Kategori: Ekonomi

JeettNews, Denpasar | Lonjakan ongkos logistik global akibat konflik geopolitik yang tak kunjung mereda kini mulai menekan daya saing ekspor Indonesia. Situasi ini tidak hanya menjadi persoalan nasional, tetapi juga menjadi alarm serius bagi daerah strategis seperti Bali yang tengah didorong menjadi simpul logistik internasional. Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Provinsi Bali, Dr. Anak Agung Bagus Bayu Joni Saputra, S.E., M.M., atau yang akrab disapa Gung Bayu Joni, menegaskan bahwa kondisi ini harus dibaca sebagai peringatan keras sekaligus momentum perubahan.

Menurutnya, dinamika global hari ini kembali menegaskan satu hal fundamental yang selama ini kerap ia suarakan: logistik adalah urat nadi perekonomian. “Sekali lagi kita diingatkan bahwa logistik, seperti yang sering saya sampaikan, merupakan urat nadi perekonomian dari sebuah bangsa dan daerah. Ketika terjadi gejolak geopolitik, lalu muncul hambatan dalam distribusi, maka efeknya langsung terasa. Terjadi kenaikan biaya, harga ikut terdorong naik, bahkan bisa memicu krisis jika tidak diantisipasi dengan baik,” tegasnya.

Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar. Konflik di kawasan Timur Tengah telah memicu perubahan signifikan dalam jalur pelayaran internasional. Kapal-kapal harus memutar rute yang lebih panjang demi menghindari zona rawan, sehingga waktu tempuh bertambah dan konsumsi bahan bakar meningkat. Dalam industri logistik, kondisi ini langsung berdampak pada lonjakan biaya operasional.

Gung Bayu Joni menjelaskan bahwa dampak tersebut tidak berhenti di level industri atau pelaku ekspor semata. Efeknya merembet luas hingga ke kehidupan masyarakat sehari-hari. “Politik perang, politik ekonomi global ini tidak hanya berdampak di Timur Tengah. Dampaknya sampai ke dapur rumah tangga. Ibu-ibu yang belanja kebutuhan sehari-hari ikut merasakan. Karena kenaikan ongkos logistik akan berujung pada kenaikan harga bahan pokok, sembilan bahan pokok. Ini yang sering tidak disadari, tapi sangat nyata,” ujarnya dengan nada serius.

Ia menilai bahwa banyak pihak masih melihat logistik sebagai sektor teknis, padahal dampaknya sangat sistemik. Ketika distribusi terganggu, maka stabilitas harga ikut terguncang. Dalam skala besar, hal ini bahkan bisa mengganggu ketahanan ekonomi nasional. “Logistik ini bukan sekadar urusan kirim barang. Ini menyangkut stabilitas ekonomi. Kalau distribusi terganggu, harga naik, daya beli turun, ekonomi bisa melambat. Ini rantai yang tidak bisa diputus,” jelasnya.

Dalam konteks ekspor, ia menegaskan bahwa kenaikan biaya logistik secara langsung menggerus daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Eksportir harus menanggung biaya lebih tinggi, sementara harga jual di pasar global tidak selalu bisa dinaikkan. “Kalau biaya naik tapi harga jual tetap, maka margin tergerus. Ini yang membuat eksportir kita tertekan. Bahkan bisa kalah bersaing dengan negara lain yang sistem logistiknya lebih efisien,” katanya.

Namun di tengah tekanan tersebut, Gung Bayu Joni tetap melihat adanya peluang strategis. Ia menilai bahwa kondisi global saat ini justru menjadi momentum untuk melakukan pembenahan besar-besaran di sektor logistik nasional. Menurutnya, Bali memiliki posisi strategis untuk mengambil peran lebih besar, khususnya sebagai hub logistik internasional untuk wilayah Indonesia Timur. Dengan potensi besar di sektor perikanan dan kelautan, Bali dinilai mampu menjadi pusat distribusi yang menghubungkan pasar domestik dan global.

“Bali ini punya semua prasyarat. Lokasi strategis, konektivitas internasional, dan potensi komoditas unggulan dari Indonesia Timur. Tinggal bagaimana kita membangun sistem logistik yang efisien dan terintegrasi,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung seperti cold storage, pelabuhan ekspor, serta sistem distribusi berbasis teknologi. Tanpa itu, potensi besar yang dimiliki Bali dan Indonesia Timur akan sulit dimaksimalkan.

“Kita tidak boleh hanya bicara potensi. Harus ada eksekusi. Infrastruktur logistik harus diperkuat, digitalisasi harus dipercepat, dan kolaborasi harus diperluas,” tegasnya. Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk terus memperluas pasar ekspor ke kawasan yang relatif stabil. Diversifikasi pasar menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada wilayah yang terdampak konflik.

Namun, ia kembali mengingatkan bahwa perluasan pasar harus diimbangi dengan kesiapan logistik. “Jangan sampai kita sudah buka pasar baru, tapi logistik kita tidak siap. Ini harus berjalan beriringan,” katanya. Lebih jauh, Gung Bayu Joni menegaskan bahwa situasi global saat ini harus menjadi wake-up call bagi seluruh pemangku kepentingan. Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan pola lama dalam mengelola logistik.

“Ke depan, kita harus lebih adaptif, lebih efisien, dan lebih terintegrasi. Logistik harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi,” ujarnya. Ia juga mengajak semua pihak untuk melihat persoalan ini secara komprehensif, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi kemanusiaan. Konflik geopolitik, menurutnya, selalu membawa dampak luas yang melampaui batas negara.

“Kita berharap konflik ini segera berakhir. Karena dampaknya bukan hanya pada perdagangan, tapi juga pada kehidupan manusia secara luas. Stabilitas global itu penting untuk kesejahteraan bersama,” katanya.

Menutup pernyataannya, Gung Bayu Joni kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong Bali menjadi pemain utama dalam sistem logistik nasional dan internasional. “Bali tidak boleh hanya jadi penonton. Kita harus jadi bagian dari solusi. Dan logistik adalah kunci untuk itu,” pungkasnya. tim/kes/jet

JeettNews, Denpasar | Di tengah derasnya arus digitalisasi ekonomi yang semakin menguat di Bali, sebuah gerakan baru mulai menggema dari akar masyarakat lokal. Bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi sebuah ikhtiar besar untuk mengembalikan posisi krama Bali sebagai tuan rumah di tanahnya sendiri. Melalui platform transportasi berbasis aplikasi bernama Trihita Trans, peluang kebangkitan ekonomi masyarakat lokal kini dibuka lebar.

