yang perlu dikembangkan secara sistematis.

LPD, yang selama puluhan tahun berperan sebagai lembaga keuangan komunitas, dinilai memiliki pengalaman dan kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan. BKS LPD Bali menilai bahwa pengembangan skema pembiayaan kendaraan listrik melalui LPD dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas layanan keuangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi desa adat.

Meski memiliki potensi besar, Cendikiawan mengakui bahwa pengembangan transportasi ramah lingkungan masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai teknologi kendaraan listrik, kesiapan infrastruktur pendukung, serta kebutuhan akan regulasi dan kebijakan yang konsisten. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara lembaga adat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.

Menurutnya, transformasi menuju transportasi bersih tidak dapat dilakukan secara parsial atau instan. Dibutuhkan perencanaan jangka panjang, pendekatan edukatif, serta mekanisme pendampingan yang berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga bagian dari ekosistem ekonomi yang baru.

Sudiana menambahkan bahwa pihaknya akan terus berupaya mendukung proses transisi tersebut dengan menyediakan kendaraan listrik yang memenuhi standar, memiliki legalitas lengkap, serta layanan pendukung yang memadai. Ia juga menilai bahwa Bali memiliki peluang besar untuk menjadi contoh nasional dalam pengembangan transportasi ramah lingkungan yang berbasis kearifan lokal.

Bagi BKS LPD Bali, dukungan terhadap transportasi ramah lingkungan berbasis Tri Hita Karana merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk mengintegrasikan nilai budaya dalam setiap strategi pemberdayaan ekonomi. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian nilai-nilai lokal yang menjadi identitas masyarakat Bali.

Pada akhirnya, pengembangan transportasi ramah lingkungan tidak hanya dipandang sebagai solusi teknis atas persoalan mobilitas dan lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari proses transformasi sosial dan ekonomi. Dengan melibatkan LPD sebagai penggerak di tingkat desa, BKS LPD Bali berharap manfaat dari perubahan ini dapat dirasakan secara lebih merata oleh krama Bali, sekaligus menjaga keberlanjutan alam dan budaya yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat. aka/kes/jet

JeettNews, Badung | Bali sedang berada di persimpangan penting dalam sejarah pembangunannya. Di satu sisi, pariwisata terus tumbuh dan menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Di sisi lain, tekanan terhadap ruang hidup, lingkungan, dan tatanan sosial desa adat semakin berat. Kemacetan kronis, konflik transportasi, serta ketimpangan distribusi ekonomi menjadi persoalan yang kian nyata dirasakan masyarakat, terutama krama desa adat yang selama ini justru menjadi fondasi budaya Bali.

Jalan-jalan yang padat di kawasan Sarbagita Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan bukan sekadar soal lalu lintas. Ia adalah gejala dari sistem transportasi yang tumbuh tanpa kendali, tanpa integrasi, dan tanpa keberpihakan pada masyarakat lokal. Kendaraan bertambah, tetapi kualitas hidup menurun. Mobilitas meningkat, tetapi keadilan ekonomi justru tertinggal.

Di tengah situasi itulah PT Sentrik Persada Nusantara atau SENTRIK hadir dengan pendekatan yang berbeda. Perusahaan ini tidak sekadar menawarkan armada baru atau layanan transportasi alternatif, tetapi membangun sebuah aplikasi transportasi hijau yang dirancang khusus berbasis desa adat. Sebuah sistem digital yang mengintegrasikan teknologi, ekonomi komunitas, budaya, dan keberlanjutan lingkungan dalam satu ekosistem.

Founder PT Sentrik Persada Nusantara, I Made Sudiana, S.H M.Si., menyebut bahwa Bali tidak sedang kekurangan inovasi, tetapi kehilangan arah dalam menata transportasi sebagai bagian dari peradaban.

“Transportasi di Bali selama ini diperlakukan seperti urusan teknis semata. Padahal ia menyentuh desa adat, ruang suci, ekonomi krama, bahkan martabat budaya. Kalau salah kelola, dampaknya panjang,” ujar Made Sudiana saat diwawancarai di Badung, Jumat 23 Januari 2026.

Menurutnya, aplikasi transportasi yang dibangun SENTRIK bukan sekadar platform pemesanan kendaraan. Ia adalah instrumen perubahan tata kelola. Teknologi diposisikan sebagai alat untuk mengembalikan peran desa adat dalam mengelola mobilitas dan ekonomi di wilayahnya sendiri.

Kemacetan yang terjadi hari ini, kata Made Sudiana, adalah akumulasi dari kebijakan yang memusatkan transportasi pada pasar bebas tanpa regulasi berbasis lokal. Jalan desa berubah fungsi menjadi koridor wisata. Aktivitas adat terganggu. Krama desa hanya menjadi penonton ketika wilayahnya menjadi pusat perputaran ekonomi besar. “Desa adat menanggung dampak, tapi tidak menikmati manfaat. Ini ketimpangan struktural yang harus dihentikan,” tegasnya.

Dari kegelisahan tersebut, SENTRIK merancang aplikasi transportasi hijau yang berangkat dari struktur sosial Bali. Aplikasi ini menghubungkan layanan transportasi desa adat dengan simpul mobilitas utama Bali, mulai dari kawasan wisata, pelabuhan, hingga bandara internasional. Seluruh layanan dikelola berbasis komunitas, bukan korporasi tunggal.

