JeetNews

Kategori: Nasional

  • Bali Diambang Kolaps, Krisis Sampah Jadi Ancaman Nyata Pariwisata Dunia

    Bali Diambang Kolaps, Krisis Sampah Jadi Ancaman Nyata Pariwisata Dunia

    JeettNews, Denpasar | Krisis sampah di Bali kini memasuki titik paling mengkhawatirkan. Tumpukan sampah yang terlihat di berbagai wilayah, mulai dari kawasan perkotaan hingga destinasi wisata, menjadi sinyal kuat bahwa sistem pengelolaan yang selama ini berjalan tidak lagi mampu menahan laju produksi sampah yang terus meningkat. Kondisi ini bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi telah berubah menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pariwisata Bali di mata dunia.

    Persadha Nusantara Provinsi Bali menegaskan bahwa situasi ini sudah masuk kategori darurat. Ketua Persadha Nusantara Bali, I Ketut Sae Tanju, S.E., M.M., dalam keterangannya di Denpasar pada Kamis (2/4/2026), mendesak Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Wayan Koster serta Pemerintah Pusat yang dipimpin Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah nyata.

    “Kondisi ini tidak bisa lagi ditunda. Bali sudah dalam fase darurat sampah. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut kepemimpinan, keberanian mengambil keputusan, dan keseriusan dalam eksekusi,” tegasnya.

    Ia menilai, berbagai rapat koordinasi yang selama ini dilakukan belum mampu menghasilkan perubahan signifikan. Permasalahan sampah justru terus berulang dan semakin kompleks. Ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) konvensional masih menjadi masalah utama, sementara kapasitasnya semakin terbatas dan tidak lagi mampu menampung volume sampah harian.

    “Terlalu banyak rapat, tetapi minim eksekusi. Sistem lama masih dipertahankan, padahal sudah jelas tidak efektif. Kalau ini terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya lingkungan, tetapi juga ekonomi dan pariwisata Bali,” ujarnya.

    Teguran Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2026 menjadi bukti bahwa persoalan ini telah menjadi perhatian serius di tingkat nasional. Aksi pembersihan dan pembentukan satuan tugas memang telah dilakukan, namun langkah tersebut dinilai masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar masalah yang sesungguhnya.

    Persadha Nusantara mendorong adanya reformasi total dalam pengelolaan sampah. Transformasi menuju sistem modern seperti waste to energy dinilai menjadi solusi jangka panjang yang harus segera diwujudkan. Selain itu, penerapan sistem pemilahan sampah berbasis sumber wajib dilakukan, baik di tingkat rumah tangga maupun pelaku usaha.

    “Kami butuh langkah konkret, bukan sekadar wacana. Wajib pilah sampah harus ditegakkan tanpa kompromi. Harus ada sanksi bagi yang melanggar dan insentif bagi yang patuh,” katanya.

    Di sisi lain, desa adat dinilai memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Melalui kekuatan sosial dan aturan adat seperti awig-awig, desa adat dapat menjadi motor penggerak perubahan di tingkat lokal.

    Persadha Nusantara juga menekankan pentingnya audit menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah, termasuk penggunaan anggaran dan kinerja instansi terkait. Dunia usaha, khususnya sektor pariwisata, harus dilibatkan secara aktif melalui tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan.

    “Krisis ini tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Semua pihak harus bergerak, dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat. Bali ini wajah Indonesia, kalau gagal mengelola sampah, yang rusak bukan hanya Bali, tetapi juga reputasi bangsa,” tutupnya.

    Krisis sampah di Bali bukan lagi persoalan biasa. Jika tidak segera ditangani secara serius dan menyeluruh, maka bukan tidak mungkin Bali akan menghadapi krisis yang lebih besar di masa depan. Apa yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tetapi juga masa depan pariwisata dan kepercayaan global terhadap Indonesia. tim/jet

  • Usai Lebaran, Arus Balik ke Bali Naik 3 Kali Lipat

    Usai Lebaran, Arus Balik ke Bali Naik 3 Kali Lipat

    JeettNews, Jembrana | Arus balik Lebaran 2026 menjadi momentum yang memperlihatkan wajah sesungguhnya mobilitas masyarakat Bali. Setelah hampir setengah juta orang tercatat keluar Pulau Dewata saat fase mudik, kini gelombang kepulangan menunjukkan lonjakan yang jauh lebih padat dan terkonsentrasi. Fenomena ini memunculkan satu realitas yang tak terbantahkan bahwa arus Bali ke Bali usai Lebaran mengalami peningkatan ekstrem dalam waktu singkat.

    Data resmi dari Posko Angkutan Lebaran di Pelabuhan Gilimanuk mencatat sebanyak 494.678 orang meninggalkan Bali menuju Jawa pada periode H minus sepuluh hingga H minus satu Lebaran. Jumlah kendaraan yang keluar pun tidak kecil, mencapai 158.364 unit. Angka ini bukan sekadar statistik tahunan, melainkan fondasi utama dari gelombang arus balik yang kini terjadi.

    Jika ditarik dalam logika transportasi dan perilaku mobilitas masyarakat, maka seluruh angka tersebut pada akhirnya akan kembali ke Bali. Bahkan dalam praktiknya, arus balik selalu memiliki karakteristik yang lebih padat karena terjadi dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan arus mudik yang relatif tersebar.

    Kondisi ini yang kemudian memunculkan persepsi di lapangan bahwa arus Bali ke Bali terasa meningkat hingga berkali lipat. Bukan tanpa alasan, karena kepadatan yang terjadi bukan hanya soal jumlah orang, tetapi juga soal waktu yang berhimpitan, distribusi kendaraan yang tidak merata, serta keterbatasan infrastruktur penyeberangan.

    Selama arus mudik, distribusi waktu keberangkatan cenderung lebih panjang. Masyarakat memiliki fleksibilitas untuk berangkat lebih awal. Namun saat arus balik, mayoritas memilih kembali dalam rentang waktu yang hampir bersamaan, terutama mendekati akhir masa libur dan menjelang aktivitas kerja kembali normal.

    Akibatnya, tekanan terhadap jalur utama seperti Pelabuhan Gilimanuk hingga jalur Denpasar mengalami peningkatan signifikan. Bahkan dalam beberapa laporan lapangan, antrean kendaraan saat mudik sempat mencapai puluhan kilometer. Kondisi ini menjadi indikator awal bahwa kapasitas infrastruktur berada dalam tekanan serius.

    Jika pada fase mudik saja antrean mencapai sekitar 20 kilometer, maka potensi kepadatan pada arus balik menjadi jauh lebih kompleks. Hal ini disebabkan oleh akumulasi kendaraan yang kembali dalam waktu bersamaan, ditambah kendaraan logistik serta distribusi barang yang juga mulai kembali normal pasca Lebaran.

    Ketimpangan antara arus keluar dan masuk sebelum Lebaran juga memperkuat fenomena ini. Data menunjukkan bahwa jumlah orang yang masuk ke Bali sebelum hari raya hanya sekitar 177.379 orang. Artinya, terdapat selisih yang sangat besar dibandingkan jumlah yang keluar.

    Selisih inilah yang kemudian menjadi beban arus balik. Dengan kata lain, ratusan ribu orang yang sebelumnya meninggalkan Bali akan kembali dalam waktu relatif singkat. Kondisi ini secara langsung meningkatkan intensitas kepadatan yang dirasakan masyarakat di lapangan.

    Namun penting untuk ditegaskan bahwa istilah tiga kali lipat dalam konteks ini bukanlah angka statistik resmi yang dirilis pemerintah. Tidak ada data valid yang menyebutkan kenaikan hingga tiga kali lipat secara numerik. Yang terjadi adalah peningkatan kepadatan yang terasa ekstrem akibat akumulasi volume dalam waktu singkat.

    Dalam perspektif manajemen transportasi, fenomena ini dikenal sebagai peak concentration effect, di mana volume yang sebenarnya tidak melonjak drastis secara total, tetapi terkonsentrasi dalam waktu tertentu sehingga menimbulkan kesan lonjakan berlipat.

    Fenomena ini juga menunjukkan adanya persoalan struktural dalam sistem transportasi Bali. Ketergantungan tinggi terhadap satu pintu utama yakni Pelabuhan Gilimanuk membuat distribusi arus menjadi tidak seimbang. Ketika terjadi lonjakan, maka dampaknya langsung terasa secara sistemik.