Dengan slogan “Driver Bali Bangkit Bersama Trihita”, layanan transportasi berbasis aplikasi ini secara resmi membuka pendaftaran bagi pengemudi baru di seluruh Bali. Program ini bukan sekadar membuka lapangan kerja, tetapi menjadi langkah strategis membangun kedaulatan ekonomi digital berbasis budaya Bali melalui konsep Aplikasi Duwen Iraga—aplikasi yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat Bali sendiri.

Kehadiran Trihita Trans lahir dari kegelisahan panjang tentang posisi masyarakat Bali dalam ekosistem ekonomi digital yang berkembang pesat di Pulau Dewata. Selama bertahun-tahun, ribuan pengemudi Bali menjadi bagian dari sistem transportasi online global. Namun, kepemilikan dan kendali ekonomi dari platform tersebut sebagian besar berada di luar Bali. Realitas ini memunculkan kesadaran baru bahwa Bali membutuhkan sistem transportasi digital yang dibangun dari nilai, kekuatan sosial, dan kepentingan masyarakat lokal.

Ketua Umum Yayasan Trihita Bali Dwipa, I Ketut Widiana Karya, SE., MBA., menegaskan bahwa Trihita Trans bukan sekadar platform transportasi digital, melainkan gerakan ekonomi berbasis budaya yang bertujuan memperkuat kedaulatan ekonomi krama Bali. “Trihita bukan hanya aplikasi transportasi. Ini adalah gerakan kebangkitan ekonomi krama Bali. Kita ingin masyarakat Bali tidak hanya menjadi pekerja dalam sistem milik orang lain, tetapi menjadi pemilik ekosistem ekonomi digitalnya sendiri,” ujar Widiana Karya saat dihubungi awak media, Jumat (6/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa konsep Trihita Trans berangkat dari filosofi besar masyarakat Bali, yakni Tri Hita Karana—ajaran yang menekankan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan lingkungan.nFilosofi ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk sistem ekonomi modern berbasis teknologi digital.

Trihita Trans mencoba menghadirkan keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan pelestarian nilai budaya lokal. Sistem transportasi digital ini tidak hanya dibangun untuk mengejar keuntungan ekonomi semata, tetapi juga menjaga keberlanjutan identitas budaya Bali di tengah perkembangan zaman. Salah satu kekuatan utama dalam pengembangan Trihita Trans adalah keterlibatan desa adat sebagai pilar sosial masyarakat Bali.

Berbeda dengan platform transportasi digital pada umumnya, Trihita Trans sejak awal membangun komunikasi dan penjajakan kerja sama dengan berbagai desa adat di Bali. Langkah ini dilakukan melalui audiensi dan komunikasi langsung dengan para pemimpin desa adat, khususnya di wilayah yang memiliki aktivitas pariwisata tinggi. Dalam tahap awal pengembangan, Trihita Trans telah menjajaki kerja sama dengan puluhan desa adat di Bali.

Beberapa desa adat yang telah masuk dalam proses komunikasi awal antara lain Desa Adat Tanah Lot, Beraban, Nyanyi, Cemagi, Seseh, Pererenan, Canggu, Berawa, Tandeg, Padonan, Seminyak, Legian, Kuta, Tuban, Kelan, Bualu, Kampial, Kedonganan, Jimbaran, Kutuh, Pecatu, Unggasan, Tengkulung, Peminge, Tanjung Benoa, Serangan, Intaran, Sanur, hingga Kesiman. Dari sejumlah desa adat tersebut, beberapa di antaranya bahkan telah melakukan audiensi resmi dengan tim Trihita Trans. Di antaranya Desa Adat Beraban, Desa Adat Canggu, Desa Adat Tanjung Benoa, serta Desa Adat Serangan.

Sementara Desa Adat Jimbaran dan Desa Adat Pecatu telah menerima surat resmi terkait penjajakan kerja sama pengembangan ekosistem transportasi digital berbasis krama Bali. Menurut Widiana Karya, pendekatan berbasis desa adat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem transportasi digital yang berkeadilan bagi masyarakat lokal. “Desa adat adalah jantung kehidupan masyarakat Bali. Kalau kita ingin membangun sistem ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, maka desa adat harus menjadi bagian dari sistem tersebut,” ujarnya.

Melalui konsep ini, desa adat tidak hanya menjadi penonton perkembangan ekonomi digital, tetapi menjadi mitra strategis dalam pengelolaan ekosistem transportasi berbasis aplikasi. Dalam skema yang sedang dikembangkan, desa adat dapat terlibat melalui Badan Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) maupun koperasi desa. Dengan model ini, manfaat ekonomi dari aktivitas transportasi digital tidak hanya dinikmati oleh pengemudi secara individu, tetapi juga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan desa adat.

Konsep ini dinilai sebagai model baru pengelolaan transportasi digital di Bali yang lebih inklusif dan berbasis komunitas. Widiana Karya menegaskan bahwa Bali memiliki kekuatan sosial yang sangat besar melalui sistem desa adat. Jika kekuatan sosial ini dipadukan dengan teknologi digital, maka Bali memiliki peluang besar membangun ekosistem ekonomi yang kuat dan mandiri. “Bali punya kekuatan sosial yang luar biasa. Desa adat itu fondasi masyarakat kita. Kalau desa adat bersatu dengan teknologi digital, maka kita bisa membangun sistem ekonomi yang sangat kuat,” katanya.

Dalam sistem Trihita Trans, pengemudi yang bergabung tidak hanya dipandang sebagai driver transportasi. Mereka juga diharapkan menjadi duta budaya Bali bagi wisatawan yang datang ke Pulau Dewata. Hal ini dinilai penting karena pengemudi transportasi sering kali menjadi orang pertama yang berinteraksi dengan wisatawan ketika mereka tiba di Bali. Kesan pertama yang diberikan oleh pengemudi dapat mempengaruhi pengalaman wisatawan selama berada di Bali. Karena itu, Trihita Trans menempatkan standar pelayanan yang tidak hanya profesional, tetapi juga berbasis nilai budaya Bali.