Dalam sistem ini, desa adat tidak ditempatkan sebagai objek, melainkan sebagai subjek utama. Melalui BUPDA dan koperasi, desa adat mengelola armada, menentukan wilayah operasional, menetapkan standar layanan, serta mengawasi jalannya sistem melalui mekanisme adat. “Aplikasi ini kami bangun supaya desa adat berdaulat secara digital. Bukan sekadar ikut, tapi memimpin di wilayahnya sendiri,” kata Made Sudiana.

SENTRIK menyadari bahwa teknologi tanpa tata kelola hanya akan memindahkan masalah lama ke platform baru. Karena itu, aplikasi transportasi hijau ini dirancang dengan pendekatan ekosistem. Ia tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan pembiayaan, pelatihan, pengawasan sosial, dan nilai budaya.

Salah satu pilar utama sistem ini adalah keterlibatan krama desa adat dalam Koperasi Jasa Transportasi. Seluruh driver dan pelaku usaha transportasi tergabung dalam koperasi ini sebagai mitra usaha kolektif. Mereka mengelola layanan taksi, rental, travel, hingga feeder yang terhubung langsung dengan aplikasi SENTRIK.

Dengan struktur ini, ekonomi desa bergerak dari bawah. Pendapatan tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak, tetapi dibagi secara adil sesuai peran dan kontribusi. Keuntungan koperasi kembali ke desa dalam bentuk penguatan ekonomi lokal dan kegiatan adat. “Transportasi jangan jadi alat eksploitasi. Ia harus jadi alat pemerataan,” ujar Made Sudiana.

Aplikasi transportasi hijau SENTRIK juga menetapkan standar layanan yang ketat. Seluruh driver wajib mengikuti aturan sesuai standar desa adat. Salah satu ketentuan utama adalah kewajiban mengenakan pakaian adat Bali saat bertugas. “Driver itu representasi Bali. Mereka wajib pakai pakaian adat Bali, pakai destar, rapi, sopan. Ini identitas, bukan sekadar seragam,” tegas Made Sudiana.

Standar ini bukan hanya soal penampilan, tetapi juga etika pelayanan. Wisatawan yang menggunakan aplikasi SENTRIK tidak hanya mendapatkan layanan transportasi, tetapi juga pengalaman budaya sejak awal perjalanan. Nilai-nilai lokal hadir dalam sistem modern.

Dari sisi teknologi, aplikasi SENTRIK dilengkapi dengan fitur manajemen armada, pemetaan wilayah berbasis desa adat, sistem pembayaran digital, monitoring perjalanan, serta pelaporan transparan. Seluruh aktivitas terekam dan dapat diawasi secara kolektif oleh koperasi dan desa adat.

SENTRIK juga memfasilitasi pengadaan kendaraan listrik sebagai bagian dari komitmen transportasi hijau. Skema pembiayaan dirancang ringan dan berkelanjutan, memanfaatkan KUR Hijau berbasis ekosistem desa adat. LPD Canggu menjadi mitra strategis dalam pembiayaan, mengingat kedekatan sosial dan pemahaman lokal yang dimilikinya. “Kredit itu tidak sekadar urusan bank. Ini urusan kepercayaan sosial. Kalau berbasis desa, risikonya justru lebih terkendali,” jelas Made Sudiana.

Aplikasi transportasi hijau SENTRIK tidak berhenti di desa. Sistem ini secara strategis dihubungkan dengan simpul transportasi utama Bali. SENTRIK telah menjalin kerja sama dengan Pelindo Benoa serta Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, khususnya di Terminal Internasional.

Melalui integrasi ini, wisatawan yang tiba di Bali dapat langsung mengakses layanan transportasi hijau berbasis desa adat melalui aplikasi. Mobilitas wisatawan terhubung langsung dengan ekonomi komunitas lokal, bukan sekadar jaringan transportasi konvensional. “Kalau bandara dan pelabuhan terhubung, desa adat tidak lagi di pinggiran. Mereka masuk ke arus utama,” kata Made Sudiana.

Desa Adat Canggu dipilih sebagai pilot project pengembangan aplikasi transportasi hijau ini. Wilayah ini menghadapi tekanan paling kompleks, mulai dari kepadatan lalu lintas, pertumbuhan akomodasi wisata, hingga konflik ruang. Namun di sisi lain, Canggu memiliki struktur desa adat yang kuat dan adaptif. “Canggu itu etalase Bali modern. Kalau sistem ini jalan di Canggu, artinya bisa jalan di tempat lain,” ujarnya.

Implementasi aplikasi ini juga disertai pelatihan intensif bagi krama desa. SENTRIK tidak hanya menyerahkan teknologi, tetapi mendampingi proses adaptasi. Pendampingan operasional, layanan purna jual, serta evaluasi berkala menjadi bagian dari komitmen jangka panjang.

Dalam perjalanannya, SENTRIK menyadari bahwa tantangan terbesar bukan teknologi, melainkan perubahan pola pikir. Dari individual ke kolektif, dari kompetisi ke kolaborasi, dari eksploitasi ke keberlanjutan.

Program ini dirancang dengan pemetaan risiko yang matang, mulai dari risiko operasional, sosial, hingga reputasi. Mekanisme adat justru menjadi instrumen mitigasi yang efektif. Paruman desa berfungsi sebagai ruang evaluasi, koreksi, dan legitimasi sosial.

Lebih dari sekadar aplikasi, transportasi hijau berbasis desa adat adalah upaya memulihkan keadilan ekonomi Bali. Krama desa tidak lagi menjadi penonton di tengah derasnya arus pariwisata, tetapi pelaku utama dalam sistem ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Transportasi menjadi pintu masuk untuk membuka akses permodalan, menciptakan lapangan kerja, mengurangi emisi, serta menjaga nilai budaya Bali agar tetap hidup di tengah modernisasi.