    Tidak hanya itu, jaringan jalan di Bali yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi lonjakan kendaraan juga menjadi faktor penguat kemacetan. Jalur Denpasar Gilimanuk sebagai tulang punggung distribusi darat menghadapi tekanan berlapis dari kendaraan pribadi, bus, hingga logistik.

    Dalam konteks ekonomi, arus balik ini sebenarnya mencerminkan dinamika positif. Tingginya mobilitas menunjukkan aktivitas ekonomi yang hidup serta keterikatan masyarakat dengan Bali sebagai pusat kerja dan usaha. Namun di sisi lain, tanpa pengelolaan yang tepat, lonjakan ini justru berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi akibat kemacetan dan inefisiensi distribusi.

    Waktu tempuh yang meningkat drastis berdampak langsung pada biaya operasional transportasi. Sektor logistik menjadi salah satu yang paling terdampak karena keterlambatan distribusi barang dapat memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.

    Sementara itu, sektor pariwisata juga tidak luput dari dampak. Wisatawan yang datang atau kembali ke Bali pada periode arus balik harus menghadapi kondisi perjalanan yang tidak nyaman. Hal ini berpotensi mempengaruhi persepsi terhadap kualitas destinasi Bali sebagai tujuan wisata dunia.

    Di tengah kondisi ini, peran pemerintah menjadi sangat krusial. Koordinasi lintas sektor antara kepolisian, otoritas pelabuhan, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mengurai kepadatan. Rekayasa lalu lintas, pengaturan jadwal penyeberangan, serta distribusi kendaraan menjadi strategi yang harus dilakukan secara adaptif.

    Namun yang lebih penting adalah langkah jangka panjang. Fenomena berulang setiap tahun ini menunjukkan bahwa Bali membutuhkan solusi struktural, bukan sekadar penanganan temporer saat Lebaran.

    Pengembangan pelabuhan alternatif, peningkatan kapasitas jalan, hingga diversifikasi moda transportasi menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa itu, setiap tahun Bali akan menghadapi siklus yang sama, bahkan dengan skala yang lebih besar seiring pertumbuhan jumlah kendaraan dan penduduk.

    Dari sisi sosial, arus balik juga mencerminkan realitas kehidupan masyarakat Bali yang semakin terhubung dengan mobilitas lintas pulau. Tradisi mudik tidak hanya menjadi fenomena kultural, tetapi juga bagian dari dinamika ekonomi modern.

    Kembalinya masyarakat ke Bali pasca Lebaran menandai dimulainya kembali aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial. Dalam konteks ini, kepadatan arus balik bukan hanya persoalan transportasi, tetapi juga indikator pergerakan kehidupan masyarakat.

    Namun jika tidak diantisipasi dengan baik, kepadatan ini dapat memicu stres kolektif di masyarakat. Kemacetan panjang, kelelahan perjalanan, hingga ketidakpastian waktu tempuh menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas hidup.

    Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk melihat fenomena ini secara komprehensif. Tidak cukup hanya melihat angka, tetapi juga memahami pola, perilaku, dan dampak yang ditimbulkan.

    Arus Bali ke Bali yang terasa meningkat drastis usai Lebaran 2026 menjadi cermin dari tantangan besar yang dihadapi Pulau Dewata. Di satu sisi, ini menunjukkan dinamika mobilitas yang tinggi. Namun di sisi lain, ini juga menjadi alarm keras bagi kesiapan infrastruktur dan sistem transportasi.

    Jika tidak ada langkah strategis yang diambil, maka bukan tidak mungkin pada tahun tahun mendatang, tekanan yang terjadi akan jauh lebih besar. Bahkan istilah tiga kali lipat bukan lagi sekadar persepsi, tetapi bisa menjadi kenyataan jika pertumbuhan tidak diimbangi dengan kapasitas.

    Untuk saat ini, yang bisa dipastikan adalah bahwa arus balik Lebaran 2026 benar benar menjadi ujian besar bagi Bali. Ujian terhadap infrastruktur, terhadap manajemen transportasi, dan terhadap kemampuan adaptasi dalam menghadapi mobilitas massal. tim/jet

  • Isu Sapi Betina Dikirim ke Luar Pulau Tanpa Pemeriksaan, Karantina Bali Kecolongan?

    Isu Sapi Betina Dikirim ke Luar Pulau Tanpa Pemeriksaan, Karantina Bali Kecolongan?

    JeettNews, Denpasar | Isu dugaan pengiriman sapi Bali betina ke luar daerah tanpa melalui prosedur pemeriksaan memicu sorotan tajam terhadap kinerja Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali (Karantina Bali). Bahkan, muncul tudingan bahwa Karantina Bali kecolongan dalam mengawasi lalu lintas ternak strategis tersebut.

    Menanggapi hal ini, Kepala Karantina Bali Heri Yuwono angkat bicara dan menegaskan bahwa seluruh proses lalu lintas ternak dari Bali telah melalui prosedur karantina yang ketat dan berlapis sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Kami memastikan setiap ternak yang keluar dari Bali wajib melalui pemeriksaan administrasi dan kesehatan secara menyeluruh. Tidak ada yang lolos tanpa prosedur,” tegasnya, Senin (16/3/2026).

    Ia menjelaskan, pengawasan dilakukan secara konsisten dengan tujuan utama mencegah keluar dan masuknya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), sekaligus menjaga kelestarian plasma nutfah sapi Bali yang memiliki nilai strategis tinggi.

    Menurutnya, seluruh tahapan karantina dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 sebagai aturan pelaksana.

    Dalam implementasinya, setiap sapi yang akan dilalulintaskan wajib melalui pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik kesehatan, serta pengawasan kondisi ternak secara detail. Apabila ditemukan gejala klinis, hewan langsung diisolasi untuk pengamatan dan penanganan lebih lanjut.

    “Hanya ternak yang benar-benar sehat dan bebas dari HPHK yang bisa mendapatkan sertifikat kesehatan untuk dilalulintaskan,” jelasnya.

    Data Karantina Bali mencatat, sepanjang Januari hingga 13 Maret 2026, sebanyak 10.039 ekor sapi jantan telah melalui proses karantina untuk dikirim keluar Bali dengan total 430 kali pengiriman.

    Yang menarik, pada periode yang sama, Karantina Bali menegaskan tidak pernah menerbitkan sertifikat kesehatan untuk pengeluaran sapi bibit betina. Hal ini sekaligus menjadi bantahan terhadap isu yang berkembang di masyarakat.

    Dengan fakta tersebut, Karantina Bali memastikan tidak ada pelanggaran prosedur dalam lalu lintas ternak resmi, serta menepis tudingan kecolongan yang dialamatkan kepada institusi tersebut.

    Lebih jauh, Badan Karantina Indonesia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketahanan pangan dan melindungi sumber daya hayati nasional.

    Sinergi dan kepatuhan terhadap prosedur karantina dinilai menjadi kunci utama dalam mencegah penyebaran Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). tim/jet

  • Ramadan Jadi Panggung Berbagi, Bank Mandiri Guyur 1.768 Bantuan dan Gelar Khitanan Gratis untuk Warga Bali–Nusra

    Ramadan Jadi Panggung Berbagi, Bank Mandiri Guyur 1.768 Bantuan dan Gelar Khitanan Gratis untuk Warga Bali–Nusra

    JeettNews, Denpasar | Ramadan 1447 Hijriah dimanfaatkan Bank Mandiri untuk menegaskan komitmen sosialnya di tengah masyarakat. Tidak sekadar menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan, bank milik negara ini turun langsung berbagi kepada masyarakat melalui rangkaian kegiatan sosial yang digelar di Menara Mandiri Denpasar, Sabtu (14/3/2026).

    Kegiatan yang meliputi buka puasa bersama, santunan anak yatim, hingga khitanan gratis tersebut menyasar masyarakat Bali dan Nusa Tenggara. Dalam kegiatan itu, Bank Mandiri menyalurkan total 1.768 paket bantuan kepada berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan.

    Rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bank Mandiri yang secara rutin digelar setiap Ramadan. Program ini juga menjadi bagian dari gerakan nasional “Mandiri Berbagi Kebaikan” yang digelar di berbagai wilayah operasional perusahaan.

    Acara tersebut dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan Bank Mandiri, antara lain Komisaris Bank Mandiri Bintoro K. Pardewo, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan, Direktur Operation Bank Mandiri Timothy Utama, serta Regional CEO Bank Mandiri Region XI Alexander J. Patty.