“Kita ingin driver Bali bukan sekadar pengemudi. Mereka adalah duta budaya yang memperkenalkan keramahan dan nilai-nilai Bali kepada setiap tamu yang datang,” kata Widiana Karya. Sebagai bagian dari upaya menjaga standar pelayanan tersebut, Trihita Trans menetapkan sejumlah kriteria bagi calon driver yang ingin bergabung. Salah satu syarat utama adalah calon driver harus merupakan krama Bali yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP Bali. Selain itu, calon driver juga diharapkan memiliki kecintaan terhadap adat dan budaya Bali.

Program ini membuka peluang bagi masyarakat dengan rentang usia yang cukup luas, yakni antara 20 hingga 60 tahun. Dari sisi legalitas berkendara, calon driver diwajibkan memiliki SIM A atau SIM B yang masih aktif. Menurut Widiana Karya, standar ini penting untuk memastikan keamanan dan profesionalisme layanan kepada penumpang. Namun Trihita Trans juga memahami bahwa tidak semua masyarakat memiliki kemampuan finansial untuk langsung memiliki kendaraan atau menjalankan operasional transportasi.

Karena itu, Trihita Trans juga membuka akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema ini bertujuan membantu masyarakat memperoleh kendaraan atau modal operasional dengan persyaratan yang relatif ringan. Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan KUR antara lain KTP suami dan istri, Kartu Keluarga (KK), NPWP, serta Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki kendaraan tetap memiliki peluang untuk bergabung sebagai driver Trihita Trans.

“Kalau kita ingin krama Bali benar-benar bangkit secara ekonomi, maka akses terhadap modal harus dibuka. Jangan sampai peluang hanya dinikmati oleh mereka yang sudah punya kendaraan,” ujar Widiana Karya. Ia juga menegaskan bahwa Bali memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dari sektor pariwisata. Setiap tahun jutaan wisatawan datang ke Pulau Dewata. Kebutuhan transportasi wisatawan tentu sangat tinggi.

Jika peluang ekonomi ini dapat dikelola oleh masyarakat lokal melalui sistem transportasi digital yang mereka miliki sendiri, maka dampak ekonominya akan sangat signifikan bagi kesejahteraan krama Bali. Trihita Trans diharapkan menjadi salah satu langkah awal menuju arah tersebut. Ke depan, platform ini tidak hanya menyediakan layanan transportasi reguler, tetapi juga berbagai layanan transportasi wisata. Mulai dari layanan antar-jemput bandara, perjalanan wisata, hingga layanan transportasi untuk kegiatan budaya dan event pariwisata.

Dengan model tersebut, driver tidak hanya memperoleh penghasilan dari perjalanan harian, tetapi juga dari layanan wisata yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Widiana Karya menegaskan bahwa Trihita Trans akan terus melakukan pengembangan teknologi aplikasi agar mampu bersaing dengan platform transportasi digital yang sudah lebih dulu hadir. Namun yang paling penting, menurutnya, adalah membangun kesadaran kolektif masyarakat Bali bahwa mereka memiliki kekuatan untuk membangun sistem ekonomi sendiri. “Trihita adalah aplikasi duwen iraga. Ini milik kita bersama. Kalau krama Bali bersatu, kita bisa membangun sistem ekonomi yang kuat untuk masa depan Bali,” katanya.

Ia pun mengajak masyarakat Bali yang memenuhi kriteria untuk segera bergabung sebagai driver Trihita Trans. Pendaftaran dapat dilakukan melalui kontak resmi yang tertera pada brosur Trihita Trans. Selain itu, bagi desa adat yang telah memiliki Badan Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) atau koperasi desa, proses pendaftaran driver juga dapat dilakukan melalui desa adat masing-masing. Melalui mekanisme ini, keterlibatan desa adat dalam sistem transportasi digital diharapkan semakin kuat.

Dengan langkah ini, Trihita Trans berharap dapat membuka babak baru dalam pengelolaan transportasi digital di Bali. Bukan sekadar layanan angkutan, tetapi gerakan kebangkitan ekonomi berbasis budaya yang menempatkan krama Bali sebagai aktor utama. Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi yang semakin kuat, Bali kembali diingatkan bahwa kemajuan tidak harus mengorbankan jati diri. Justru dari jati diri itulah kekuatan Bali dapat lahir. Dan melalui Trihita Trans, sebuah pesan kuat mulai digaungkan: krama Bali tidak boleh hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Sudah waktunya bangkit, mengambil peran, dan berdiri tegak sebagai tuan rumah di pulau yang diwariskan oleh leluhur. aka/wid/jet

JeettNews, Badung | Aplikasi Tri Hita Trans menegaskan kesiapan penuh memasuki arena transportasi digital Bali dengan konsep terintegrasi desa adat se-Bali serta penguatan ekonomi sopir lokal. Dalam kegiatan Road To Launch yang digelar di Badung, Kamis (26/2/2026), manajemen menyatakan bahwa platform ini tidak sekadar menghadirkan layanan berbasis aplikasi, tetapi membangun ekosistem transportasi yang berpijak pada regulasi, koperasi, dan nilai budaya Bali.

Sekretaris Koperasi Jasa Pusat Transportasi Trihita Dewata Lestari, I Nyoman Suarsadana, menegaskan bahwa kesiapan tersebut mencakup dua aspek utama: sistem teknologi yang stabil dan struktur kemitraan yang sah secara hukum. Ia memastikan operasional Tri Hita Trans berjalan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa perusahaan aplikasi bukanlah penyedia kendaraan secara langsung, melainkan wajib bermitra dengan badan hukum angkutan seperti koperasi atau perusahaan resmi. Karena itu, Tri Hita Trans menggandeng koperasi sebagai tulang punggung penyediaan armada dan pengemudi.

“Kami memastikan Tri Hita Trans bekerja sama dengan pengusaha angkutan dan koperasi untuk menyiapkan driver yang kompeten. Ini bukan sekadar bisnis, tetapi gerakan bersama untuk memperkuat ekonomi masyarakat,” ujar Suarsadana.