Dengan membangun aplikasi transportasi hijau berbasis desa adat, SENTRIK menunjukkan bahwa transformasi digital tidak harus mengorbankan identitas lokal. Justru sebaliknya, teknologi dapat menjadi alat untuk memperkuat kearifan lokal dan kedaulatan desa. “Bali tidak harus memilih antara modern dan tradisi. Keduanya bisa berjalan bersama kalau sistemnya adil,” tutup Made Sudiana.

SENTRIK mungkin bukan satu-satunya solusi atas persoalan transportasi Bali. Namun langkah yang diambilnya telah membuka jalan baru. Jalan menuju transportasi yang lebih hijau, lebih adil, dan berpijak pada desa adat sebagai jantung peradaban Bali. aka/ker/jet

JeettNews, Badung | Pulau Bali terus bergerak cepat. Arus manusia dan kendaraan mengalir nyaris tanpa henti dari pagi hingga malam. Namun di balik gemerlap pariwisata dan citra global sebagai destinasi kelas dunia, Bali diam diam memikul beban besar bernama krisis transportasi. Kemacetan tidak lagi hadir sesekali. Ia telah menjadi wajah keseharian.

Kawasan Sarbagita yang mencakup Denpasar Badung Gianyar dan Tabanan kini menjelma simpul kepadatan kendaraan yang nyaris tanpa jeda. Jalan jalan utama sesak. Jalan desa yang dahulu lengang berubah fungsi menjadi jalur utama lalu lintas wisata dan mobilitas ekonomi. Pertumbuhan kendaraan pribadi melesat jauh melampaui kemampuan infrastruktur menyesuaikan diri.

Di tengah kondisi itu transportasi tak lagi sekadar persoalan teknis. Ia menjelma persoalan sosial budaya ekonomi dan lingkungan yang saling berkelindan. Desa adat sebagai fondasi kehidupan Bali justru menjadi pihak yang paling terdampak. Aktivitas adat kerap terganggu. Kawasan suci terpapar kebisingan dan polusi. Krama desa perlahan kehilangan ruang hidup yang layak dan bermartabat.

Ditemui di Badung, pada Jumat, 23 Januari 2026, Founder PT Sentrik Persada Nusantara (SENTRIK), I Made Sudiana, S.H., M.Si., memandang situasi ini sebagai sinyal bahaya yang tak boleh diabaikan. Bagi SENTRIK krisis transportasi Bali bukan semata soal macet tetapi pertanda bahwa sistem pembangunan telah berjalan tanpa keseimbangan dan tanpa akar sosial yang kuat.

Made Sudiana menilai Bali selama ini terlalu bergantung pada pendekatan konvensional dalam mengelola transportasi. Jumlah kendaraan terus bertambah namun tata kelola tak pernah benar benar dibenahi. Transportasi publik berjalan sendiri tanpa integrasi. Regulasi kerap tertinggal dari realitas lapangan. Dalam situasi seperti itu kendaraan pribadi menjadi pilihan utama karena sistem alternatif tidak tersedia secara layak aman dan nyaman.

Dampaknya merembet ke mana mana. Ruang publik tergerus. Waktu produktif masyarakat habis di jalan. Biaya ekonomi melonjak akibat pemborosan energi dan inefisiensi logistik. Produktivitas tenaga kerja menurun. Pelaku UMKM pariwisata ikut merasakan tekanan karena keterlambatan distribusi dan menurunnya kualitas pengalaman wisatawan.

Bali seolah berjalan di tempat namun dengan beban yang kian berat. Jika pola ini terus dipertahankan maka keunggulan kompetitif Bali sebagai destinasi budaya dan pariwisata berkelanjutan akan terkikis secara perlahan namun pasti.

Di Bali transportasi tidak pernah berdiri sendiri. Jalan bukan hanya jalur kendaraan tetapi juga ruang sosial dan spiritual. Ketika lalu lintas tak terkendali maka upacara adat terganggu. Prosesi keagamaan terhambat. Kawasan suci kehilangan kesakralannya akibat kebisingan dan polusi.

Menurut Made Sudiana inilah titik kritis yang kerap luput dari perhitungan kebijakan. Transportasi diperlakukan semata sebagai urusan ekonomi dan mobilitas tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap tatanan adat dan nilai spiritual masyarakat Bali. Padahal di pulau ini keseimbangan antara ruang fisik dan ruang batin adalah kunci keberlanjutan.

Jika desa adat terus terdesak oleh kepentingan lalu lintas dan pariwisata masif maka Bali bukan hanya kehilangan kenyamanan hidup warganya tetapi juga kehilangan identitasnya di mata dunia.

Krisis transportasi juga memunculkan konflik sosial yang semakin nyata. Ketidakjelasan aturan transportasi daring memicu gesekan antara transportasi lokal dan pelaku berbasis aplikasi. Maraknya transportasi ilegal menimbulkan rasa tidak aman dan ketidakpastian. Potensi konflik dan kriminalitas meningkat. Citra pariwisata Bali ikut terancam.

Made Sudiana menilai konflik ini bukan disebabkan oleh teknologi semata melainkan oleh absennya tata kelola yang adil dan berpihak pada komunitas lokal. Ketika desa adat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan maka ketegangan sosial menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.

