JeettNews, Denpasar | Bali tidak ingin sekadar ikut tren kendaraan listrik. Pulau Dewata ingin memimpinnya dengan caranya sendiri: berbasis desa adat, berpijak pada nilai Tri Hita Karana, dan memastikan ekonomi tetap berputar di tangan krama Bali. Semangat itulah yang mengemuka dalam pertemuan Ketua Umum DPD Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Bali, Drs. I Gusti Ketut Sukarba, S.T., M.M., dengan Founder PT Sentrik Persada Nusantara, I Made Sudiana, S.H., M.Si., di Main Dealer VinFast, Jalan Gatot Subroto Barat, Denpasar, Jumat (12/2/2026).
Pertemuan tersebut menegaskan satu arah besar: Tri Hita Trans berbasis desa adat bukan sekadar konsep transportasi listrik, melainkan strategi pembangunan ekonomi hijau yang berpihak pada struktur lokal Bali. Desa adat, melalui Badan Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA), diposisikan sebagai aktor utama dalam ekosistem baru ini.
Sukarba secara lugas menyatakan dukungan terhadap pelibatan BUPDA dalam sistem aplikasi Tri Hita Trans yang tengah dirancang. Baginya, transformasi kendaraan listrik tidak boleh dikuasai sepenuhnya oleh modal besar tanpa ruang bagi desa adat.
“Apa yang saya baca dan dengar terkait mengikutsertakan BUPDA dalam ruang aplikasi itu, saya sangat mendukung. Ini ide kreatif dan membangun ekonomi rakyat. UMKM kita meningkat dan kita tidak sepenuhnya terseret kapitalisme besar,” tegas Sukarba.
Ia menilai, Bali memiliki kekuatan sosial yang unik. Desa adat bukan hanya entitas budaya, tetapi fondasi ekonomi riil. BUPDA dan koperasi desa adat adalah simpul perputaran ekonomi di tingkat bawah. Karena itu, ketika Bali berbicara tentang elektrifikasi dan digitalisasi, desa adat tidak boleh berada di pinggir.
“Jangan hanya jadi wacana di media. Ini harus diwujudkan nyata. BUPDA ataupun koperasi desa adat adalah penggerak ekonomi di bawah. Kalau tidak dilibatkan, ekonomi bisa merosot. Justru desa adat harus jadi fondasi,” ujarnya.
Tri Hita Trans sendiri dirancang sebagai model transportasi listrik yang berlandaskan filosofi Tri Hita Karana. Harmoni dengan lingkungan diterjemahkan dalam pengurangan emisi dan percepatan kendaraan listrik. Harmoni dengan sesama diwujudkan melalui pelibatan desa adat dalam sistem ekonomi. Harmoni spiritual menjadi etika pembangunan agar transformasi tidak kehilangan ruh budaya Bali.
Dalam konteks kebijakan daerah, Sukarba menyebut langkah ini sejalan dengan visi Gubernur Bali yang mendorong pariwisata hijau. Bali tidak ingin hanya menjual lanskap alam, tetapi juga komitmen terhadap energi bersih.
“Bali diarahkan menjadi pariwisata hijau. Itu harus diterapkan. Pariwisata berkembang, tetapi tetap hijau dan berbasis masyarakat. Tri Hita Trans ini sejalan dengan visi itu,” katanya.
Salah satu kunci keberhasilan transisi ini adalah ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Tanpa infrastruktur, kendaraan listrik hanya akan menjadi simbol tanpa sistem. Di sinilah AKLI Bali menyatakan sikap tegas.
Sebagai organisasi yang menaungi kontraktor listrik dan mekanikal, AKLI Bali siap mengawal percepatan pembangunan SPKLU secara masif. Bahkan, Sukarba menyebut angka minimal 5.000 titik SPKLU sebagai target realistis yang harus dikejar.
“Kami siap mendukung. Kalau ada kendala pemasangan atau hubungan teknis dengan PLN, kami dari AKLI siap membantu dan memasang di mana pun SPKLU berada,” tegasnya.
Menurutnya, angka 5.000 titik bukan sekadar target statistik. Itu adalah simbol kesiapan Bali memasuki era kendaraan listrik secara serius. Infrastruktur harus mendahului pertumbuhan pasar, bukan sebaliknya.
Namun ia juga mengakui, distribusi SPKLU saat ini belum merata. Titik-titik wisata utama mulai terisi, tetapi jalur pegunungan, perbatasan kabupaten, hingga sentra kuliner di luar kota masih minim fasilitas pengisian daya.