    Regional CEO Bank Mandiri Region XI Alexander J. Patty mengatakan, Ramadan menjadi momentum penting bagi Bank Mandiri untuk memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial kepada masyarakat.

    Menurutnya, kegiatan berbagi yang dilakukan Bank Mandiri bukan sekadar agenda seremonial tahunan, tetapi merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk terus hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat di wilayah operasionalnya.

    “Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperkuat kepedulian sosial. Melalui kegiatan ini kami ingin berbagi kebahagiaan sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat di Bali dan Nusa Tenggara,” ujarnya.

    Dalam kegiatan tersebut, Bank Mandiri menyalurkan santunan kepada anak yatim, lansia, serta anak-anak sekolah yang membutuhkan dukungan sosial. Bantuan yang diberikan antara lain berupa paket perlengkapan sekolah, paket kesehatan, serta bantuan sosial untuk kebutuhan dasar masyarakat.

    Selain itu, Bank Mandiri juga menggelar kegiatan khitanan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di sekitar wilayah operasional perusahaan. Program kesehatan ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat karena membantu meringankan biaya khitanan yang bagi sebagian keluarga menjadi beban tersendiri.

    Melalui kegiatan tersebut, Bank Mandiri berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat peran perusahaan dalam pembangunan sosial.

    Secara nasional, program Mandiri Berbagi Kebaikan yang dilaksanakan selama Ramadan tahun ini menargetkan lebih dari 114.000 penerima manfaat di berbagai daerah di Indonesia.

    Program ini menyasar berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti anak yatim, lansia, kaum dhuafa, komunitas rentan, serta masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional Bank Mandiri.

    Selain kegiatan sosial, Bank Mandiri juga kembali menghadirkan program mudik gratis bagi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

    Tahun ini perusahaan menyiapkan fasilitas mudik bersama menuju 80 kota tujuan di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut terbuka bagi masyarakat umum sebagai bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam mendukung kelancaran perjalanan mudik.

    Bank Mandiri berharap berbagai program sosial tersebut dapat memperkuat solidaritas dan kebersamaan masyarakat, sekaligus menjadi pengingat bahwa keberadaan perusahaan besar juga harus memberikan dampak sosial bagi lingkungan sekitarnya. tim/ril/jet

  • TPA Suwung Resmi Ditutup 1 April 2026, BKS LPD Bali Siapkan Mesin Sampah “Somya” Sebagai Solusi

    TPA Suwung Resmi Ditutup 1 April 2026, BKS LPD Bali Siapkan Mesin Sampah “Somya” Sebagai Solusi

    JeettNews, Denpasar | Bali sedang berdiri di tepi jurang krisis sampah. Ketika Tempat Pembuangan Akhir Suwung resmi ditutup total pada 1 April 2026, pulau yang selama ini dikenal sebagai surga pariwisata dunia itu akan kehilangan satu-satunya tempat pembuangan sampah terbesar yang selama puluhan tahun menjadi penyangga sistem persampahan Bali.

    Penutupan total TPA Suwung bukan sekadar kebijakan administratif. Ia adalah titik balik yang memaksa seluruh sistem pengelolaan sampah di Bali berubah secara drastis. Tidak ada lagi ruang untuk membuang sampah sembarangan. Tidak ada lagi tempat untuk menumpuk limbah rumah tangga, hotel, restoran, pasar, dan kawasan wisata.

    Ketika pintu Suwung ditutup, Bali dipaksa menghadapi kenyataan pahit. Sampah harus selesai dari sumbernya. Di tengah situasi yang semakin mendesak itulah, Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa Provinsi Bali mengambil langkah strategis dengan menggandeng PT Enviro Mas Sejahtera untuk menghadirkan teknologi pengolahan sampah organik Somya Rapid Digester.

    Kerja sama tersebut dipertegas melalui penandatanganan Memorandum of Understanding antara Direktur Utama PT Enviro Mas Sejahtera A A Ngr Panji Astika ST dengan Ketua Umum BKS LPD Provinsi Bali Drs I Nyoman Cendekiawan SH MSi yang berlangsung di Kantor BKS LPD Kabupaten Gianyar, Rabu 9 Maret 2026.

    Momen penandatanganan itu bukan sekadar seremoni kerja sama bisnis. Ia menjadi simbol dimulainya babak baru dalam perjuangan Bali menghadapi darurat sampah yang semakin mengkhawatirkan. Ketua BKS LPD Provinsi Bali I Nyoman Cendekiawan menegaskan bahwa keputusan menutup TPA Suwung akan membawa konsekuensi besar bagi seluruh sistem pengelolaan sampah di Bali.

    Menurutnya, selama puluhan tahun masyarakat terbiasa dengan pola lama. Sampah dibuang ke TPA tanpa proses pengolahan serius di tingkat sumber. Kini pola tersebut tidak bisa lagi dipertahankan. Cendekiawan mengatakan bahwa penutupan TPA Suwung harus dipandang sebagai momentum perubahan besar dalam cara masyarakat Bali memandang sampah.

    Jika selama ini sampah dianggap sebagai limbah yang harus dibuang, maka ke depan sampah harus dilihat sebagai sumber daya yang harus dikelola. Ia menegaskan bahwa desa adat harus menjadi garda terdepan dalam perubahan besar ini. Menurutnya, desa adat memiliki kekuatan sosial dan budaya yang sangat kuat dalam menggerakkan masyarakat.

    Melalui jaringan LPD yang tersebar hampir di seluruh desa adat di Bali, perubahan pola pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih cepat dan sistematis. Cendekiawan menjelaskan bahwa kerja sama dengan PT Enviro Mas Sejahtera bertujuan untuk mempercepat implementasi teknologi pengolahan sampah organik berbasis desa.

    Teknologi Somya Rapid Digester yang dikembangkan oleh perusahaan tersebut dinilai mampu menjawab kebutuhan pengolahan sampah yang cepat, praktis, dan efisien. Ia menyebutkan bahwa sebagian besar sampah yang dihasilkan masyarakat Bali sebenarnya adalah sampah organik. Jika sampah organik bisa diselesaikan di tingkat sumber, maka sebagian besar persoalan sampah Bali sebenarnya sudah selesai.

    Karena itu, teknologi yang mampu mengolah sampah organik secara cepat menjadi sangat penting dalam situasi darurat seperti sekarang. Cendekiawan juga menegaskan bahwa BKS LPD siap mendorong desa adat untuk mulai mengimplementasikan teknologi pengolahan sampah ini. Selain melalui sosialisasi kepada jaringan LPD di seluruh Bali, BKS LPD juga membuka peluang dukungan pembiayaan bagi desa adat yang ingin mengembangkan sistem pengolahan sampah mandiri.

    Ia menilai pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi desa adat. Kompos yang dihasilkan dari pengolahan sampah organik dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian, penghijauan desa, hingga dijual sebagai produk bernilai ekonomi. Dengan demikian, desa adat tidak hanya mampu menjaga kebersihan lingkungannya, tetapi juga menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

    Sementara itu Direktur Utama PT Enviro Mas Sejahtera A A Ngr Panji Astika menjelaskan bahwa teknologi Somya Rapid Digester dirancang khusus untuk menjawab persoalan utama pengelolaan sampah organik. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen sampah yang dihasilkan di Bali adalah sampah organik. Jika sampah jenis ini dapat diolah langsung di sumbernya, maka beban pengelolaan sampah secara keseluruhan akan berkurang secara drastis.

    Panji Astika menjelaskan bahwa mesin Somya mampu mengolah sampah organik menjadi kompos stabil hanya dalam waktu sekitar enam hingga delapan jam. Kecepatan ini menjadi keunggulan utama dibandingkan metode pengomposan konvensional yang membutuhkan waktu hingga berbulan bulan.

    Teknologi Somya juga dirancang dengan sistem tertutup yang higienis sehingga tidak menimbulkan bau, tidak mengundang lalat, dan tidak menghasilkan emisi gas berbahaya. Volume sampah yang dimasukkan ke dalam mesin akan menyusut hingga 80 sampai 95 persen dari volume awal. Hasil akhirnya berupa kompos plus berkualitas yang dapat dimanfaatkan kembali untuk berbagai kebutuhan pertanian dan penghijauan.