Berangkat dari kegelisahan itulah SENTRIK hadir dengan sudut pandang berbeda. Bagi SENTRIK solusi transportasi Bali tidak boleh dilepaskan dari struktur sosial desa adat. Transportasi harus dilihat sebagai alat pemberdayaan bukan sekadar sarana mobilitas.

Made Sudiana menegaskan bahwa desa adat memiliki modal sosial yang sangat kuat. Ada gotong royong. Ada paruman. Ada nilai pawongan palemahan dan parahyangan yang hidup dalam keseharian krama. Nilai nilai inilah yang semestinya menjadi fondasi dalam merancang sistem transportasi masa depan Bali.

Dalam konteks inilah SENTRIK membaca krisis sebagai peluang. Ketika desa adat dilibatkan sebagai aktor utama maka transportasi tidak hanya menjadi solusi kemacetan tetapi juga sumber ekonomi baru yang berkelanjutan.

Di tengah tekanan global terhadap isu lingkungan transportasi hijau menjadi keniscayaan. Namun bagi SENTRIK transportasi hijau tidak boleh berhenti pada pergantian teknologi kendaraan. Ia harus menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa adat yang adil dan berpihak pada krama.

Made Sudiana melihat transportasi hijau sebagai peluang bisnis berbasis komunitas. Kendaraan ramah lingkungan yang dikelola desa adat dapat membuka lapangan kerja baru. Memberi nilai tambah ekonomi. Mengurangi ketergantungan pada pihak luar. Sekaligus menjaga harmoni dengan lingkungan dan budaya.

Untuk mewujudkan itu diperlukan pendekatan yang berani dan berbeda dari arus utama. Diperlukan sistem yang terintegrasi. Skema pembiayaan yang adil. Tata kelola yang transparan. Dan yang terpenting pelibatan desa adat sebagai pengambil keputusan sejak tahap perencanaan.

Selama ini desa adat kerap diposisikan sebagai objek pembangunan. Jalan dibangun melintasi wilayah adat tanpa dialog yang memadai. Kebijakan transportasi ditetapkan tanpa melibatkan prajuru desa. Akibatnya banyak program berumur pendek dan minim legitimasi sosial.

SENTRIK menolak pendekatan tersebut. Bagi Made Sudiana desa adat harus menjadi subjek. Terlibat sejak perencanaan pelaksanaan hingga pengawasan. Desa adat bukan penghambat modernisasi melainkan penjaga keseimbangan antara kemajuan dan keberlanjutan.

Ketika desa adat diberi peran yang jelas maka legitimasi sosial terbentuk. Konflik dapat dicegah. Program memiliki daya tahan jangka panjang.

Kawasan Canggu di Kuta Utara Badung menjadi cermin paling nyata dari krisis transportasi Bali. Pertumbuhan akomodasi wisata yang masif membuat tekanan lalu lintas meningkat tajam. Jalan desa yang sempit dipaksa menampung arus kendaraan wisatawan dan pekerja.

Namun di balik kompleksitas itu Canggu juga menyimpan harapan. Struktur desa adat masih relatif kuat. BUPDA tetap aktif. Partisipasi krama desa tinggi. Inilah yang membuat SENTRIK melihat Canggu bukan hanya sebagai kawasan bermasalah tetapi sebagai ruang uji solusi.

Menurut Made Sudiana justru di titik krisis itulah model transportasi hijau berbasis desa adat harus diuji. Jika berhasil di Canggu maka model tersebut sangat mungkin direplikasi ke wilayah lain di Bali bahkan ke daerah pariwisata di Indonesia.

Krisis transportasi juga berdampak langsung pada ekonomi krama adat. Transportasi lokal konvensional semakin terpinggirkan. Ruang usaha menyempit. Sementara investasi besar kerap tidak memberi dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa.

SENTRIK melihat peluang untuk membalik keadaan. Transportasi tidak lagi diposisikan sebagai beban tetapi sebagai sektor ekonomi produktif yang dapat dikelola krama adat secara kolektif profesional dan berkelanjutan.

Lebih jauh Made Sudiana memandang transportasi hijau berbasis desa adat sebagai ruang rekonsiliasi. Rekonsiliasi antara modernitas dan tradisi. Antara teknologi dan budaya. Antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pendekatan ini jarang dibicarakan namun justru menjadi kunci keberlanjutan Bali.

Bali tidak kekurangan konsep dan wacana. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk menata ulang arah pembangunan dengan desa adat sebagai pusatnya. SENTRIK melalui gagasan dan inisiatifnya mencoba membuka ruang dialog baru.

Krisis transportasi Bali bukan akhir dari segalanya. Ia bisa menjadi pintu masuk menuju peluang bisnis desa adat. Bahwa kendaraan bisa menjadi alat harmoni bukan sumber disharmoni. Dan bahwa teknologi dapat memperkuat kearifan lokal tanpa menggerus jati diri Bali. aka/ker/jet

JeettNews, Denpasar | Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan penyertaan modal daerah senilai Rp445 miliar kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur permodalan bank daerah sekaligus memenuhi ketentuan modal inti menuju Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI).

Rencana penyertaan modal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dalam penjelasannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu (14/1/2026).

Koster menjelaskan bahwa penyertaan modal daerah tersebut terdiri atas dua skema, yakni penyertaan modal dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300 miliar serta inbreng berupa aset tanah milik Pemerintah Provinsi Bali senilai Rp145 miliar. Seluruh aset yang dijadikan inbreng telah melalui proses penilaian independen dan memenuhi ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Menurutnya, kebijakan ini dirancang tidak hanya untuk menambah modal saham BPD Bali, tetapi juga untuk menjaga rasio kecukupan modal serta memperkuat ketahanan risiko bank di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah.