Ia menjelaskan, integrasi desa adat se-Bali yang diusung bukan dalam bentuk penguasaan struktur adat, melainkan koordinasi sosial. Desa adat dipandang sebagai entitas penting dalam menjaga harmoni dan stabilitas sosial Bali. Karena itu, kehadiran transportasi digital harus selaras dengan tatanan lokal, bukan menimbulkan gesekan.

Dalam aspek teknologi, manajemen mengakui perjalanan pengembangan aplikasi sempat menghadapi tantangan teknis. Integrasi sistem, sinkronisasi data, dan penyempurnaan antarmuka menjadi proses yang tidak singkat. Namun kini, sistem disebut telah stabil, responsif, dan siap digunakan secara luas.

Tampilan aplikasi dibuat lebih sederhana dan ramah pengguna. Fitur pemesanan ringkas, tarif transparan, serta sistem pembayaran aman menjadi fokus utama. Dengan kesiapan tersebut, Tri Hita Trans optimistis mampu menjadi alternatif mobilitas harian masyarakat Bali.

Namun manajemen menegaskan bahwa diferensiasi utama bukan sekadar fitur digital. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas. Program edukasi intensif bagi pengemudi difokuskan pada pembentukan karakter pelayanan.

Nilai kejujuran, etika dan kesopanan melalui prinsip Sapa, Senyum, Salam, serta profesionalisme di titik strategis seperti bandara dan pelabuhan menjadi standar yang wajib dijalankan. Pengemudi didorong memahami bahwa mereka bukan sekadar operator kendaraan, tetapi representasi Bali.

“Program ini bukan hanya soal teknologi, tetapi bagaimana teknologi hidup berdampingan dengan nilai budaya dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Suarsadana.

Dukungan terhadap kehadiran Tri Hita Trans pun terus mengalir. Anggota DPRD Badung Fraksi Gerindra, I Made Wijaya, S.E., menilai platform berbasis nilai Tri Hita Karana ini berpotensi memperkuat posisi sopir lokal di tengah ketatnya persaingan industri transportasi digital.

Pernyataan tersebut disampaikan politisi yang akrab disapa Yonda saat dihubungi melalui pesan singkat pada Sabtu (28/2/2026). Ia menegaskan bahwa perkembangan pariwisata Bali tidak boleh hanya menguntungkan pemilik modal besar, sementara masyarakat lokal tersisih di tanahnya sendiri.

Menurutnya, kemajuan Bali selama ini bertumpu pada kearifan lokal, seni, dan budaya yang dijaga masyarakat adat. Karena itu, sektor penunjang pariwisata, termasuk transportasi wisata, harus menjadi ruang ekonomi yang adil bagi putra daerah.

“Sopir Bali bukan sekadar pengantar tamu, mereka adalah duta budaya. Melalui implementasi Tri Hita Trans milik PT Sentrik Persada Nusantara, profesi sopir memiliki nilai lebih,” ujarnya.

Yonda menyoroti kekhawatiran atas dominasi perusahaan bermodal besar dalam lini transportasi berbasis aplikasi. Jika ekosistem bisnis dikuasai investor luar daerah, warga Bali berisiko hanya menjadi pekerja dengan daya tawar rendah.

“Bali berkembang karena tradisinya. Jika orang Bali kehilangan akses ekonominya karena tergeser kapitalis, maka siapa lagi yang akan punya waktu dan biaya untuk menjaga adat dan budaya itu?” tegasnya.

Dalam pandangannya, pendekatan Tri Hita Trans menjadi diferensiasi penting karena tidak hanya mengejar pasar, tetapi membangun sistem berbasis nilai keseimbangan. Filosofi Tri Hita Karana diterjemahkan ke dalam tiga konsep utama bagi driver lokal.

Pertama, Pawongan. Konsep ini menekankan penguatan persaudaraan antar-sopir agar tidak terjebak dalam persaingan tidak sehat. Solidaritas dianggap penting untuk menjaga stabilitas pendapatan.

Kedua, Palemahan. Pengemudi didorong menjaga kebersihan dan kelestarian alam Bali. Kendaraan harus laik jalan dan perilaku berkendara santun karena mereka membawa citra Bali sebagai destinasi dunia.

Ketiga, Parhyangan. Di tengah kesibukan melayani wisatawan, sopir tetap diingatkan menjalankan kewajiban adat dan agama. Aktivitas ekonomi tidak boleh memutus keterikatan pada tradisi dan spiritualitas.

Bagi Yonda, tiga pilar ini menjadi fondasi agar transformasi digital tidak menggerus nilai lokal. Justru teknologi harus memperkuat kedaulatan ekonomi masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa sopir transportasi wisata adalah wajah pertama yang ditemui wisatawan. Mereka membentuk kesan awal tentang Bali. Jika profesi ini terpinggirkan, dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi citra budaya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah memberi ruang dan dukungan terhadap model kemitraan yang berpihak pada sopir lokal. Regulasi, pengawasan, dan fasilitasi harus berjalan beriringan agar persaingan tetap sehat.

“Putra Bali harus menjadi tuan rumah yang bermartabat di negerinya sendiri. Bukan hanya pekerja di tanah kelahirannya,” tandasnya.

Dengan dukungan politik dari legislatif serta konsolidasi pengemudi melalui koperasi, Tri Hita Trans kini berada dalam sorotan sebagai alternatif model transportasi digital yang terintegrasi desa adat se-Bali. Platform ini tidak hanya berbicara tentang aplikasi, tetapi tentang arah masa depan transportasi Bali: modern secara teknologi, kuat secara regulasi, dan berakar pada budaya.

Apakah model ini mampu bertahan di tengah arus kapital besar, akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi dan dukungan kolektif masyarakat Bali. Namun satu hal telah ditegaskan: Tri Hita Trans siap tancap gas, menyatukan sistem digital dengan kekuatan lokal dalam satu gerakan transportasi yang lebih adil dan bermartabat. aka/jet

JeettNews, Denpasar | Peta transformasi energi di Bali mulai mengarah ke sektor perbankan. PT Sentrik Persada Nusantara menawarkan solusi konkret kepada Bank BPD Bali berupa penyediaan armada mobil listrik VinFast untuk kebutuhan operasional dan kendaraan dinas. Langkah ini dinilai sebagai dorongan serius agar institusi keuangan daerah ikut memimpin transisi menuju mobilitas rendah emisi.