    Panji Astika menegaskan bahwa teknologi ini sudah diuji di berbagai hotel dan restoran di Bali dengan hasil yang sangat baik. Kompos yang dihasilkan memiliki kandungan unsur hara tinggi dan sangat bermanfaat bagi tanaman. Ia juga menegaskan bahwa produk Somya merupakan inovasi teknologi yang dikembangkan oleh putra Bali sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa solusi terhadap persoalan sampah Bali sebenarnya dapat lahir dari kreativitas dan inovasi masyarakat Bali sendiri.

    Menurut Panji Astika, tantangan terbesar saat ini bukan lagi pada teknologi, tetapi pada kesiapan masyarakat untuk mengubah pola pikir dalam mengelola sampah. Penutupan TPA Suwung pada 1 April 2026 akan memaksa seluruh pihak untuk mulai mengelola sampah secara mandiri. Hotel, restoran, kawasan wisata, desa adat hingga rumah tangga tidak bisa lagi bergantung pada sistem pembuangan lama.

    Semua pihak harus mulai memilah sampah, mengolah sampah organik, dan mengurangi ketergantungan terhadap TPA. Jika tidak, maka Bali berpotensi menghadapi krisis sampah yang jauh lebih besar. Panji Astika mengatakan bahwa teknologi Somya dapat menjadi salah satu solusi paling cepat untuk membantu berbagai pihak menghadapi perubahan besar ini. Selain mampu mengolah sampah organik hanya dalam hitungan jam, mesin ini juga mudah dioperasikan dan tidak memerlukan tenaga ahli khusus.

    Mesin dilengkapi sistem otomatis berbasis layar sentuh serta teknologi Internet of Things yang memungkinkan pemantauan dilakukan melalui telepon pintar. Dengan sistem tersebut pengelolaan sampah menjadi jauh lebih sederhana, terukur, dan efisien. Kerja sama antara BKS LPD dan PT Enviro Mas Sejahtera juga membuka peluang pengembangan program percontohan di sejumlah desa adat di Bali.

    Program ini diharapkan dapat menjadi model pengelolaan sampah berbasis teknologi yang dapat direplikasi di berbagai wilayah lainnya. Jika sistem ini berjalan dengan baik, desa adat tidak hanya akan mampu menyelesaikan persoalan sampahnya sendiri, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Cendekiawan menegaskan bahwa masa depan Bali tidak hanya ditentukan oleh keindahan alam dan kekayaan budayanya, tetapi juga oleh kemampuan masyarakatnya menjaga lingkungan.

    Jika Bali gagal mengatasi persoalan sampah, maka reputasi pulau ini sebagai destinasi wisata kelas dunia juga bisa terancam. Sebaliknya, jika Bali berhasil membangun sistem pengelolaan sampah yang modern dan berbasis komunitas, maka pulau ini dapat menjadi contoh dunia tentang bagaimana budaya lokal mampu melahirkan solusi bagi persoalan lingkungan global. Kini waktu tidak lagi berpihak pada Bali. Hitungan mundur menuju penutupan TPA Suwung sudah berjalan. Dan ketika tanggal 1 April 2026 tiba, Bali tidak lagi punya pilihan selain menyelesaikan sampahnya sendiri. isa/jet

  • Atur Pemedek Bergilir dan Rekayasa Lalu Lintas, Karya Ida Bhatara Turun Kabeh 2026 di Pura Besakih Disiapkan Total Bebas Sampah Plastik

    Atur Pemedek Bergilir dan Rekayasa Lalu Lintas, Karya Ida Bhatara Turun Kabeh 2026 di Pura Besakih Disiapkan Total Bebas Sampah Plastik

    JeettNews, Denpasar | Pemerintah Provinsi Bali bergerak cepat memastikan pelaksanaan Karya Ida Bhatara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih berlangsung aman, tertib, bersih, dan tetap khusyuk. Gubernur Bali Wayan Koster langsung memimpin rapat koordinasi besar lintas instansi di Gedung Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Sabtu (14/3/2026), guna mematangkan seluruh persiapan karya agung yang puncaknya jatuh pada Kamis, 2 April 2026, bertepatan dengan Wraspati Wage, Watugunung.

    Rapat strategis ini mempertemukan unsur TNI, Polri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pengelola kawasan suci Besakih, hingga tokoh adat dan pemangku pura. Seluruh pihak sepakat satu hal: karya besar di pusat spiritual umat Hindu dunia itu harus berlangsung tertib tanpa menimbulkan kemacetan, penumpukan pemedek, maupun masalah kebersihan yang selama ini kerap menjadi tantangan.

    Gubernur Koster dalam rapat tersebut menegaskan bahwa pengaturan pemedek menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Hal ini dilakukan karena diperkirakan jutaan umat Hindu akan tangkil ke Pura Agung Besakih selama rangkaian karya berlangsung. Menurutnya, tanpa pengaturan yang jelas, potensi penumpukan pemedek dan kemacetan di jalur menuju Besakih sangat besar. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Bali yang secara khusus mengatur rekayasa lalu lintas, jadwal penganyar kabupaten/kota, hingga pengelolaan kebersihan selama karya berlangsung.

    Rapat koordinasi tersebut dihadiri Komandan Korem 163/Wirasatya, Karo Ops Polda Bali, Bupati Karangasem, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

    Selain itu hadir pula Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, Komandan Kodim 1623/Karangasem, Kapolres Karangasem, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem, Camat Rendang, Kepala Badan Pengelola Besakih, Perbekel Desa Besakih, Bendesa Adat Besakih, serta Pemucuk Pemangku Pura Agung Besakih.

    Rapat berlangsung serius namun konstruktif karena seluruh pihak menyadari bahwa karya Ida Bhatara Turun Kabeh merupakan salah satu upacara terbesar umat Hindu di Bali yang selalu menarik kehadiran pemedek dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri.

    Bendesa Adat Besakih Mangku Widiarta yang hadir dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa secara spiritual seluruh rangkaian karya sebenarnya sudah berjalan sejak awal Maret. Ia menyebutkan bahwa rangkaian upacara dimulai pada 7 Maret 2026 dengan upacara Naitakang. Setelah itu rangkaian berlanjut dengan berbagai tahapan upacara lain yang merupakan bagian penting dari pelaksanaan karya agung tersebut. Salah satu tahapan penting adalah pelaksanaan Taur Tabur Gentuh yang dijadwalkan pada 18 Maret 2026.

    Rangkaian berikutnya adalah Wulan Ida Bhatara yang akan dilaksanakan pada 30 Maret 2026. Upacara ini kemudian dilanjutkan dengan prosesi Melasti pada 31 Maret menuju Tegal Suci. Setelah itu umat akan melaksanakan upacara Pakelem dan berbagai prosesi lainnya sebelum akhirnya mencapai puncak karya pada 2 April 2026. Mangku Widiarta menjelaskan bahwa setelah puncak karya tersebut, Ida Bhatara akan nyejer selama 21 hari hingga 23 April 2026. Selama masa itu, setiap hari akan dilaksanakan upacara penganyaran oleh umat dari berbagai daerah.

    Karena itu, pengaturan pemedek menjadi sangat penting agar pelaksanaan karya tetap berjalan lancar tanpa mengganggu kekhusyukan upacara. Ia mengungkapkan bahwa evaluasi dari karya-karya sebelumnya menunjukkan adanya beberapa persoalan yang harus dibenahi. Salah satunya adalah kemacetan dan penumpukan pemedek di jalur menuju Pura Agung Besakih. Selain itu kawasan sekitar pura juga sering mengalami kepadatan karena banyaknya pedagang, kendaraan, dan aktivitas lainnya yang tidak tertata dengan baik.

    Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah bersama panitia karya sepakat menerapkan sistem pengaturan pemedek berdasarkan jadwal penganyar dari masing-masing kabupaten dan kota di Bali. Dengan sistem ini, setiap daerah akan memiliki jadwal tertentu untuk melaksanakan penganyaran sehingga tidak terjadi penumpukan umat pada hari yang sama. Misalnya pada hari tertentu akan dijadwalkan penganyar dari Kota Denpasar, sementara pada hari lain dari Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, dan daerah lainnya.

    Hari kerja juga diatur secara khusus agar pemedek dari kabupaten dan kota dapat datang secara bergiliran. Sementara pada akhir pekan, panitia akan membuka kesempatan lebih luas bagi umat dari luar Bali yang ingin tangkil ke Besakih. Pengaturan ini diharapkan mampu mengurai kepadatan pemedek sekaligus memberikan kenyamanan bagi umat yang ingin bersembahyang. Selain pengaturan pemedek, rapat juga membahas rekayasa lalu lintas menuju kawasan suci Besakih. Dinas Perhubungan bersama aparat kepolisian akan menyiapkan sistem rekayasa lalu lintas agar arus kendaraan tetap lancar.