Dengan struktur permodalan yang lebih kuat, BPD Bali diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pembiayaan sektor produktif, memperluas dukungan terhadap UMKM, serta mempercepat transformasi digital perbankan agar layanan keuangan semakin efisien, transparan, dan akuntabel.

Gubernur Koster menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen melaksanakan penyertaan modal daerah ini secara hati-hati dan bertanggung jawab, dengan tetap menjunjung prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Proses pembahasan Raperda tersebut diharapkan dapat berjalan konstruktif bersama DPRD Provinsi Bali.

Ia berharap dukungan DPRD agar Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dapat disetujui dan diimplementasikan tepat waktu, sehingga memberikan dampak nyata bagi penguatan bank daerah dan pembangunan ekonomi Bali secara berkelanjutan. aka/jet

JeettNews, Denpasar | Polemik penerbitan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terus menuai penolakan dari pelaku usaha logistik di berbagai daerah. Kali ini, sorotan tajam datang dari Bali. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Bali, Anak Agung Bagus Bayu Joni Saputra atau akrab disapa Gung Bayu Joni, menilai kebijakan tersebut berpotensi menggerus keberlangsungan usaha jasa pengurusan transportasi (JPT) yang selama ini didominasi pelaku usaha lokal dan UMKM.

Menurut Gung Bayu Joni, perubahan kode KBLI melalui beleid BPS No 7 Tahun 2025 justru menciptakan ketidakpastian baru di sektor logistik nasional. Dalam aturan terbaru itu, KBLI JPT yang sebelumnya menggunakan kode 52291 diubah menjadi 52311, sementara KBLI multimoda bergeser menjadi 52291. Perubahan ini dinilai tidak hanya administratif, tetapi membawa dampak ekonomi serius bagi ribuan perusahaan JPT di Indonesia.

“Perubahan KBLI ini sangat memberatkan. Perusahaan JPT harus melakukan penyesuaian perizinan, perubahan akta notaris, hingga pembaruan sistem AHU dan OSS. Semua itu membutuhkan biaya besar dan waktu panjang, sementara sebagian besar JPT adalah UMKM yang modalnya terbatas,” tegas Gung Bayu Joni, Rabu (24/12/2025).

Ia menambahkan, selama ini perusahaan JPT atau freight forwarder telah menjalankan kegiatan logistik secara end to end, termasuk layanan angkutan multimoda, dengan skema satu kontrak dan satu dokumen. Fakta tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa secara praktik bisnis, JPT sudah berperan sebagai operator multimoda jauh sebelum KBLI 2025 diterbitkan.

Gung Bayu Joni juga menyoroti minimnya pelibatan pelaku usaha dalam penyusunan kebijakan KBLI 2025. ALFI sebagai asosiasi logistik nasional yang juga merupakan anggota Kadin Indonesia, tidak pernah diajak berdiskusi oleh BPS sebelum aturan tersebut diberlakukan. Kondisi ini dinilai berbahaya karena membuka jurang antara tujuan kebijakan pemerintah dan realitas dunia usaha di lapangan.

“Seharusnya BPS melibatkan asosiasi dan pelaku usaha sejak awal. Tanpa dialog, kebijakan yang lahir berpotensi kontraproduktif, bahkan melemahkan daya saing logistik nasional,” ujarnya.

Lebih jauh, Gung Bayu Joni mengingatkan bahwa sektor multimoda selama ini banyak dijalankan oleh badan usaha bermodal besar dan tidak sedikit yang dikuasai asing. Jika KBLI multimoda justru diposisikan lebih strategis dibanding JPT, maka perusahaan logistik lokal akan semakin terdesak di negeri sendiri.

“Kalau semua kegiatan JPT diarahkan hanya bisa dilakukan badan usaha multimoda bermodal besar dan didominasi asing, maka usaha logistik lokal bisa mati perlahan. Ini ancaman serius bagi kedaulatan ekonomi dan keberlangsungan UMKM di sektor logistik,” kata dia.

Ia juga menyinggung pengakuan internasional terhadap peran JPT. Dalam berbagai forum global, termasuk yang mengacu pada ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport, kegiatan multimoda lebih bersifat registrasi, bukan perizinan yang membatasi. Bahkan secara global, jasa freight forwarder diakui sebagai bagian penting dari sistem angkutan multimoda.

Atas dasar itu, ALFI Bali mendesak Pemerintah, khususnya di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, untuk segera mengevaluasi dan merevisi Peraturan BPS No 7 Tahun 2025. Pemerintah diminta berpihak pada kelangsungan dunia usaha dalam negeri dan memastikan setiap kebijakan yang diterbitkan tidak justru melemahkan pelaku usaha nasional.

“Kami berharap pemerintah tidak menutup mata. Dunia usaha butuh kepastian, bukan tambahan beban. Revisi KBLI 2025 harus dilakukan dengan melibatkan pelaku usaha agar sektor logistik tetap menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Gung Bayu Joni. aka/jet/kes

JeettNews, Badung | PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk melalui merek layanan XL resmi menghadirkan XL Ultra 5G+ di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Bali, sebagai bagian dari ekspansi jaringan 5G di 13 kota dan kabupaten strategis di Indonesia. Kehadiran layanan ini menandai tonggak penting pengembangan konektivitas digital pascamerger XL Axiata dan Smartfren di bawah entitas baru XLSMART.