General Manager PT Sentrik Persada Nusantara, Pande Yuliasanjaya, menegaskan bahwa pihaknya tidak datang dengan satu pilihan model, melainkan membawa lini lengkap VinFast yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan operasional perbankan, mulai dari mobilitas perkotaan hingga kendaraan eksekutif.

Untuk segmen paling ringkas dan efisien, VinFast VF 5 hadir sebagai SUV kompak yang lincah untuk aktivitas dalam kota. Dimensinya kecil, mudah bermanuver di jalan padat, dan hemat energi. Keunggulannya terletak pada biaya operasional yang sangat rendah, fitur keselamatan standar modern seperti ABS, EBD, serta sistem hiburan digital yang sudah terintegrasi. Model ini cocok untuk kendaraan operasional staf lapangan atau kunjungan antar cabang.

Naik satu tingkat, VinFast VF e34 menawarkan kabin lebih luas dengan kenyamanan lebih baik. SUV listrik ini dilengkapi fitur smart connectivity, layar sentuh besar, serta sistem bantuan pengemudi yang mendukung keamanan berkendara. Daya jelajahnya kompetitif untuk penggunaan harian intensif. VF e34 dinilai ideal sebagai kendaraan operasional manajerial yang membutuhkan keseimbangan antara efisiensi dan kenyamanan.

Di kelas menengah modern, VinFast VF 6 tampil dengan desain futuristik dan fitur keselamatan aktif yang lebih lengkap. Mobil ini memiliki performa baterai yang stabil, kabin ergonomis, serta sistem infotainment canggih. Keunggulannya adalah kombinasi efisiensi, tampilan stylish, dan fitur teknologi yang relevan dengan era digital perbankan.

Sementara itu, VinFast VF 7 menyasar segmen SUV sporty dengan tenaga lebih besar dan tampilan agresif. Model ini unggul dalam akselerasi responsif, fitur keselamatan lanjutan seperti driver assistance system, serta interior premium. Cocok digunakan sebagai kendaraan operasional pejabat struktural yang membutuhkan performa sekaligus citra modern.

Untuk jajaran eksekutif, VinFast VF 8 menjadi opsi SUV premium dengan teknologi tinggi. Daya jelajah lebih panjang, sistem bantuan mengemudi semi-otonom, panoramic sunroof, serta interior mewah menjadi keunggulan utama. Model ini sangat representatif sebagai kendaraan direksi atau tamu penting.

Puncaknya adalah VinFast VF 9, SUV listrik besar berkapasitas hingga tujuh penumpang dengan kabin sangat lapang. Keunggulan utamanya meliputi baterai berdaya jelajah tinggi, sistem keselamatan komprehensif, fitur ADAS canggih, serta kenyamanan kelas atas. VF 9 bukan sekadar kendaraan operasional, tetapi simbol komitmen institusi terhadap teknologi dan keberlanjutan.

Menurut Pande, seluruh tipe VinFast memiliki keunggulan umum berupa penghematan biaya energi hingga sekitar 70–75 persen dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak. Biaya perawatan juga jauh lebih rendah karena tidak ada sistem pembakaran, pergantian oli, maupun komponen mesin kompleks. Selain itu, kendaraan listrik menghasilkan nol emisi langsung, sehingga mendukung citra Bali sebagai destinasi hijau dunia.

“Kami ingin Bank BPD Bali tidak hanya menjadi pengguna, tetapi pelopor. Ketika bank daerah beralih ke kendaraan listrik, pesan yang disampaikan sangat kuat: efisiensi, modernitas, dan kepedulian lingkungan berjalan bersama,” tegasnya, Senin (23/2/2026).

Penawaran ini juga membuka ruang kolaborasi pembiayaan kendaraan listrik bagi masyarakat Bali melalui skema kredit ramah lingkungan. Dengan demikian, Bank BPD Bali dapat memperluas portofolio green financing sekaligus mendorong penetrasi kendaraan listrik di sektor UMKM, pariwisata, dan masyarakat umum.

Rencana awal kerja sama akan diawali dengan uji coba unit seluruh tipe VinFast oleh jajaran manajemen dan staf Bank BPD Bali. Tahapan ini menjadi pintu masuk sebelum keputusan strategis diambil terkait modernisasi armada operasional.

Di tengah komitmen Bali menuju energi bersih dan pengurangan emisi karbon, sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai penggerak. Kini, bola ada di tangan Bank BPD Bali: tetap berada di jalur konvensional, atau memimpin revolusi listrik yang semakin tak terelakkan. aka/ksm

JeettNews, Badung | Sabtu malam, 21 Februari 2026, menjadi penanda babak baru bagi denyut transportasi lokal di Bali. Di tengah gemuruh dominasi aplikasi transportasi asing yang selama satu dekade terakhir menguasai pergerakan wisatawan, komunitas-komunitas sopir di kawasan Canggu dan sekitarnya menyatakan sikap terbuka: saatnya bangkit, bersatu, dan mengambil kembali kendali melalui platform berbasis kearifan lokal, Tri Hita Trans.

Deklarasi dukungan yang digelar dalam suasana hangat dan penuh kesadaran kolektif itu bukan sekadar seremoni administratif. Ia lahir dari kegelisahan panjang para pengemudi lokal yang selama ini merasa semakin terdesak di tanah sendiri. Canggu yang kini menjelma menjadi kawasan kosmopolitan dengan vila mewah, beach club internasional, restoran global, hingga hunian digital nomad, ternyata menyimpan paradoks. Di balik gemerlap pariwisata modern, sopir-sopir lokal justru menghadapi tekanan ekonomi yang tidak ringan.

I Nengah Sudita, perwakilan Canggu Beach Transport (CBT), berbicara lugas tentang realitas tersebut. CBT berdiri sejak 2009, jauh sebelum aplikasi digital mengubah lanskap transportasi Bali. Kala itu, sistem berbasis pos dan kebersamaan menjadi tulang punggung layanan.

“Dulu anggota kami lebih dari 50 orang aktif. Wisatawan datang langsung ke pos. Kami berbagi order, saling jaga wilayah, dan semuanya berjalan dengan sistem kekeluargaan. Tapi setelah aplikasi online masuk, jumlah order terus menurun. Banyak anggota kami tidak kuat bersaing dengan potongan komisi dan sistem harga yang tidak bisa kami kontrol,” ujar Sudita.

Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar persaingan teknologi, tetapi ketimpangan sistem. Platform asing memiliki kekuatan modal, promosi agresif, dan algoritma yang memprioritaskan efisiensi pasar. Sementara sopir lokal yang tidak masuk dalam sistem tersebut perlahan kehilangan pelanggan. Bahkan mereka yang bergabung pun harus tunduk pada kebijakan sepihak dan potongan komisi yang dinilai memberatkan.

Sudita menilai Tri Hita Trans menawarkan pendekatan berbeda. Platform ini dirancang bukan hanya untuk transaksi, tetapi untuk membangun ekosistem.

“Yang membuat kami yakin adalah pelibatan desa adat. Ini bukan aplikasi luar yang datang, ambil untung, lalu tidak peduli dampaknya. Ada struktur sosial yang terlibat. Ada kontrol dan ada rasa memiliki,” tegasnya.

Canggu memang menjadi medan paling nyata pertarungan antara sistem tradisional dan digital global. Wisatawan kini terbiasa memesan kendaraan lewat ponsel, memanfaatkan diskon dan promo. Namun sistem rating dan potongan komisi membuat posisi sopir lokal semakin rentan.

Gede Miasa dari komunitas Trinadi Pipitan Kayu Tulang Umabuluh menegaskan bahwa momentum ini harus menjadi titik konsolidasi menyeluruh.

“Kita tidak bisa hanya setuju di atas kertas. Sosialisasi harus sampai ke pos-pos kecil, ke JPB, Candi Beach, Tibubeneng, sampai Canggu. Semua harus paham bahwa ini bukan sekadar aplikasi, tapi sistem bersama,” kata Miasa.

Ia menyoroti satu aspek yang dianggap revolusioner: skema kepemilikan berbasis website dan peluang investasi bagi driver.

“Selama ini kita hanya disebut mitra. Tidak punya saham, tidak punya suara. Dengan konsep ini, kita bisa ikut memiliki. Kita membangun sistem, dan kita juga menikmati hasilnya,” ujarnya.

Di sisi lain, transformasi menuju kendaraan listrik menjadi perhatian penting. I Putu Gede Siarta dari Babakan Transport melihat langkah ini sebagai strategi jangka panjang.

“Kendaraan listrik itu masa depan. Kalau kita diberi kemudahan akses dengan bunga rendah dan didukung charging station di jalur utama seperti ke Singaraja atau Karangasem, operasional kita lebih efisien,” jelasnya.

Menurut Siarta, wisatawan internasional kini semakin peduli pada isu lingkungan. Bali sebagai destinasi global tidak bisa mengabaikan tren tersebut.

“Kalau kita bisa melayani dengan mobil listrik, itu bukan hanya soal tarif. Itu soal citra Bali sebagai destinasi hijau dan berkelanjutan,” tambahnya.

Tri Hita Trans dikembangkan oleh PT Sentrik Persada Nusantara. General Manager perusahaan, Pande Yuliasanjaya, menegaskan bahwa platform ini lahir dari kebutuhan riil di lapangan.

“Kami tidak ingin menjadi ride-hailing biasa. Tri Hita Trans dibangun dengan filosofi Tri Hita Karana. Harmoni dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam harus tercermin dalam operasional,” kata Pande.

Ia menjelaskan bahwa harmoni dengan sesama diwujudkan dalam sistem pembagian hasil yang lebih adil dan pelibatan koperasi serta desa adat. Harmoni dengan alam diterapkan melalui dorongan penggunaan kendaraan listrik. Sementara harmoni dengan Tuhan diwujudkan melalui penghormatan terhadap nilai adat dan budaya Bali.

“Kami juga menyiapkan pengembangan ke sektor hotel, tiket wisata, hingga ekonomi kerakyatan lainnya. Jadi ekosistemnya luas, tidak hanya transportasi,” jelasnya.

Pande menekankan pentingnya dukungan regulasi pemerintah agar platform ini memiliki payung hukum yang kuat. Tanpa dukungan kebijakan, ekosistem lokal akan sulit bersaing dengan raksasa digital global.

Dalam forum tersebut, sejumlah sopir menyampaikan pengalaman pribadi. Ada yang mengaku pendapatannya turun hingga 50 persen setelah wisatawan beralih ke aplikasi asing. Ada pula yang terpaksa menjual kendaraan karena cicilan tak mampu dibayar.

“Saya pernah sehari cuma dapat satu order. Dulu bisa tiga sampai lima trip. Harga bensin naik, biaya hidup naik, tapi penghasilan turun,” ungkap seorang sopir.

Pengakuan-pengakuan itu mempertegas bahwa persoalan ini menyentuh sisi kemanusiaan. Transportasi bukan hanya bisnis, tetapi sumber penghidupan keluarga.

Kesadaran kolektif pun tumbuh. Bertahan dengan cara lama bukan solusi. Namun menyerahkan seluruh pasar pada platform global juga bukan pilihan. Model hibrida menjadi jalan tengah: digital, tetapi berakar pada nilai lokal.

Tri Hita Trans berupaya mengisi ruang tersebut. Desa adat tidak ditempatkan sebagai simbol, melainkan aktor yang terlibat dalam pengawasan dan distribusi manfaat. Transparansi sistem dan penguatan kapasitas driver menjadi prioritas.

Pelatihan bahasa asing, etika pelayanan, literasi digital, hingga pemahaman budaya menjadi bagian dari rencana besar.

“Driver harus jadi duta budaya. Wisatawan sering bertanya soal pura, upacara, atau sejarah desa. Kalau kita bisa menjelaskan dengan benar, itu nilai tambah,” kata Sudita.

Canggu dipandang sebagai laboratorium perubahan. Jika model ini berhasil di kawasan internasional tersebut, maka replikasi ke Kuta, Ubud, Sanur, dan wilayah lain bukan hal mustahil.

Semangat solidaritas menjadi kunci. Para sopir menyadari bahwa perpecahan hanya akan melemahkan posisi mereka.

“Kita jangan saling sikut. Kalau bersatu, kita kuat. Kalau sendiri-sendiri, kita akan kalah oleh sistem besar,” ujar Miasa.