“Jalur pariwisata harus terisi. Daerah gunung, perbatasan seperti Tabanan menuju Jembrana, itu harus diperkuat. Jangan sampai wisatawan atau masyarakat ragu pakai kendaraan listrik karena takut kehabisan daya,” jelasnya.
Ia menambahkan, PLN saat ini tengah menyusun pola bisnis kolaboratif bagi pemilik lahan strategis yang ingin menghadirkan SPKLU. Skema berbagi bisnis ini membuka ruang bagi desa adat melalui BUPDA untuk menjadi mitra aktif.
“Kalau ada tanah strategis, silakan daftar ke PLN. Sudah ada aturan mainnya. Ini peluang bagi desa adat melalui BUPDA untuk ikut masuk dalam ekosistem kendaraan listrik,” ujar Sukarba.
Sebagai bentuk komitmen, AKLI Bali bahkan telah menyiapkan infrastruktur dasar di kantor organisasinya sebagai calon titik SPKLU. Langkah itu dimaksudkan sebagai contoh konkret dukungan terhadap program transisi energi.
“Kami sudah siapkan infrastrukturnya. Tinggal proses lanjutan. Kami ingin memberi contoh bahwa ini bukan sekadar wacana,” katanya.
Sementara itu, Founder PT Sentrik Persada Nusantara, I Made Sudiana, menegaskan bahwa Tri Hita Trans berbasis desa adat adalah desain besar transformasi Bali menuju ekonomi hijau yang inklusif. Menurutnya, kendaraan listrik hanyalah pintu masuk. Yang lebih penting adalah struktur ekonomi yang menopangnya.
“Tri Hita Trans bukan hanya soal mobil listrik. Ini gerakan berbasis nilai. Desa adat melalui BUPDA harus masuk sistem agar transformasi ini tidak meninggalkan masyarakat,” ujar Jro Mangku Pura Dalem Desa Adat Canggu itu.
Ia menjelaskan bahwa integrasi BUPDA dalam aplikasi Tri Hita Trans akan menciptakan transparansi dan pemerataan manfaat ekonomi. Desa adat bisa menjadi investor, pengelola titik SPKLU, atau bagian dari sistem pembayaran dan layanan.
“Kalau desa adat kuat, BUPDA kuat, maka ekonomi Bali kuat. SPKLU dibangun, kendaraan listrik masuk, tetapi manfaat ekonominya tetap kembali ke desa,” tegasnya.
Sudiana juga menyinggung kerja sama dengan prinsipal otomotif listrik seperti VinFast. Menurutnya, penetrasi kendaraan listrik di Bali sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur.
“Transformasi tidak bisa setengah-setengah. Infrastruktur harus siap. Karena itu dukungan AKLI sangat strategis. Kalau SPKLU merata, pasar akan bergerak,” katanya.
Ia mengingatkan, pendekatan berbasis desa adat penting agar program ini tidak dianggap eksklusif atau hanya milik kalangan kota. Dengan pelibatan BUPDA, rasa memiliki masyarakat akan tumbuh.
“Ini bukan hanya proyek kota. Ini proyek desa. Kalau BUPDA terlibat, masyarakat akan merasa memiliki,” ujarnya.
Pertemuan di Main Dealer VinFast tersebut menegaskan bahwa masa depan energi Bali tidak bisa dilepaskan dari identitasnya. Di tengah arus global kendaraan listrik dan investasi asing, Bali memilih merumuskan jalannya sendiri: modern, tetapi tetap berakar.
Tri Hita Trans berbasis desa adat menjadi tawaran model pembangunan yang tidak memutus tradisi. Teknologi dirangkul, tetapi struktur sosial tetap dijaga. Elektrifikasi berjalan, tetapi ekonomi rakyat tetap menjadi poros.
Dengan kesiapan AKLI Bali mengawal minimal 5.000 titik SPKLU, dukungan kebijakan pemerintah daerah, serta komitmen PT Sentrik Persada Nusantara membangun ekosistem digital yang melibatkan BUPDA, Bali sedang menata babak baru transisi energi.
Bukan sekadar mengganti mesin berbahan bakar fosil menjadi listrik, tetapi menggeser paradigma pembangunan: dari sentralistik menuju berbasis desa adat, dari eksploitasi menuju harmoni, dari kapital besar menuju ekonomi komunal yang kuat.
Jika langkah ini konsisten dijalankan, Bali tidak hanya akan dikenal sebagai destinasi wisata dunia, tetapi juga sebagai laboratorium hidup transformasi energi hijau berbasis budaya. Sebuah model yang menunjukkan bahwa modernisasi dan kearifan lokal tidak harus bertabrakan, melainkan bisa berjalan beriringan. aka/jet
Tinggalkan Balasan