Peluncuran XL Ultra 5G+ dilakukan di tengah proses integrasi dan konsolidasi jaringan yang masih berlangsung. Meski demikian, XLSMART menegaskan komitmennya untuk tetap menghadirkan layanan berkualitas tinggi bagi pelanggan, khususnya di wilayah dengan aktivitas ekonomi, pariwisata, dan mobilitas masyarakat yang tinggi seperti Bali.

Direktur & Chief Commercial Officer XLSMART, David Arcelus Oses, menyatakan bahwa pengembangan 5G tidak hanya berfokus pada kecepatan, tetapi juga kualitas dan stabilitas jaringan secara menyeluruh. Pendekatan blanket coverage diterapkan agar pelanggan dapat menikmati koneksi 5G yang konsisten di berbagai lokasi, baik di luar maupun di dalam ruangan.

“Melalui XL Ultra 5G+, kami ingin memastikan masyarakat Bali dan kota-kota lainnya mendapatkan pengalaman jaringan yang andal dan berkesinambungan. Ke depan, perluasan 5G akan terus kami lakukan agar teknologi ini semakin mudah diakses,” ujar David.

Secara nasional, XLSMART telah mengoperasikan sekitar 3.400 BTS 5G di 13 kota/kabupaten, dengan lebih dari 600 BTS berada di Denpasar dan Badung. Selain Bali, layanan ini juga tersedia di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Semarang, Surakarta, Salatiga, Sleman, Yogyakarta, Makassar, dan Balikpapan.

Jaringan 5G XLSMART dibangun menggunakan spektrum khusus 5G dengan teknologi mid-band yang dirancang untuk menyeimbangkan kecepatan dan jangkauan. Dengan latensi yang lebih rendah dan kapasitas yang lebih besar, jaringan ini disiapkan tidak hanya untuk kebutuhan komunikasi harian, tetapi juga mendukung pengembangan layanan digital lanjutan seperti hiburan digital, online gaming, Internet of Things, hingga solusi industri dan smart city.

Pelanggan XL yang berada di wilayah cakupan dan menggunakan perangkat 5G dapat langsung menikmati layanan ini tanpa perlu mengganti kartu SIM. Aktivasi dapat dilakukan melalui pengaturan perangkat maupun aplikasi myXL.

Untuk kebutuhan data yang lebih tinggi, XL juga menghadirkan Paket XL Ultra 5G+ dengan tiga pilihan kuota, yakni 150 GB seharga Rp150 ribu, 250 GB seharga Rp200 ribu, dan 500 GB seharga Rp300 ribu. Paket ini menawarkan kecepatan hingga 500 Mbps, roaming gratis ke sembilan negara, serta akses hiburan melalui Vidio.

Selain menyasar pelanggan ritel, XLSMART menargetkan pemanfaatan 5G untuk sektor industri dan enterprise, termasuk penguatan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali. Ke depan, perusahaan juga menyiapkan roadmap menuju implementasi 5G Standalone guna menghadirkan kapabilitas jaringan yang lebih canggih.

Saat ini, jaringan XLSMART didukung lebih dari 209 ribu BTS yang melayani sekitar 79,6 juta pelanggan di seluruh Indonesia, ditopang jaringan tulang punggung fiber optik yang tersebar lintas pulau. aka/ker/jet

JeettNews, Denpasar | Langkah I Made Ariandi kembali maju sebagai calon Ketua Umum KADIN Provinsi Bali periode 2025–2030 menguatkan keyakinan banyak pihak bahwa dunia usaha Bali sedang memberi tanda alam: organisasi ini membutuhkan kesinambungan kepemimpinan. Pada Selasa, 9 Desember 2025, Ariandi secara resmi menyerahkan berkas pencalonannya kepada panitia Musprov VIII KADIN Bali di Sekretariat KADIN Bali, Denpasar.

Ariandi diterima langsung oleh Ketua OC, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka atau Gung Cok, bersama Ketua SC, I Gusti Ketut Sukarba, dan jajaran SC lainnya. Berkas pencalonan dinyatakan lengkap dan akan dibawa ke forum Musprov yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Desember 2025 di Hotel Aryaduta Kuta. Hingga penutupan pendaftaran, panitia menyebut hanya satu nama yang masuk sebagai calon ketua umum, yaitu Made Ariandi, didukung sejumlah besar KADIN kabupaten/kota se-Bali.

Gung Cok menyampaikan bahwa proses pendaftaran dilakukan secara terbuka dan profesional sesuai AD/ART KADIN. Ia memastikan dukungan terhadap Ariandi sangat kuat, bahkan melampaui syarat minimal empat KADIN kabupaten/kota. Menurutnya, konsolidasi dukungan yang solid ini mencerminkan kepercayaan pelaku usaha terhadap rekam jejak Ariandi selama memimpin KADIN Bali.

Kiprah Ariandi pada periode 2020–2025 menjadi landasan utama dukungan luas tersebut. Ia memimpin KADIN Bali di masa tersulit saat pandemi COVID-19 melumpuhkan ekonomi Pulau Dewata. Di periode itu, Ariandi mendorong kebangkitan UMKM, memperkuat kolaborasi pelaku kreatif, serta menggagas upaya diversifikasi ekonomi Bali agar tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata. Ia aktif mendorong agribisnis, ekonomi kreatif, produk lokal, serta pasar digital untuk menjadi kekuatan baru ekonomi Bali.