Momentum Sabtu malam itu bukan akhir, melainkan awal perjalanan panjang. Tantangan teknologi, modal, hingga perubahan perilaku konsumen masih menanti. Namun kesadaran sudah tumbuh: teknologi harus menjadi alat, bukan penguasa.

Di bawah panji Tri Hita Trans, komunitas transportasi lokal Canggu berharap kesejahteraan tidak lagi sekadar janji. Mereka ingin membuktikan bahwa Bali mampu memadukan modernitas dan kearifan lokal, menciptakan ekosistem transportasi yang adil, hijau, dan bermartabat. aka/jet

JeettNews, Denpasar | Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Badung, Dr. Drs. I Gede Rudia Adiputra, M.Ag., menegaskan bahwa penguatan ekonomi umat harus tetap berada dalam koridor dharma dan kewenangan lembaga keagamaan. PHDI, menurutnya, tidak masuk pada ranah teknis bisnis, namun berkewajiban memberikan tuntunan nilai, etika, dan arah moral dalam setiap gerakan ekonomi masyarakat Hindu.

Penegasan tersebut disampaikan saat menerima Founder PT Sentrik Persada Nusantara, I Made Sudiana, SH., MH., di Sekretariat PHDI Badung, Jumat (13/2/2026). Pertemuan itu membahas gagasan penguatan ekonomi berbasis desa adat, termasuk inisiatif Tri Hita Trans sebagai model pemberdayaan krama secara kolektif.

Rudia menegaskan, secara kelembagaan PHDI memiliki kewenangan membina, membimbing, dan menjaga kemurnian ajaran serta praktik keagamaan umat Hindu. Dalam konteks ekonomi, peran PHDI adalah memastikan bahwa setiap aktivitas usaha tetap selaras dengan prinsip dharma, kejujuran, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial.

“Agama tidak hanya berbicara tentang ritual. Dharma juga menuntun bagaimana umat bekerja, memperoleh harta secara benar, serta mengelolanya secara seimbang,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam ajaran Hindu, penghasilan tidak boleh dihabiskan tanpa perencanaan. Ada prinsip keseimbangan: sebagian untuk yadnya dan sosial, sebagian untuk kebutuhan hidup, dan sebagian lagi untuk kegiatan produktif yang memperkuat kemandirian ekonomi. Inilah yang disebut sebagai dharma ekonomi umat.

Karena itu, jika muncul inisiatif seperti Tri Hita Trans berbasis desa adat, PHDI akan melihatnya dari perspektif nilai dan etika. Selama program tersebut memberdayakan krama, memperkuat kebersamaan, tidak bertentangan dengan ajaran agama, serta dijalankan secara profesional dan jujur, maka secara moral patut didukung.

Namun Rudia menegaskan, PHDI bukan lembaga bisnis dan tidak terlibat dalam pengelolaan teknis usaha. Posisi PHDI adalah sebagai pembina moral dan penjaga nilai agar setiap langkah ekonomi tetap berada dalam jalur dharma.

Di sisi lain, I Made Sudiana menyampaikan bahwa penguatan daya tawar masyarakat Bali dalam struktur ekonomi modern membutuhkan dukungan moral dan spirit kebersamaan. Menurutnya, desa adat dapat menjadi basis konsolidasi ekonomi jika didukung sistem yang profesional dan berbasis teknologi.

Ia menilai tantangan terbesar bukan pada regulasi, tetapi pada mentalitas dan kesiapan bersaing. Karena itu, perubahan pola pikir menjadi kunci.

“Anak-anak muda Bali harus berani menjadi pelaku usaha. Tapi usaha itu harus dibangun dengan integritas, bukan dengan cara-cara yang melanggar aturan,” tegasnya.

Pertemuan tersebut menjadi refleksi bahwa sinergi antara nilai agama dan gerakan ekonomi sangat penting. PHDI Badung menempatkan diri sebagai penjaga arah moral, sementara pelaku usaha dan desa adat menjadi penggerak teknis di lapangan.

Dalam arus globalisasi yang semakin kompetitif, penguatan ekonomi umat memang mendesak. Namun bagi PHDI, yang lebih mendesak lagi adalah memastikan bahwa setiap transformasi ekonomi tetap berakar pada nilai spiritual, etika, dan keseimbangan hidup sesuai ajaran Hindu. aka/jet

JeettNews, Denpasar | Menguatnya wacana transportasi digital berbasis kearifan lokal di Bali tidak bisa dilepaskan dari satu fakta mendasar: setiap gejolak sosial yang muncul di lapangan hampir selalu bermuara ke desa adat. Karena itu, Bendesa Adat Kesiman, Jero Mangku Ketut Wisna, menegaskan bahwa pengembangan transportasi online berbasis lokal, termasuk aplikasi Tri Hita Trans, harus dibangun dengan koordinasi yang ketat dan terstruktur bersama desa adat. Tanpa itu, teknologi justru berpotensi melahirkan konflik baru yang bebannya ditanggung oleh adat.

Sebagai Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kota Denpasar, Jero Mangku Ketut Wisna menempatkan persoalan ini bukan sekadar sebagai isu teknis transportasi, tetapi sebagai persoalan tata kelola sosial. Menurutnya, ketika terjadi gesekan antar sopir, persoalan wilayah, atau keluhan masyarakat, yang pertama kali dipanggil dan diminta menyelesaikan adalah desa adat. Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa desa adat tidak boleh hanya diberi informasi di akhir, melainkan harus dilibatkan sejak awal sebagai bagian dari sistem.

Ia mengakui bahwa secara gagasan, transportasi digital berbasis nilai Tri Hita Karana sangat relevan dengan konteks Bali hari ini. Namun, kecocokan ide tidak otomatis menjamin ketertiban di lapangan. Tanpa mekanisme koordinasi yang jelas dengan desa adat, potensi konflik tetap terbuka. “Cocok, tapi pelaksanaannya harus betul-betul dikawal bersama desa adat. Karena kalau ada masalah, adat yang kena dampaknya,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan penting di tengah antusiasme berbagai pihak terhadap inovasi transportasi digital berbasis lokal. Bagi Jero Mangku Ketut Wisna, desa adat bukan sekadar simbol budaya, melainkan sistem sosial hidup yang mengelola wilayah, krama, dan harmoni. Setiap kebijakan yang menyentuh ruang hidup masyarakat harus melewati pintu adat agar memiliki legitimasi sosial.