    Salah satu langkah yang disiapkan adalah penentuan lokasi parkir khusus bagi bus rombongan. Bus-bus besar tidak diperkenankan masuk langsung ke kawasan pura. Sebagai gantinya, bus akan diarahkan parkir di kawasan Kedungdung. Dari sana pemedek akan diantar menggunakan kendaraan shuttle yang telah disiapkan panitia. Sementara itu kendaraan kecil akan diarahkan parkir di kawasan Manik Mas yang juga telah disiapkan sebagai kantong parkir.

    Langkah ini diambil untuk mengurangi kepadatan kendaraan di sekitar kawasan suci Pura Agung Besakih yang selama ini sering mengalami kemacetan saat karya berlangsung. Selain itu pemerintah juga menyiapkan jalur khusus bagi pemedek yang sudah lanjut usia, anak-anak, serta pemangku yang memiliki keterbatasan mobilitas. Seluruh fasilitas shuttle yang disiapkan tersebut dipastikan tidak dipungut biaya agar umat dapat bersembahyang dengan nyaman tanpa beban tambahan.

    Pemucuk Pemangku Pura Agung Besakih, I Gusti Mangku Jana, menjelaskan bahwa rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bali tersebut sangat penting untuk memastikan seluruh unsur terlibat dalam pengamanan dan pelayanan kepada umat. Menurutnya, pelaksanaan upacara secara spiritual sebenarnya sudah berjalan sebagaimana mestinya dan tidak menghadapi kendala berarti. Yang menjadi fokus utama adalah bagaimana memberikan kenyamanan bagi umat yang akan tangkil ke Besakih selama rangkaian karya berlangsung.

    Ia menegaskan bahwa kenyamanan pemedek menjadi prioritas karena jumlah umat yang datang diperkirakan sangat besar. Oleh karena itu berbagai fasilitas harus dipersiapkan secara matang, mulai dari parkir kendaraan, pengaturan lalu lintas, pelayanan kesehatan, hingga kebersihan lingkungan. Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan sampah selama pelaksanaan karya. Menurutnya, persoalan sampah sering menjadi tantangan besar ketika ribuan hingga jutaan umat berkumpul di satu tempat.

    Karena itu melalui surat edaran gubernur, pemerintah menegaskan bahwa setiap pemedek wajib menjaga kebersihan kawasan suci Besakih. Umat diminta untuk tidak membuang sampah sembarangan di sepanjang jalur menuju pura maupun di area sekitar pura. Panitia bahkan mengimbau agar setiap pemedek membawa kembali sampahnya sendiri sehingga kawasan pura tetap bersih dan suci. Langkah ini dianggap lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan petugas kebersihan setelah upacara selesai.

    Selain itu pemerintah juga akan menyiagakan petugas kebersihan di berbagai titik strategis untuk memastikan kawasan Besakih tetap terjaga kebersihannya selama karya berlangsung. Dari sisi kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga akan menyiapkan pos pelayanan kesehatan bagi pemedek. Pos kesehatan ini akan ditempatkan di sejumlah titik untuk memberikan pertolongan pertama bagi umat yang membutuhkan.

    Hal ini penting mengingat banyak pemedek yang datang dari berbagai daerah dengan kondisi fisik yang berbeda-beda. Dengan adanya pelayanan kesehatan tersebut diharapkan setiap pemedek dapat menjalankan persembahyangan dengan aman dan nyaman. Unsur pengamanan juga mendapat perhatian serius dalam rapat tersebut. TNI dan Polri akan menyiagakan personel di berbagai titik untuk menjaga keamanan selama karya berlangsung.

    Kapolres Karangasem bersama jajaran kepolisian daerah Bali akan bekerja sama dengan Kodim Karangasem serta unsur keamanan lainnya untuk memastikan situasi tetap kondusif. Pengamanan tidak hanya difokuskan pada kawasan pura, tetapi juga di sepanjang jalur menuju Besakih yang diperkirakan akan dipadati kendaraan dan pemedek. Gubernur Wayan Koster dalam arahannya menekankan bahwa karya Ida Bhatara Turun Kabeh bukan sekadar upacara keagamaan biasa, tetapi merupakan peristiwa spiritual besar yang memiliki makna mendalam bagi umat Hindu.

    Karena itu seluruh pihak harus bekerja bersama memastikan pelaksanaannya berjalan lancar. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan memberikan dukungan penuh terhadap seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk kelancaran karya. Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menyukseskan pelaksanaan karya agung tersebut. Koster juga mengingatkan bahwa Pura Agung Besakih merupakan pusat spiritual umat Hindu yang tidak hanya dihormati oleh masyarakat Bali, tetapi juga oleh umat Hindu di seluruh dunia.

    Oleh karena itu pelaksanaan karya harus mencerminkan ketertiban, kesucian, serta kedisiplinan masyarakat Bali dalam menjaga warisan budaya dan spiritualnya. Ia berharap dengan adanya pengaturan pemedek secara bergilir, rekayasa lalu lintas yang matang, serta pengelolaan kebersihan yang baik, karya Ida Bhatara Turun Kabeh tahun ini dapat berlangsung lebih tertib dibandingkan sebelumnya. Pemerintah juga berharap umat dapat mengikuti seluruh aturan yang telah ditetapkan demi kelancaran bersama.

    Sebab tanpa kesadaran kolektif dari seluruh pemedek, berbagai upaya yang telah dirancang pemerintah tidak akan berjalan maksimal. Dengan berbagai persiapan tersebut, Bali kembali menunjukkan keseriusannya dalam menjaga kesucian dan kelancaran pelaksanaan upacara besar di Pura Agung Besakih. Karya Ida Bhatara Turun Kabeh bukan hanya peristiwa ritual, tetapi juga momentum spiritual yang memperkuat hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Karena itu seluruh masyarakat Bali diharapkan dapat bersama-sama menjaga ketertiban, kebersihan, dan kesucian kawasan suci Besakih selama karya berlangsung. aka/jet

  • BRI Region 17 Denpasar Berbagi Kebahagiaan Ramadhan, 100 Anak Yatim Terima Santunan dan Kado Lebaran

    BRI Region 17 Denpasar Berbagi Kebahagiaan Ramadhan, 100 Anak Yatim Terima Santunan dan Kado Lebaran

    JeettNews, Denpasar | Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa di Kantor BRI Region 17 Denpasar pada Jumat (6/3/2026). Dalam rangka memaknai bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, BRI Region 17 Denpasar menggelar kegiatan buka puasa bersama sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim melalui program bertema “Ramadhan Bahagia Untuk Semua”.

    Kegiatan sosial tersebut menjadi momentum bagi BRI untuk meneguhkan komitmennya dalam berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan perhatian dan dukungan di bulan suci yang penuh berkah ini.

    Pada kegiatan tersebut, BRI Region 17 Denpasar menyalurkan santunan kepada 100 orang anak yatim. Tidak hanya santunan, anak-anak tersebut juga menerima 100 paket kado Lebaran sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.

    Kehadiran anak-anak yatim dalam kegiatan tersebut menghadirkan suasana haru sekaligus kebahagiaan. Mereka tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari doa bersama hingga berbuka puasa bersama para karyawan BRI.

    Selain memberikan santunan kepada anak yatim, BRI Region 17 Denpasar juga menyalurkan 50 paket parcel Hari Raya kepada 50 pekerja dasar BRI se-Kota Denpasar. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para pekerja dasar yang selama ini turut mendukung kelancaran operasional layanan perbankan kepada masyarakat.

    Para pekerja dasar tersebut memiliki peran penting dalam memastikan operasional BRI berjalan dengan baik setiap hari. Melalui pemberian parcel Hari Raya, BRI ingin menyampaikan penghargaan atas kontribusi mereka yang seringkali bekerja di balik layar.

    Kegiatan sosial ini terlaksana melalui sinergi antara BRI Region 17 Denpasar dengan YBM BRILiaN, serta dukungan dari anak perusahaan BRI. Adapun santunan yang diberikan kepada anak yatim bersumber dari dana zakat yang dikelola oleh YBM BRILiaN.

    Regional CEO BRI Region 17 Denpasar Hery Noercahya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen BRI untuk terus menghadirkan nilai kebermanfaatan bagi masyarakat, khususnya pada momentum bulan suci Ramadhan.