Selain itu, Ariandi turut mengawal keterlibatan KADIN Bali dalam agenda nasional seperti B20 Summit ketika Indonesia menjadi tuan rumah G20. Ia membuka jalur promosi bagi UMKM Bali ke pasar global dan memperkuat diskusi dengan investor asing untuk mendorong investasi hijau, pertanian bernilai tambah, energi bersih, dan pengembangan industri kreatif. Sikap kritisnya terkait fenomena usaha ilegal oleh warga asing juga menjadi perhatian, karena menurutnya hal itu berpotensi merusak ruang ekonomi lokal.

Di internal organisasi, Ariandi memperbaiki struktur KADIN hingga ke kabupaten/kota. Ia memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah, asosiasi usaha, serta berbagai pemangku kepentingan agar suara pelaku usaha lokal dapat tersampaikan dengan lebih efektif. Pembenahan ini dinilai menjadi fondasi penting bagi KADIN Bali yang lebih solid dan responsif.

Dalam pernyataannya, Ariandi menegaskan pencalonan periode kedua bukan hanya untuk melanjutkan jabatan, tetapi memastikan program besar yang telah dirintis lima tahun terakhir benar-benar tuntas. Ia menyatakan fokus pada pemulihan ekonomi Bali, peningkatan kualitas UMKM, perluasan akses pasar, serta memastikan investasi yang masuk benar-benar berkualitas dan memberi manfaat bagi masyarakat lokal. Ariandi menekankan bahwa KADIN Bali harus menjadi pilar utama dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah.

Di tengah perubahan ekonomi global dan persaingan yang semakin ketat, Ariandi menilai Bali membutuhkan kepemimpinan organisasi dunia usaha yang stabil, visioner, dan mampu menjaga kesinambungan program. Banyak pelaku usaha memandang pencalonan kembali Ariandi sebagai sebuah tanda alam bahwa KADIN Bali sedang meminta kesinambungan untuk memperkuat pondasi ekonomi Bali ke depan.

Musprov VIII KADIN Bali pada 12 Desember mendatang akan menjadi forum yang menentukan arah organisasi lima tahun ke depan. Dengan dukungan kuat dan rekam jejak yang telah terbukti, pencalonan Made Ariandi kembali memantapkan peluangnya untuk memimpin KADIN Bali dua periode. aka/ksm

JeettNews, Gianyar | Seminar nasional bertema “Penguatan Peran Lembaga Keuangan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional” yang digelar BPR Kanti pada Senin, 8 Desember 2025 berlangsung dinamis dan sarat analisis mendalam mengenai arah perekonomian Indonesia tahun 2026. Acara ini tidak hanya menghadirkan peserta dari berbagai provinsi, tetapi juga para akademisi, regulator, serta pelaku industri yang memberikan warna pada diskusi mengenai masa depan lembaga keuangan, khususnya BPR di tengah persaingan yang semakin ketat.

Dalam paparannya, Direktur Utama BPR Kanti Made Arya Amitaba, S.E., M.M. menyampaikan bahwa kontribusi lembaga keuangan, terutama BPR dalam menopang perekonomian nasional sering kali diremehkan. Ia menyoroti bahwa dalam prioritas pembangunan nasional, sektor lembaga keuangan justru ditempatkan di posisi keenam, padahal sektor ini merupakan tulang punggung aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurut Amitaba, kenyataan tersebut menunjukkan ketidakseimbangan antara kebijakan dengan kondisi riil. Sementara pemerintah lebih menaruh fokus pada pembangunan infrastruktur dan sektor lainnya, BPR dan lembaga keuangan daerah tetap menjadi garda terdepan dalam menyediakan pembiayaan bagi UMKM, petani, pelaku usaha kecil, serta masyarakat yang tidak terjangkau bank besar.

Amitaba menjelaskan bahwa sejak awal berdirinya, BPR hadir sebagai solusi untuk melepaskan masyarakat dari jeratan rentenir. Namun seiring perkembangan regulasi, BPR kini diposisikan hampir setara dengan bank umum. Kondisi ini menuntut BPR harus memenuhi standar yang semakin berat, padahal struktur permodalan, teknologi, dan skala operasionalnya jauh lebih kecil. Tantangan tersebut semakin tajam ketika pinjaman online tumbuh pesat dengan strategi pemasaran agresif dan bank-bank besar memperluas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah.

Ia juga menyinggung kebijakan pemerintah yang menyalurkan dana Rp200 triliun kepada kelompok bank Himbara. Menurutnya, alokasi dana sebesar itu idealnya dapat membuka kerja sama yang lebih luas dengan BPR agar lembaga keuangan mikro tetap dapat bersaing dan berkontribusi dalam mendorong kredit produktif di daerah.

Dalam konteks Bali, Amitaba menegaskan bahwa ekonomi daerah belum pulih sepenuhnya sejak pandemi Covid-19. Sektor pariwisata yang menjadi penggerak utama masih menunjukkan tanda-tanda pemulihan bertahap, namun belum mencapai kestabilan. Karena itu, ia mengusulkan agar relaksasi kebijakan kredit di Bali diperpanjang hingga 2028. Ia menyebut langkah tersebut penting untuk memberi ruang napas bagi pelaku usaha lokal yang masih berjuang bangkit serta bagi BPR yang harus menjaga kualitas kredit di tengah risiko ketidakpastian ekonomi.

Selain faktor regulasi, Amitaba menilai tahun 2026 akan diwarnai tantangan tambahan berupa potensi bencana, gejolak politik nasional, serta perubahan arah kebijakan fiskal dan moneter global. Meski demikian, ia menegaskan bahwa BPR tetap memegang optimisme sebagai fondasi bergeraknya ekonomi daerah.