Ia menegaskan bahwa Majelis Desa Adat Kota Denpasar, sebagai pasikian desa adat, pada prinsipnya siap mendukung dan menyukseskan program-program Pemerintah Kota Denpasar. Dukungan tersebut termasuk pada inovasi transportasi berbasis digital, sepanjang dijalankan dengan menghormati struktur adat dan tidak menimbulkan kegaduhan sosial. Bagi MDA, keberhasilan program bukan diukur dari seberapa canggih aplikasinya, tetapi dari seberapa tertib dan damai dampaknya di masyarakat.

Dalam konteks Kota Denpasar yang memiliki mobilitas tinggi dan kepadatan wilayah adat, persoalan transportasi menjadi sangat sensitif. Setiap perubahan sistem berpotensi menimbulkan gesekan jika tidak dikelola secara hati-hati. Jero Mangku Ketut Wisna menilai bahwa teknologi bisa menjadi solusi, tetapi juga bisa menjadi sumber konflik jika dilepaskan dari pengawasan adat.

Pandangan ini sejalan dengan sikap tokoh adat Bali Made Wena, yang sebelumnya menegaskan bahwa teknologi tidak boleh dilawan, melainkan harus dikuasai oleh desa adat. Made Wena bahkan mengajak seluruh desa adat di Bali untuk bergabung dalam ekosistem transportasi digital berbasis lokal agar Bali tidak terus-menerus menjadi pasar bagi sistem dari luar. Namun, ajakan tersebut, menurut Jero Mangku Ketut Wisna, harus diikuti dengan mekanisme kelembagaan yang jelas.

Desa adat, tegasnya, tidak bisa diposisikan sebagai pelengkap atau sekadar pemberi legitimasi simbolik. Jika desa adat diminta mendukung, maka desa adat juga harus diberi ruang mengatur, mengawasi, dan menyelesaikan persoalan di wilayahnya. Tanpa itu, dukungan hanya akan menjadi formalitas yang rapuh.

Sikap kehati-hatian ini juga memperkuat pernyataan founder PT Sentrik Persada Nusantara, I Made Sudiana, S.H., M.Si., yang sejak awal menekankan bahwa keberhasilan transportasi digital berbasis lokal sangat bergantung pada legitimasi adat. Dalam berbagai kesempatan, ia menyatakan bahwa teknologi hanyalah alat, sementara kunci keberlanjutan sistem ada pada penerimaan sosial masyarakat adat.

Dalam diskusi ringan bersama Made Wena di Main Dealer VinFast Gatot Subroto Barat, Denpasar, Made Sudiana menegaskan bahwa Tri Hita Trans tidak dirancang untuk berjalan sendiri. Platform ini, menurutnya, justru membutuhkan desa adat sebagai mitra utama melalui skema kelembagaan yang jelas, seperti BUPDA dan koperasi, agar tidak menciptakan konflik baru di lapangan.

Jero Mangku Ketut Wisna menilai pendekatan tersebut sebagai langkah yang tepat, selama benar-benar dijalankan secara konsisten. Ia mengingatkan bahwa desa adat memiliki instrumen sosial yang efektif untuk meredam konflik, mulai dari paruman hingga pararem. Namun, instrumen tersebut hanya bisa bekerja jika desa adat diberi kewenangan dan informasi yang cukup.

Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan wilayah operasional transportasi digital. Selama ini, banyak konflik terjadi akibat tumpang tindih wilayah dan ketidakjelasan otoritas. Dalam sistem berbasis desa adat, batas wilayah memiliki makna sosial dan kultural yang kuat. Oleh karena itu, pemetaan wilayah adat harus menjadi bagian tak terpisahkan dari desain sistem transportasi.

Sebagai Ketua MDA Kota Denpasar, Jero Mangku Ketut Wisna menegaskan kesiapan lembaganya untuk memfasilitasi komunikasi antara desa adat, pemerintah kota, dan pengembang aplikasi. Ia menilai kolaborasi tiga pihak ini mutlak diperlukan agar inovasi tidak berhenti di tataran konsep, tetapi benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia juga menekankan bahwa tujuan utama dari pengembangan transportasi digital adalah kesejahteraan masyarakat dan ketertiban sosial. Ketika sopir lokal merasa dilindungi dan diberdayakan melalui sistem yang adil, maka potensi konflik akan menurun. Sebaliknya, jika mereka merasa terpinggirkan, konflik akan terus berulang meskipun teknologinya semakin canggih.

Dalam hal ini, konsep koperasi yang sebelumnya disuarakan Made Wena kembali dipandang relevan. Jero Mangku Ketut Wisna menilai koperasi sebagai bentuk ekonomi yang sejalan dengan nilai kebersamaan desa adat. Melalui koperasi, distribusi manfaat ekonomi dapat diatur secara lebih adil dan transparan.

Lebih jauh, ia melihat transportasi digital berbasis adat sebagai peluang strategis untuk memperkuat posisi desa adat dalam pembangunan perkotaan. Selama ini, desa adat kerap hanya dilibatkan pada tahap-tahap tertentu. Melalui keterlibatan aktif dalam sistem transportasi, desa adat dapat menunjukkan perannya sebagai aktor utama dalam menjaga harmoni kota.

Di akhir pernyataannya, Jero Mangku Ketut Wisna menegaskan bahwa MDA Kota Denpasar tidak menolak inovasi. Yang dituntut adalah penghormatan terhadap adat sebagai sistem hidup. Ia mengajak semua pihak untuk tidak tergesa-gesa, tetapi membangun koordinasi yang kuat agar teknologi benar-benar menjadi solusi, bukan sumber persoalan.

Dengan dukungan moral dari tokoh adat seperti Made Wena, komitmen pengembang PT Sentrik Persada Nusantara, serta sikap tegas MDA Kota Denpasar, masa depan transportasi digital berbasis desa adat kini bergantung pada satu hal utama: sejauh mana desa adat benar-benar ditempatkan sebagai pengendali, bukan sekadar penonton, dalam perubahan besar ini. aka/jet