    Menurutnya, Ramadhan merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat kepedulian sosial serta berbagi kebahagiaan dengan sesama.

    “Melalui momentum Ramadhan ini, BRI ingin berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim serta memberikan apresiasi kepada para pekerja dasar yang telah berkontribusi dalam mendukung operasional BRI. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat sekaligus mempererat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat,” ujar Hery.

    Ia menambahkan bahwa berbagai kegiatan sosial yang dijalankan oleh BRI merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial sekaligus memperkuat peran BRI dalam mendukung pembangunan sosial.

    BRI, kata dia, tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan yang memberikan layanan perbankan kepada masyarakat, tetapi juga hadir sebagai institusi yang peduli terhadap peningkatan kesejahteraan sosial.

    Melalui berbagai program sosial yang dijalankan, BRI terus berupaya memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta memperkuat peran perusahaan dalam mendukung pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Kolaborasi dengan YBM BRILiaN juga menjadi bagian penting dalam upaya memperluas dampak program sosial yang dijalankan oleh BRI. Melalui lembaga tersebut, dana zakat yang dihimpun dari pekerja BRI dapat dikelola secara profesional dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Penyaluran dana zakat ini tidak hanya difokuskan pada santunan sosial, tetapi juga mencakup berbagai program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat.

    Dengan pengelolaan yang terstruktur dan berkelanjutan, program zakat melalui YBM BRILiaN diharapkan mampu memberikan dampak sosial yang lebih luas bagi masyarakat.

    Sementara itu, Pendamping dari Yayasan Cinta Negeri Peduli Sesama, Purwanti, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas perhatian yang diberikan BRI kepada anak-anak yatim yang berada dalam pendampingan yayasan tersebut.

    Ia mengatakan bantuan yang diberikan tidak hanya bernilai materi, tetapi juga memberikan semangat dan kebahagiaan bagi anak-anak yang menerimanya.

    “Kami sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada BRI atas perhatian dan kepeduliannya kepada anak-anak di yayasan kami. Bantuan santunan dan kado lebaran yang diberikan tentu sangat berarti bagi mereka, terutama dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri yang penuh kebahagiaan,” ujar Purwanti.

    Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak seperti BRI memberikan harapan dan motivasi bagi anak-anak yatim untuk terus melangkah maju dan meraih masa depan yang lebih baik.

    Ia berharap kepedulian sosial seperti ini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak anak-anak yang merasakan manfaatnya.

    “Melalui dukungan seperti ini, anak-anak yatim dan piatu yang kami dampingi dapat merasakan kasih sayang dan perhatian dari banyak pihak. Kami berharap bantuan ini tidak hanya memberikan kebahagiaan saat ini, tetapi juga dapat menjadi motivasi bagi anak-anak untuk terus semangat belajar dan meraih cita-cita mereka,” tutup Purwanti.

    Kegiatan buka puasa bersama ini sekaligus menjadi momentum silaturahmi antara jajaran manajemen BRI, karyawan, serta para penerima manfaat dari program sosial yang diselenggarakan.

    Melalui kegiatan tersebut, BRI Region 17 Denpasar berharap nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, dan solidaritas sosial dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, sejalan dengan semangat Ramadhan yang mengajarkan pentingnya berbagi kepada sesama. aka/jet

  • Meledak! Sopir Lokal Bali Rebutan Ingin Gabung Tri Hita Trans, Transportasi Desa Adat Bangkit

    Meledak! Sopir Lokal Bali Rebutan Ingin Gabung Tri Hita Trans, Transportasi Desa Adat Bangkit

    JeettNews, Denpasar | Gerakan kebangkitan sopir lokal Bali melalui Tri Hita Trans meledak jadi perbincangan panas. Setelah deklarasi besar di Canggu dan agenda Road To Launch di Kedas Cafe, Badung, Kamis (26/2/2026), dukungan mengalir deras. Namun di saat bersamaan, kritik tajam dan perdebatan soal tarif, regulasi, hingga nasib taksi online ikut membanjiri ruang digital.

    Di berbagai platform media sosial, unggahan terkait deklarasi sopir lokal bersama Tri Hita Trans mencatat ratusan respons. Salah satu unggahan bahkan menembus lebih dari 192 komentar dan 621 tanda suka. Angka itu menjadi indikator bahwa isu transportasi berbasis desa adat bukan lagi isu pinggiran, melainkan sudah menyentuh kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat luas.

    Komentar warganet mencerminkan spektrum pandangan yang tajam. Ada yang menyambut optimistis. “Mantap jika semua desa adat di Bali seperti ini, astungkara sopir lokal akan membaik,” tulis seorang pengguna. Dukungan ini memperlihatkan harapan agar desa adat tidak lagi hanya menjadi penonton dalam perputaran ekonomi pariwisata.

    Ket foto: Tampilan aplikasi Tri Hita Trans pada layar ponsel pintar sebagai platform transportasi digital yang siap terintegrasi dengan desa adat se-Bali.

    Namun suara kritis juga tak kalah lantang. Sejumlah warganet menekankan agar tarif tetap rasional dan kompetitif dengan layanan taksi online. “Asal harganya masuk akal dan tidak jauh beda dengan taksi online, pasti banyak yang mau,” tulis akun lain, mengingatkan pengalaman kurang menyenangkan terkait tarif yang dianggap terlalu tinggi di masa lalu. Pesan ini jelas: kebangkitan harus dibarengi profesionalisme.

    Perdebatan bahkan merambah pada wacana pembatasan operasional taksi online di kawasan tertentu seperti Canggu. Ada yang mendukung pembatasan demi mengurai kemacetan dan melindungi sopir lokal, namun ada pula yang mengingatkan pentingnya menjaga kenyamanan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Tarik-menarik kepentingan ini memperlihatkan kompleksitas tata kelola transportasi Bali yang selama ini kerap memicu gesekan horizontal.

    Founder PT Sentrik Persada Nusantara sekaligus inisiator Tri Hita Trans, I Made Sudiana, menegaskan bahwa perbedaan pandangan adalah bagian dari proses perubahan. Menurutnya, selama ini desa adat kurang mendapat ruang dalam ekosistem ekonomi transportasi. Tri Hita Trans dihadirkan sebagai solusi jangka panjang berbasis sistem, bukan sekadar respons sesaat atas konflik di lapangan.

    Ia mengakui perjalanan mewujudkan konsep ini tidak mudah. Perdebatan terjadi di berbagai lini, termasuk dengan pihak pemerintahan dan perbankan, sebelum akhirnya menemukan titik temu. Dukungan Gubernur Bali Wayan Koster menjadi momentum penting karena dinilai sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang mendorong kemandirian ekonomi berbasis adat dan budaya.

    Skema yang ditawarkan Tri Hita Trans menempatkan BUPDA sebagai pengelola transaksi di wilayah desa adat. Setiap pesanan yang masuk akan tercatat dan dikelola melalui sistem desa, sehingga perputaran uang diharapkan tetap berada di lingkungan lokal. Model ini diyakini mampu memperkuat kas desa sekaligus meminimalkan konflik kepentingan.

    Kolaborasi strategis juga dibangun dengan Bank BPD Bali melalui skema Kredit Usaha Rakyat khusus sopir transportasi. Untuk plafon tertentu, pembiayaan dapat diakses tanpa jaminan tambahan selain BPKB kendaraan. Di sisi lain, manajemen memperkenalkan program Tri Hita Super Deal berupa subsidi unit kendaraan hingga puluhan juta rupiah, bebas biaya administrasi, gratis servis dua tahun, bonus smartphone operasional, seragam resmi, dan perlindungan asuransi.

    Ket foto: Road To Launch yang digelar di Badung, Kamis (26/2/2026).

    Langkah tersebut dinilai sebagai upaya serius meningkatkan kualitas armada dan standar layanan. Integrasi kawasan strategis seperti bandara, pelabuhan, dan titik-titik spiritual desa adat kini menjadi fokus berikutnya.