“Persoalan dan tekanan pasti ada. Tetapi lewat ruang-ruang diskusi seperti seminar ini, kita memperkuat cara pandang, memperkaya strategi, dan menjaga komitmen agar lembaga keuangan tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi di 2026,” ujarnya menutup sesi.

Seminar nasional ini menjadi momentum penting bagi BPR Kanti untuk menyuarakan kebutuhan strategis lembaga keuangan daerah, sekaligus memperkuat kolaborasi di tengah persaingan industri yang semakin kompleks. Dengan penguatan peran BPR dan kebijakan yang lebih inklusif, lembaga keuangan daerah diyakini masih dapat mengambil peluang besar dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun mendatang. rai/jus

JeettNews, Karangasem | Yayasan Rare Semesta yang beralamat di Banjar Dinas Besakih Kawan, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, sukses menyelenggarakan Program Sahabat Baik sebagai Edukasi dan Pendampingan Penguatan Kesehatan Mental pada Pemuda pada Sabtu dan Minggu, 6–7 Desember 2025. Kegiatan dilaksanakan di Pendopo Utama Widyālaya Astika Dharma, Desa Pempatan, Rendang, Karangasem. Program ini terselenggara dengan dukungan penuh kegiatan Good Game dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melalui Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda.

Ketua Yayasan Rare Semesta, Putu Gede Asnawa Dikta, S.Pd., M.Pd., dalam sambutannya menegaskan bahwa program ini diinisiasi sebagai langkah konkret untuk memperkuat ketahanan mental pemuda Karangasem. Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi media edukasi kesehatan mental yang diharapkan mampu membentuk kader sebaya untuk menjadi teman cerita bagi sesama pemuda. Dengan dukungan Kemenpora RI dan kolaborasi bersama Utama Widyālaya Astika Dharma, kegiatan ini berhasil menghadirkan 100 peserta berusia 16 hingga 30 tahun.

Acara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem, I Gusti Bagus Budiadnyana, S.T., M.T. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa ruang pendampingan psikologis bagi pemuda menjadi kebutuhan mendesak. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak nyata bagi lingkungan sekitar, khususnya dalam menciptakan ruang aman bagi perkembangan mental pemuda.

Pelaksanaan hari pertama berfokus pada pengenalan dasar kesehatan mental dan ruang peran pemuda dalam meningkatkan kesadaran isu psikologis. Materi pertama disampaikan oleh Ns. I Komang Ekajaya Kusuma, S.Kep., M.M., yang membahas pengertian kesehatan mental, jenis gangguan psikologis, stigma masyarakat, serta akses layanan kesehatan jiwa bagi pemuda. Materi berikutnya disampaikan oleh I Gusti Bagus Budiadnyana, S.T., M.T., yang menekankan pentingnya peran pemuda sebagai agen perubahan dalam kampanye kesehatan mental di lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas.

Materi ketiga diisi oleh Bd. Luh Putu Okta Kusumadewi, S.Tr.Keb., yang menyampaikan strategi manajemen stres, teknik relaksasi, serta pentingnya dukungan sebaya dalam mencegah risiko gangguan mental. Sementara materi keempat disampaikan oleh I Ketut Suena, S.Pd., yang mengupas peran media sosial dan platform digital dalam membangun ruang aman, melakukan edukasi kesehatan mental, dan menggerakkan kampanye anti bullying.

Hari kedua diisi dengan pelatihan teknis, penguatan kapasitas, dan pembentukan kader sebaya. Materi pertama disampaikan oleh Gusti Ayu Ryana Mahasari, S.Pd., M.Si., yang memaparkan teknik deteksi dini gangguan kesehatan mental, tanda bahaya, risiko bunuh diri, serta langkah intervensi awal yang aman. Dilanjutkan dengan materi dari Dr. Ni Putu Ayu Hervina Sanjayanti, M.Pd., yang membahas strategi peningkatan kapasitas pemuda sebagai edukator kesehatan mental di lingkungan masing-masing.

Materi terakhir dibawakan oleh Ni Putu Natalya, S.Psi., yang fokus pada pembentukan kader Sahabat Baik sebagai teman cerita, pendamping emosional, sekaligus jembatan bagi teman sebaya yang membutuhkan bantuan profesional. Program ini menekankan pentingnya pendekatan humanis dan dukungan sosial dalam menjaga kesehatan mental pemuda.

Selama dua hari pelaksanaan, kegiatan berlangsung komunikatif, interaktif, dan dinamis. Peserta aktif berdiskusi, mengikuti simulasi, serta menjalani sesi praktik langsung dengan antusias. Seluruh peserta mendapatkan kaos Sahabat Baik, buku saku self love, dan buku saku kesehatan jiwa remaja sebagai bekal pembelajaran lanjutan yang dapat digunakan dalam aktivitas pendampingan di lingkungan masing-masing.

Kegiatan ditutup dengan pembacaan Ikrar Anti Bullying sebagai bentuk komitmen peserta dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung kesehatan mental pemuda Karangasem. Program Sahabat Baik hadir sebagai langkah strategis memperkuat literasi kesehatan mental, pendampingan emosional, serta kaderisasi pemuda untuk berperan aktif dalam penguatan kesehatan mental di Karangasem. Dengan sinergi pemerintah, komunitas, dan generasi muda, program ini diharapkan menjadi model berkelanjutan bagi pengembangan kapasitas pemuda di masa yang akan datang. aka/ker