    Gelombang dukungan yang membeludak menunjukkan ada dahaga perubahan di tubuh sopir lokal Bali. Namun riuh kritik menjadi pengingat bahwa kebangkitan tidak cukup dengan euforia. Transparansi tarif, profesionalisme layanan, serta regulasi yang adil akan menjadi ujian sesungguhnya. Jika mampu menjawab tantangan itu, Tri Hita Trans bukan hanya gerakan, melainkan babak baru dalam sejarah transportasi berbasis desa adat di Bali. aka/jet

  • Revolusi Desa Adat, Prof Tirka Widanti Tegaskan Tri Hita Trans Perisai Budaya Bali di Era Digital

    Revolusi Desa Adat, Prof Tirka Widanti Tegaskan Tri Hita Trans Perisai Budaya Bali di Era Digital

    JeettNews, Denpasar | Di tengah derasnya arus globalisasi dan penetrasi teknologi yang tak terbendung, Bali kembali dihadapkan pada pertanyaan besar: apakah modernisasi akan menggerus identitas, atau justru memperkuatnya? Jawaban atas kegelisahan itu mulai menemukan bentuk konkret melalui kehadiran aplikasi Tri Hita Trans, sebuah platform digital yang dirancang untuk memperkuat tata kelola Desa Adat berbasis filosofi lokal.

    Akademisi sekaligus Rektor Universitas Ngurah Rai, Prof. Dr. Ni Putu Tirka Widanti, M.M., M.Hum., menilai langkah ini sebagai terobosan strategis yang mampu menjembatani tradisi dan teknologi dalam satu sistem yang harmonis. Ia menegaskan bahwa Bali tidak boleh alergi terhadap perubahan, tetapi perubahan itu harus dipimpin oleh nilai-nilai lokal.

    “Tri Hita Karana adalah way of life masyarakat Bali. Ia bukan sekadar konsep filosofis yang dihafal, melainkan napas kehidupan sehari-hari. Tantangan kita hari ini adalah bagaimana nilai itu tetap hidup di tengah era digital. Tri Hita Trans menurut saya adalah salah satu jawaban konkret,” ujar Prof Tirka saat dimintai pandangannya, pada Rabu (18/2/2026).

    Menurutnya, selama ini digitalisasi sering dipahami sebatas efisiensi administratif. Padahal bagi Bali, teknologi harus menjadi alat penguat harmoni. Ia melihat Tri Hita Trans tidak hanya mempermudah pencatatan atau koordinasi desa, tetapi membuka ruang partisipasi krama secara lebih luas dan transparan.

    “Digitalisasi tidak boleh mencabut akar. Justru ia harus menjadi pupuk yang membuat akar budaya semakin kuat. Kalau sistem adat bisa terdokumentasi dengan baik, kalau keputusan paruman tercatat rapi, kalau krama bisa mengakses informasi dengan mudah, maka itu bukan sekadar kemajuan teknologi, tetapi penguatan identitas,” tegasnya.

    Prof Tirka menyoroti bahwa Desa Adat di Bali memiliki posisi unik. Ia bukan hanya institusi budaya, melainkan sistem sosial yang hidup, mengatur tata upacara, hubungan sosial, hingga aspek ekonomi komunitas. Ketika sistem ini tidak beradaptasi, risiko ketertinggalan akan semakin besar.

    “Bali memiliki kekuatan luar biasa pada struktur desa adatnya. Tapi kalau kita tidak melakukan inovasi, generasi muda bisa merasa jauh dari sistem itu. Dengan platform digital, mereka justru bisa merasa lebih dekat dan terlibat,” katanya.

    Ia menjelaskan bahwa Tri Hita Trans berpotensi menghadirkan transparansi yang selama ini menjadi tuntutan publik. Pendataan krama, pengelolaan iuran, agenda kegiatan adat, hingga laporan keuangan dapat tersusun secara sistematis. Transparansi, menurutnya, bukan ancaman bagi adat, melainkan penguat legitimasi.

    “Kalau semua tercatat dan terbuka, maka kepercayaan akan tumbuh. Kepercayaan itu fondasi harmoni. Tanpa kepercayaan, adat hanya menjadi simbol. Dengan sistem yang baik, adat menjadi sistem sosial yang kokoh,” ungkap Prof Tirka.

    Lebih jauh, ia menggarisbawahi dampak psikologis dari integrasi budaya dan teknologi. Ketika keterlibatan dalam sistem adat menjadi bagian dari gaya hidup digital, akan muncul rasa memiliki yang lebih tinggi.

    “Secara psikologis, ketika sesuatu menjadi tren positif dan terintegrasi dalam keseharian, orang akan merasa malu jika tidak ikut serta. Itu kontrol sosial alami. Bukan karena takut sanksi, tapi karena kesadaran kolektif,” ujarnya.

    Ia bahkan menyebut bahwa transformasi ini bisa mengubah Tri Hita Karana dari sekadar filosofi menjadi lifestyle modern berbasis nilai lokal.

    “Kalau kita berhasil, Tri Hita Karana bukan hanya diajarkan di sekolah atau disampaikan dalam seminar. Ia akan hidup dalam sistem digital yang diakses setiap hari. Itu baru namanya budaya yang adaptif,” katanya tegas.

    Sementara itu, Founder dan CEO PT Sentrik Persada Nusantara, I Made Sudiana, SH., M.Si., menjelaskan bahwa Tri Hita Trans lahir dari kegelisahan melihat jarak antara generasi muda dan sistem adat yang kian melebar.

    “Kami tidak ingin teknologi menjadi ancaman bagi adat. Justru kami ingin teknologi menjadi sahabat desa adat. Ide ini lahir dari diskusi panjang dengan tokoh adat, akademisi, dan praktisi teknologi. Kami bertanya, bagaimana caranya filosofi Tri Hita Karana tetap relevan di era aplikasi dan gadget?” ujar politisi senior yang sempat menjabat Wakil Bupati Badung yang juga Jro Mangku Pura Dalem Desa Adat Canggu ini.

    Ia mengakui bahwa tantangan terbesar adalah menjaga sensitivitas budaya dalam sistem digital. “Tidak semua hal bisa diterjemahkan begitu saja ke dalam aplikasi. Ada nilai sakral yang harus dihormati. Karena itu kami sangat berhati-hati. Setiap fitur dirancang berdasarkan kebutuhan riil desa adat, bukan sekadar tren teknologi,” jelasnya.

    Menurutnya, Tri Hita Trans dirancang fleksibel agar bisa menyesuaikan karakter masing-masing desa adat. “Setiap desa punya dinamika berbeda. Kami tidak memaksakan satu model kaku. Sistem ini bisa disesuaikan, sehingga tetap menghormati struktur dan tradisi lokal,” katanya.

    I Made Sudiana juga menekankan bahwa transformasi digital desa adat bukan proyek jangka pendek. “Ini bukan sekadar peluncuran aplikasi. Ini proses perubahan pola pikir. Kami ingin desa adat melihat teknologi sebagai alat penguatan, bukan ancaman. Kalau desa adat kuat, maka Bali kuat,” tegasnya.

    Ia menyebut bahwa pihaknya membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk pengembangan lanjutan berbasis riset. “Kami ingin ini berkelanjutan. Kami siap menerima masukan, melakukan evaluasi, dan terus menyempurnakan sistem. Karena tujuan utama kami bukan hanya bisnis, tetapi keberlanjutan budaya,” ujarnya.

    Prof Tirka pun mengapresiasi komitmen tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara akademisi dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan inovasi berbasis budaya. “Kalau dunia akademik, dunia usaha, dan desa adat bisa bersinergi, maka kita tidak hanya bicara aplikasi, tetapi ekosistem. Ekosistem yang menjaga nilai, memperkuat ekonomi, dan membangun kepercayaan,” katanya.

    Ia menegaskan bahwa dukungan kolektif sangat diperlukan. “Setiap gerakan yang bertujuan memajukan desa adat wajib kita dukung. Jangan sampai kita hanya pandai berbicara soal pelestarian budaya, tetapi alergi pada inovasi. Budaya yang tidak beradaptasi akan ditinggalkan,” ucapnya lugas.

    Dalam perspektifnya, Tri Hita Trans bisa menjadi model nasional bagaimana teknologi dan budaya berjalan beriringan. Bali, menurutnya, memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan bahwa modernitas tidak harus mengorbankan identitas. “Bali harus memimpin dengan contoh. Kita bisa modern tanpa kehilangan jati diri. Kita bisa digital tanpa kehilangan spiritualitas,” tegas Prof Tirka. aka/jet

  • Kota Denpasar Siap Terapkan Transportasi Berbasis Tri Hita, Libatkan Desa Adat Sejak Awal

    Kota Denpasar Siap Terapkan Transportasi Berbasis Tri Hita, Libatkan Desa Adat Sejak Awal

    Denpasar, PancarPOS | Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mulai memantapkan langkah penataan sistem transportasi berbasis nilai Tri Hita Karana sebagai fondasi utama penguatan keamanan, pelayanan, dan harmoni transportasi di Bali. Penataan ini diwujudkan melalui pengembangan aplikasi transportasi lokal yang dirancang tidak sekadar sebagai platform digital, tetapi sebagai sistem tata kelola transportasi yang berakar pada kearifan lokal dan melibatkan desa adat sejak tahap awal.

    Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, I Ketut Sriawan, menegaskan bahwa Denpasar dipilih sebagai titik awal penerapan sistem transportasi berbasis Tri Hita Karana karena posisinya sebagai pusat aktivitas pemerintahan, ekonomi, dan mobilitas masyarakat di Bali. Kompleksitas transportasi di Denpasar dinilai tepat untuk menjadi laboratorium kebijakan sebelum diterapkan lebih luas.

    “Kami coba mulai dari Denpasar dulu. Kita mantapkan yang jelas, bahwa aplikasi ini signifikan untuk mengantisipasi keamanan pelayanan transportasi di Bali,” ujar Sriawan saat dihubungi di Denpasar, pada Minggu (8/2/2026).

    Menurutnya, transportasi di Bali tidak bisa lagi dikelola dengan pendekatan parsial. Persoalan keamanan, ketertiban, pelayanan, dan relasi sosial di lapangan menuntut sistem yang terintegrasi serta memiliki legitimasi sosial yang kuat. Karena itu, nilai Tri Hita Karana dipilih sebagai landasan etik dan operasional.

    Tri Hita Karana yang menekankan keseimbangan antara parahyangan, pawongan, dan palemahan dinilai relevan untuk menjawab tantangan transportasi modern. Dalam konteks transportasi, parahyangan dimaknai sebagai tata kelola yang berlandaskan nilai moral dan etika, pawongan sebagai perlindungan dan kesejahteraan manusia yang terlibat di dalamnya, serta palemahan sebagai komitmen terhadap lingkungan dan ruang publik.

    “Transportasi itu bukan hanya soal kendaraan dan aplikasi. Di dalamnya ada manusia, ada lingkungan, ada tatanan sosial. Jadi Tri Hita Karana itu menjadi dasar yang pas,” jelas Sriawan.

    Dishub Kota Denpasar, kata dia, menargetkan penguatan layanan transportasi berbasis Tri Hita Karana terlebih dahulu di wilayah kota. Fokus awal diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan, kepastian hukum operasional, serta penguatan aspek keamanan bagi pengguna jasa dan pengemudi.

    “Untuk tahap awal, kita mantapkan dulu pelayanan di kawasan Kota Denpasar,” ujarnya.

    Sriawan mengungkapkan bahwa aplikasi transportasi berbasis Tri Hita Karana dirancang sebagai instrumen pengendali sekaligus pengawasan. Melalui sistem digital yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kendaraan dan pengemudi yang beroperasi memenuhi standar keselamatan, tertib administrasi, dan etika pelayanan.

    Keamanan menjadi salah satu alasan utama Dishub Denpasar mendorong percepatan aplikasi ini. Dengan sistem yang tertata, identitas pengemudi dan kendaraan dapat terverifikasi, sehingga memberikan rasa aman bagi penumpang dan kepastian bagi pengemudi.

    “Keamanan pelayanan transportasi itu sangat penting. Dengan aplikasi ini, kita bisa memastikan siapa drivernya, kendaraannya bagaimana, dan layanannya seperti apa,” katanya.

    Terkait rencana peluncuran, Sriawan menyebut bahwa Dishub Kota Denpasar menargetkan aplikasi transportasi Tri Hita Karana dapat segera diperkenalkan kepada publik setelah seluruh tahapan koordinasi dimantapkan.

    “Besok tiang info ya terkait rencana launching aplikasi Tri Hita Trans pada Kamis, 26 Februari 2026,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa target Dishub Kota Denpasar sangat jelas, yakni memastikan aplikasi ini benar-benar berjalan dan tidak berhenti sebagai wacana kebijakan.

    “Target kami, aplikasi ini harus jalan. Dishub Kota Denpasar pengen sekali aplikasi ini jalan,” tegasnya.

    Untuk memastikan implementasi berjalan mulus, Dishub Kota Denpasar menempuh pendekatan kolaboratif sejak awal. Salah satu langkah strategis adalah melakukan koordinasi intensif terhadap pangkalan-pangkalan transportasi yang berdomisili di wilayah Kota Denpasar.

    “Pangkalan yang domisilinya Denpasar, kita koordinasikan dengan desa adat masing-masing wilayah,” jelas Sriawan.

    Koordinasi tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan kelembagaan. Dishub melibatkan Badan Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA), pemerintah desa dan kelurahan, serta unsur keamanan dan organisasi profesi transportasi.

    “Kita koordinasi dengan BUPDA, dengan kepala desa dan lurah setempat, serta dengan pihak terkait seperti kepolisian, Polsek, Satlantas, Koramil, dan Organda,” ujarnya.

    Menurut Sriawan, pelibatan desa adat sejak awal menjadi kunci utama keberhasilan sistem transportasi berbasis Tri Hita Karana. Desa adat diposisikan sebagai mitra strategis dalam menjaga ketertiban, harmoni sosial, dan legitimasi operasional di wilayah masing-masing.

    “Desa adat tidak kita tinggalkan. Justru kita libatkan sejak awal,” katanya.

    Pendekatan ini sekaligus menjawab aspirasi para pengemudi di lapangan yang sebelumnya menyuarakan perlunya kesepakatan bersama antar desa adat agar sistem transportasi berbasis Tri Hita Karana dapat berlaku kompak di seluruh Bali. Ketidakseragaman aturan antar wilayah selama ini dinilai menjadi sumber kebingungan dan ketidakpastian bagi driver maupun penumpang.

    Dishub Kota Denpasar menangkap aspirasi tersebut sebagai masukan penting. Melalui koordinasi awal, Dishub berharap tercipta kesamaan persepsi antara pemerintah, desa adat, dan pelaku transportasi.

    “Kita mantapkan koordinasinya dulu. Kalau dari awal sudah satu persepsi, pelaksanaannya akan lebih mudah,” jelas Sriawan.

    Selain koordinasi lintas sektor, Dishub Kota Denpasar juga menyiapkan langkah kebijakan lanjutan dengan mengagendakan audiensi bersama Wali Kota Denpasar. Audiensi tersebut dimaksudkan untuk memperoleh arahan, persetujuan, dan penguatan kebijakan agar aplikasi transportasi Tri Hita Karana benar-benar memberikan manfaat luas.

    “Setelah semua kita koordinasikan, akan diadakan audiensi dengan Pak Wali Kota. Kita mohon izin dan arahan beliau agar benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Kota Denpasar,” ujarnya.

    Sriawan menekankan bahwa arahan kepala daerah sangat penting agar kebijakan transportasi selaras dengan visi pembangunan Kota Denpasar sebagai kota berwawasan budaya dan berkelanjutan.

    Dalam jangka panjang, Dishub Kota Denpasar memandang aplikasi transportasi berbasis Tri Hita Karana sebagai bagian dari transformasi layanan publik. Sistem ini diharapkan mampu menata transportasi tanpa mematikan mata pencaharian, sekaligus menciptakan rasa keadilan bagi seluruh pelaku.

    “Kita tidak ingin mematikan siapa pun. Kita ingin menata agar semua tertib dan adil,” tegasnya.

    Aplikasi ini juga diproyeksikan menjadi alat penguatan data transportasi. Dengan basis data yang jelas, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan transportasi yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan lapangan.

    Bagi masyarakat, kehadiran sistem transportasi berbasis Tri Hita Karana diharapkan memberikan kepastian layanan, rasa aman, dan kenyamanan. Sementara bagi Bali secara keseluruhan, Denpasar diharapkan menjadi contoh awal penerapan sistem transportasi yang mengintegrasikan teknologi, budaya, dan tata kelola modern.

    “Kalau Denpasar bisa berjalan dengan baik, tentu ini bisa menjadi model untuk wilayah lain di Bali,” kata Sriawan.

    Dengan fondasi Tri Hita Karana dan pendekatan kolaboratif lintas sektor, Dishub Kota Denpasar optimistis sistem transportasi yang aman, tertib, dan harmonis dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan. “Kita mulai dari Denpasar, dengan semangat untuk Bali,” tutupnya. aka/jet